TES WAWASAN KEBANGSAAN
1. Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai
A.
pernyataan tentang hak –hak asasi manusia
B.
peraturan hukum
C.
konvensi hukum
D.
deklarasi umum
E.
pernyataan tujuan Negara
2.
Pembukaan UUD
1945 secara yuridis formal . . .
A.
boleh diubah
B.
tidak boleh diubah
C.
boleh diubah dengan persetujuan
2/3 anggota
D.
boleh diubah dengan cara
referendum
E.
boleh diubah dengan persetujuan
Mahkamah Konstitusi
3.
Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran
secara lisan dan tulisan ditetapkan dalam UUD 1945 dalam pasal . . .
A.
Pasal 28 A
B.
Pasal 28 B
C.
Pasal 28 C ayat 1
D.
Pasal 28 D ayat 1
E.
Pasal 28 E ayat 3
4.
Kebijakan makro politik luar
negeri R . I berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 khususnya . . .
A.
Alinea 1
B.
Alinea 2
C.
Alinea 3
D.
Alinea 4
E.
Alinea 5
5.
Pancasila sebagai dasar negara R .
I mulai berlaku pada . . .
A.
1 Juni 1945
B.
17 Agustus 1945
C.
18 Agustus 1945
D.
1 Oktober 1945
E.
22 Juni 1945
6.
Tujuan negara R.I terdapat dalam
Pembukaan UUD 1945 pada alinea . . .
A.
Alinea 1
B.
Alinea 2
C.
Alinea 3
D.
Alinea 4
E.
Alinea 5
7.
Partisipasi masyarakat untuk
membantu korban bencana alam Tsunami di
Aceh dan sebagai perwujudan dan penghanyatan terhadap Pancasila khususnya sila
ke . . .
A.
Sila ke 1
B.
Sila ke 2
C.
Sila ke 3
D.
Sila ke 4
E.
Sila ke 5
8.
Jambore nasional yang diikuti oleh
pramuka dari berbagai daerah di Indonesia merupakan implementasi dari . . .
A.
Sila ke 1
B.
Sila ke 2
C.
Sila ke 3
D.
Sila ke 4
E.
Sila ke 5
9.
Sistem Pemerintahan Daerah saat
ini diatur dalam ..
A.
UU No . 22 Tahun 1999
B.
UU No . 25 Tahun 1999
C.
UU No . 30 Tahun 2004
D.
UU No . 32 Tahun 2004
E.
UU No . 33 Tahun 2004
10. Mekanisme hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah saat ini diatur dalam
.
A.
UU No . 22 Tahun 1999
B.
UU No . 25 Tahun 1999
C.
UU No . 30 Tahun 2004
D.
UU No . 32 Tahun 2004
E.
UU No . 33 Tahun 2004
11. Dalam sistem pemerintahan presidensial para menteri bertanggung
jawab kepada . . .
A.
Presiden
B.
DPR
C.
MPR
D.
Mahkamah Konstitusi
E.
MPR dan DPR
12. Selama pemerintahan presiden Soekarno telah dilaksanakan Pemilu
sebanyak . . .
A.
Satu Kali
B.
Dua Kali
C.
Tiga Kali
D.
Empat Kali
E.
Lima Kali
13. Yang berwenang menetapkan RAPBN menjadi APBN adalah . . .
A.
Presiden
B.
MPR
C.
DPR
D.
Presiden dan DPR
E.
Dewan Pertahanan dan Keamanan
14. Lembaga negara yang memiliki tugas di bidang pengawasan
adalah . . .
A.
Bapeka / BPK
B.
MA
C.
Mahkamah Konstitusi
D.
DPR
E.
DPA dan MPR
15.
DPRD dapat melakukan fungsi
meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terhadap
suatu hal dengan menggunakan hak . . .
A.
Hak Interpelasi
B.
Hak Amandemen
C.
Hak Angket
D.
Hak Budget
E.
Hak Opsi
16. Menurut ketentuan undang – undang tentang pemerintahan daerah , kepala daerah dibantu oleh
wakil kepala daerah yang berjumlah . . .
A.
Satu Orang
B.
Dua Orang
C.
Tiga Orang
D.
Empat Orang
E.
Lima Orang
17. Berikut ini yang bukan menjadi wewenang pemerintah pusat menurut sistem
pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah bidang . . .
A.
Moneter
B.
Politik Luar Negeri
C.
Pertahanan dan Keamanan
D.
Peradilan
E.
Kesehatan
18. Menurut
undang – undang yang berlaku calon kepala
daerah dapat diajukan dan dicalonkan oleh
.
A. Rakyat
B. DPRD
C. Rakyat
melalui DPRD
D. Partai
Politik
E. Rakyat
dan Partai Politik
19. Lembaga pemerintahan daerah yang bertugas melakukan fungsi perencanaan daerah
adalah ….
A. Dinas
Pendapatan
B. Dinas
Tata Kota
C. Dinas
Perencanaan Wilayah
D. Bappeda
E. Dinas
Cipta Karya
20. Menurut
Undang – Undang yang berlaku, Pegawai negeri sipil . . .
A.
Boleh menjadi anggota parpol asal
tidak menduduki jabatan struktural
B.
Boleh menjadi anggota parpol
dengan izin atasan
C.
Boleh menjadi anggota parpol
dengan izin peradilan setempat
D.
Boleh menjadi anggota parpol
E.
Tidak boleh menjadi anggota parpol
21. Yang
bertugas dalam memutuskan perkara di pengadilan adalah . . .
A. Jaksa
B. Pengacara
C. Polisi
D. Hakim
E. Panitera
22. Undang
– Undang yang mengatur tentang partai politik adalah Undang-Undang . . .
A. UU
No. 12 Tahun 2004
B. UU
No. 31 Tahun 2002
C. UU
No. 2
Tahun 2008
D. UU
No. 10 Tahun 2008
E. UU
No. 25 Tahun 2004
23. Menurut
Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan antar pemeluk
yang berbeda agama . . .
A. Diperbolehkan
B. Dilarang
C.
Diperbolehkan asal ada izin Departemen agama
D. Diperbolehkan dengan izin agama
E. Diperbolehkan asal ada izin Orang tua
24. Konflik
antar pemeluk agama yang berbeda
dan antar etnis yang berbeda berkepanjangan merupakan penyimpangan dari Pancasila
yaitu . . .
A. Sila ke 1 dan 3
B. Sila ke 2 dan 3
C. Sila ke 3
D. Sila ke 1
E. Sila ke 1 dan 5
25. Tiap-tiap
warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pembelaan negara terdapat dalam UUD 1945 pada . . .
A.
Pasal 28 ayat (1)
B.
Pasal 28 ayat (2)
C.
Pasal 27 ayat (3)
D.
Pasal 30 ayat (2)
E.
Pasal 30 ayat (3)
26. Tindakan
Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945
alinea I adalah:
A.
Kemerdekaan untuk menciptakan ketertiban dunia
B.
Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka
C.
Kebebasan memeluk agama dan beribadah
D.
Hak bekerja sama dengan bangsa manapun juga
E.
Bebas dari
kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan
27. Konsep
yang memisahkan persoalan politik pemerintahan atau kenegaraan dari ajaran
agama disebut….
A. Sekularisme
B. Fanatisme
C. Pluralisme
D. Modernisasi
E.
Asketisme
28.
Masalah-masalah
yang diatur oleh hukum internasional adalah sebagai berikut, kecuali....
A.
Ketentuan
tentang cara-cara memasuki suatu negara
B.
Cara-cara melakukan kunjungan antar kepala negara
C.
Ketentuan tentang batas wilayah suatu negara
D.
Ketentuan
permulaan dan penggunaan senjata dalam perang
E.
Kebiasaan-kebiasaan
individu yang bersifat umum
29.
Pernyataan di
bawah ini yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia bidang hukum, adalah ...
A.
Semua warga negara bebas menyatakan hak memilih dan dipilih.
B.
Warga negara bebas menyatakan pendapat dan pikiran
C.
Semua warga
negara berhak mendapat pengayoman
D.
Mendirikan
partai politik merupakan hak segala warga
E.
Pemerintah
memberi kebebasan kepada semua orang
30. Hukum perdata mengatur hubungan khusus antara orang yang
satu dengan yang lainnya. Hubungan khusus yang diatur dalam
hukum perdata bersumberkan kepada….
A.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana
B.
Kitab Undang Undang Hukum Private
C.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata
D.
Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana
E.
Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata
31. Pengertian
Yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam arti formal adalah….
A.
Kumpulan
putusan hakim dalam perkara pidana yang dikodifikasi
B.
Keputusan
hakim terdahulu yang menjadi pedoman keputusan hakim yang lain
C.
Pendapat para
hakim yang menjadi dasar keputusan hakim yang lain.
D.
Kumpulan
keputusan hakim dalam perkara perdata yang dibukukan
E.
Pendapat para
ahli hukum yang menjadi dasar keputusan hakim
32.
Yang dimaksud
dengan Hak Asasi Manusia adalah:
A.
Hak-hak yang
dimiliki oleh setiap manusia yang dibawanya sejak kehadirannya di dalam
masyarakat
B.
Hak-hak yang
dimiliki oleh setiap manusia setelah ia dewasa serta menerjunkan diri dalam
masyarakat
C.
Hak-hak yang
dimiliki oleh setiap manusia yang dibawanya sejak kelahirannya dalam masyarakat
setelah ia dewasa
D.
Hak-hak yang
dimiliki oleh setiap manusia dan sifatnya mutlak
E.
Semua benar
33. Saat
ini sering kita baca dalam media massa tentang penyiksaan terhadap anak oleh
orang-orang dekat yang semestinya melindungi, seperti ibu yang menganiaya
anaknya. Di Indonesia, hal yang menyangkut dengan perlindungan anak diatur
dalam:
A.
UU No. 22/2002
B.
UU No. 23/2002
C.
UU No. 22/2004
D.
UU No. 22/2003
E.
UU No. 23/2003
34. Kaidah
yang ditujukan kepada pelakunya secara konkret untuk ketertiban masyarakat
adalah….
A.
Kaidah kepercayaan
B.
Kaidah
kesusilaan
C.
Kaidah sopan santun
D.
Kaidah hokum
E.
Kaidah Agama
35. Pada
tahun 1945 dibentuk sebuah komisi PBB untuk hak–hak asasi manusia yang diberi
tugas menyusun rancangan internasional tentang hak-hak asasi manusia dan
menentukan hak-hak dan kebebasan yang ada dalam Piagam PBB. Majelis umum PBB
kemudian menyetujui piagam tersebut yang kemudian disebut Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia pada tanggal…
A.
10 Desember 1945
B.
10 Desember 1946
C.
10 Desember 1947
D.
10 Desember 1948
E.
10 Desember 1949
36. Hak-hak
yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia adalah…
A.
Kebebasan dasar untuk menyatakan pendapat, pikiran, suara hati dan
negara
B.
Hak keamanan pribadi
C.
Hak kebebasan dari penganiayaan dan perbudakan
D.
Hak ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan pekerjaan
E.
Semua benar
37. Berdasarkan
buku Suma Oriental yang ditulis sekitar awal abad ke-16, daerah-daerah
pesisir di Sumatera utara dan timur Selat Malaka, dari Aceh sampai Palembang
sudah terdapat banyak kelompok masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam. Buku ini
ditulis oleh …
A.
Ibnu Batutah
B.
Marco Pollo
C.
Ibnu Sina
D.
Tome Pires
E.
Snouck Hugronje
38. Jabatan
dalam hirarki administrasi kolonial Hindia Belanda di bawah ini dijabat oleh
pribumi, kecuali …
A.
Asisten residen
B.
Wedono
C.
Regent
D.
Wakil regent
E.
Asisten Wedono
39. “Kabinet
100 Menteri” yang ditetapkan pada tanggal 21 Pebruari 1996 adalah kabinet …
A.
Yang sesuai dengan
TRITURA
B.
Yang jumlah
menterinya 100 orang
C.
Dengan Jenderal
Nasution sebagai Pangab
D.
Dengan tokoh–tokoh
Kesatuan–kesatuan aksi
E.
Dwikora yang
disempurnakan
40. Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk dengan tujuan mengesahkan ...
A.
Komite Nasional Indonesia
B.
UUD 1945
C.
Dewan Pertimbangan Agung
D.
Badan Keamanan Rakyat
E.
Dewan Perwakilan Rakyat
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar