Tes Wawasan Kebangsaan
A. Contoh Soal Pancasila
1. Dalam
kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai...
a. Dasar
negara
b. Dasar
kenegaraan
c. Dasar
beragama
d. Dasar
ketatanegaraan
2. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam..
a. Pidato
Bung Karno
b.
Prolamasi 17 Agustus 1945
c.
Pembukaan UUD 1945
d. Piagam Jakarta
3. Dalam
sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai
a. Sumber
dari segala sumber hukum
b. Hukum
tertinggi di Indonesia
c. Hukum
tertulis tertinggi di Indonesia
d. Setingkat dengan UUD 1945
4.
Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan:
a.
Pandangan hidup
b. Falsafah
dan dasar negara
c. Sumber
hukum
d. Semua benar
5. Hubungan
sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai
oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu..
a. Sila
kedua
b. Sila
ketiga
c. Sila
keempat
d. Sila
kelima
6. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan.
Adapun
kekuatannya terletak pada:
a. Posisi
negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut
b.
Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila
c. Pegawai
Negeri Sipil yang menjaganya
d. Kekuatan
TNI
7. Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam:
a.
Pembukaan UUD 1945
b.
Konstitusi RIS
c. TAP MPR
RI No. ll/ MPR/ 1978
d. Buku
Sutasoma
8. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah
a. Keamanan
dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat moden
b. Kemauan
dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama
c. Kemauan
dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri
d. Kemauan
dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing
9. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepecayaan adalah merupakan asasi.
a. Pribadi
b.
Perlakuan dan perlindungn
c. Politik
d. Sosial
budaya
10. Secara formal Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal:
a. 1 Juni
1945
b. 17
Agustus 1945
c. 18
Agustus 1945
d. 20
Agustus 1945
B. Contoh Soal UUD 1945
11. Berapa kali U U D
1945 di-amandemen...
A. 1 kali
B. 2 kali
C. 3 kali
D. 4 kali
12. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali di-amandemen...
A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17,
20 dan 21.
B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17,
20 dan 22.
C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17,
20 dan 23.
D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17,
20 dan 24.
13. Kapan amandemen keempat dilakukan ...
A. 11 Agustus 2002
B. 11 Agustus 2003
C. 11 Agustus 2004
D. Semua jawaban salah
14. Pasal berapa UUD 1945 keempat kali di-amandemen ...
A. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24,
29, 31, 32, 33, 34, dan 35.
B. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24,
29, 31, 32, 33, 34, dan 36.
C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24,
29, 31, 32, 33, 34, dan 37.
D. Semua jawaban salah
15. Di bagian mana dalam UUD 1945, disebutkan tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi ...
A. Aturan Peralihan Pasal I
B. Aturan Peralihan Pasal II
C. Aturan Peralihan Pasal III
D. Aturan Peralihan Pasal IV
16. Apa dasar hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi...
A. UU Nomor 21 tahun 2003
B. UU Nomor 22 tahun 2003
C. UU Nomor 23 tahun 2003
D. UU Nomor 24 tahun 2003
17. Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ...
A. Menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
B. Memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
C. Memutus pembubaran partai
politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
D. Memutus sengketa peradilan
pidana dan perdata
18. Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU no. 24 tahun 2003 adalah ...
A. Surat atau tulisan
B. Keterangan saksi
C. Keterangan ahli
D. Semua jawaban benar
19. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal...
A. 31 ayat 1
B. 31 ayat 2
C. 31 ayat 3
D. 31 ayat 4
20. Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang ...
A. lnterpelasi
B. Budget
C. Mosi tidak percaya
D. Referendum
Kemampuan Berbahasa Indonesia
yang Baik dan Benar
21.
Kata depan yang ditulis secara benar terdapat pada ....
a. bersembunyi dibalik pintu
b. menjilat keatas
c. datang kemari
d. pergi keluar negeri
22. Tanda hubung yang digunakan secara benar terdapat pada...
a. Adat sopan-santun
b. Muka merah-padam
c. Kaum muda-belia
d. Rumah porak-poranda
23. Tanda koma yang digunakan secara tepat terdapat pada...
a. Terdakwa menurut hakiM,
terbuk1i bersalah.
b. Perusahaan itu bangkrut,
karena ulah direk1ur utamanya.
c. Dia belum berhasil, meskipun
sudah bekerja keras.
d. Jika tidak segera diberantas,
peredaran narkoba akan semakin merajalela.
24. Huruf kapital yang digunakan secara benar terdapat pada...
a. Rancangan Undang-undang itu
sedang dibahas.
b. Beberapa Sekolah Dasar di
daerah terpencil kekurangan guru.
c. Bahasa Indonesia ditetapkan
sebagai Bahasa Negara dalam Undang-Undang Dasar kita.
d. Jika tidak segera diberantas,
peredaran narkoba akan semakin merajalela.
25. Kata yang tidak cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi terdapat pada ....
a. Mengubah haluan
b. Mengukuhkan jabatan
c. Memantapkan jati diri
d. Menjajaki pendapat umum
26. Kata sarapan yang cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi terdapat pada...
a. Azas partal
b. Sikap emosionil
c. Aktifitas anak
d. Segi kognitif
27. Sudah saatnya ... peralatan militer kita segera dilakukan.
Kalimat yang tepat untuk
melengkapi kalimat di atas adalah ....
a. Perlengkapan
b. Kelengkapan
c. Pelengkapan
d. Pemerlengkap
Bidang Tata Negara
28.
Pengakuan de jure dari suatu negara terhadap negara yang lain ditandai oleh ...
a. Bantuan diplomasi
b. Kerja sama militer
c. Hubungan diplomatik
d. Kunjungan kepala negara
29. Dilihat dari segi tujuannya, negara kepolisian bertujuan ...
a. Meningkatkan kesejahteraan
b. Mewujudkan ketertiban
c. Memelihara kekuasaan
d. Menjamin keamanan
30. Ciri khas negara kesatuan adalah ...
a. Kepala negaranya adalah
seorang presiden
b. Kekuasaan asli ada pada
pemerintah pusat
c. Warga negara mudah berpindah
domisili
d. Adanya konstitusi yang tertulis
31. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan ...
a. Presiden dalam kekuasaan Dewan
Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dalam
kekuasaan presiden
c. Presiden dalam kekuasaan
Mahkamah Agung
d. Mahkamah Agung dalamkekuasaan
Presiden
32. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidentil adalah dalam hal ...
a. Pembentukan kabinet
sangat demokratis
b. Jalannya pemerintahan lebih
setabil
c. Para menteri bertanggung jawab
secara kolektif
d. Para meneri dapat diganti sewaktu-waktu
Bidang Sejarah
33. Untuk mempertahankan
kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno
mengumumkan berdirinya tiga abadan baru, yaitu ...
a. KNPI
b. KNIP
c. KNI
d. KPIR
34. Setelah Indonesia merdeka dan memperoleh pengakuan internasional, ternyata masalah-masalah yang dihadapi belum berakhir, terutama masalah konstitusi. Pada tahun 1950, setelah terbentuk negara kesatuan, UUD Sementara yag digunakan pada hakikatnya merupakan UUD ...
a. Hindia Belanda dengan beberapa
perubahan
b. Negara Indonesia Timur dengan
belberapa perubahan
c. 1945 yang disempurnakan
d. RIS dengan beberapa perubahan
35. lndonesia menjadi anggota negara-negara nonblok karena ingin netral dalam percaturan dua negara adikuasa, Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara itu setelah Perang Dunia II terlibat dalam ....
a. Perang ideologi
b. Perlombaan persenjataan
c. Persaingan ekonomi global
d. Ofensif politik
Bidang Kebijakan Pemerintah
36. Menurut Undang-undang Sistem
Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui jalur dan
jenjang yang tersedia. Yang dimaksud jalur pendidikan adalah jalur pendidikan
....
a. Sekolah dan luar sekolah
b. Formal dan informal
c. Umum dan kejuruan
d. Dasar, menengah, dan tinggi
37. GBHN 1999-2004 telah mengamanatkan terselenggaranya pemilu secara lebih demokratis pada tahun 2004 yang dilaksanakan oleh sebuah badan penyelenggara pemilu yang independen dan nonpartisan, yaitu ....
a. Komisi pemiihan umum
b. Lembaga pemilihan umum
c. Sadan pemilihan umum
d. Biro pemilihan umum
38. Sasaran perbaikan struktur politik yang demokratis pada intinya ialah adanya keseimbangan, adanya peningkatan kinerja lembaga-lembaga negara, serta adanya ...
a. Pemisahan kekuasaan secara
tegas
b. Pengawasan yang ketat
c. Kebebasan pers
d. Kemauan pimpinan nasional
39. Untuk menanggulangi banyaknya tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur, salah satu jalan keluarnya ialah dengan ....
a. Memperbaiki sektor industri
b. Memperluas kesempatan kerja
c. Memperluas pendidikan
d. Memanfaatkan sumber daya alam
40. Pendidikan dasar berbeda degan sekolah dasar karena pendidikan dasar mencakup ...
a. TK dan SD
b. SD dan SMP
c. SD, SLTP, Ml dan MTS
d. SD, SMP, dan SMU
Bidang GBHN
41. Berdasarkan Ketetapan MPR No.
IV/ MPR/ 1999, Garis-garis Besar Haluan negara diberi pengertian ....
a. Perwujudan aspirasi rakyat
Indonesia berhubungan dengan masa depannya
b. Pernyataan kehendak rakyat
yang menyeluruh dan terpadu sebagai haluan negara
c. Haluan negara yang dlrumuskan
sebagai kebijaksanaan pembangunan nasional
d. Landasan pembangunan dalam
Garis-garis besar untuk jangka waktu 5 tahun
42. Visi pembangunan nasional seperti dirumuskan dalam GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dn sejahtera, yang didukung manusia Indonesia yang memiliki karakterlstlk sebagal berlkut, KECUALI .....
a. Berakhlak mulia
b. Cinta tanah air
c. Berkesadaran hukum
d. Berwawasan global
43.
Program pembangunan nasional memuat ...
a. Uraian rinci dan terukur dalam
pelaksanaan GBHN
b. Kebijakan pemerintah dalam
pelaksanaan GBHN
c. Uraian kegiatan pembangunan
bebagai departemen
d. Program kerja kabinet selama
periode tertentu
44.
Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat
ini terutama bertujuan untuk ....
a. Memelihara keamanan ligkungan
b. Mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat
c. Mempercepat penyelesaian
berbagai [Perkara
d. Mencegah terjadinya berbagai
kejahatan
45.
Dalam rangka pengembangan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan RI, daerah
yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah
a. lrian Jaya, Maluku Utara, dan
Maluku
b. Daerah lstimewa Aceh, lrian
Jaya, dan Maluku
c. Nusa Tenggara Timur, maluku,
dani lrian Jaya
d. Maluku, Maluku Utara, dan
Sulawesi tengah
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar