TES WAWASAN KEBANGSAAN
1. Tata
urutan perundang – undangan di Indonesia yang benar berdasarkan UU No.10 tahun
2004 adalah ….
A.
UUD 1945, Tap MPR, PP, UU, Keppres
B.
UUD 1945, PP, Tap MPR, UU, Keppres
C.
UUD 1945, UU/PERPPU, PP, Keppres dan Perda
D.
Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Tap MPR, UU, PP, Keppres
E. Pembukaan UUD 1945, Tap MPR, UU, PP,
Keppres
2.
Pada
dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan Pasal 37, dengan
persyaratan ….
A. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan
semua anggota setuju
B. Disetujui oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan
dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR
C. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan
disetujui oleh sekurang – kurangnya 50% +1 dari seluruh anggota MPR
D. Diajukan dan disetujui oleh 2/3 jumlah
anggota MPR lebih satu jumlah anggota MPR
E. Dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR
dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir
3. Pada hakikatnya setiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Aturan
dasar ini tercantum dalam UUD 1945 ….
A.
Bab IX Pasal 27 (1)
B.
Bab IX Pasal 27 (2)
C.
Bab X Pasal 27 (2)
D.
Bab XII Pasal 28 (1)
E.
Bab XII Pasal 28 (2)
4. Dewan
pertimbangan otonomi daerah merupakan ….
A.
Forum konsultasi di tingkat daerah yang bertanggung jawab kepada
Gubernur
B.
Forum konsultasi yang di tingkat pusat yang bertanggung jawab
kepada Presiden
C.
Forum konsultasi di tingkat pusat yang betanggung jawab kepada MPR
D.
Forum konsultasi di tingkat daerah yang bertanggung jawab kepada
DPRD
E. Forum konsultasi di tingkat DPR pusat
5. Daerah
mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah adalah ….
A.
Kewenangan dalam bidang pendidikan luar negeri
B.
Kewenangan yang mencakup seluruh bidang pemerintah
C.
Kewenangan di bidang pertahanan dan keamanan
D.
Kewenangan di bidang moneter
E.
Kewenangan di
bidang kas daerah
6.
Menguji peraturan perundang –undangan di bawah Undang –Undang terhadap
Undang –undang merupakan salah satu wewenang dari ….
A. Mahkamah
Agung
B. Mahkamah
Konstitusi
C. Komisi
Yudisial
D. Kekuasaan
Kehakiman
E. Badan
Peradilan
7. Berikut
ini merupakan hak –hak warga negara yang harus dihormati dan mendapat
perlindungan antara lain, kecuali ….
A.
Mendapat
perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta miliknya.
B.
Mendapat pengakuan
di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja dia berada.
C. Menjunjung
tinggi hukum.
D. Mendapatkan
rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
E. Mendapatkan
kedudukan yang sama dihadapan hukum bagi setiap warga negara
8. Agar
dapat menguasai Aceh, Belanda mengirim seorang ahli agama Islam yaitu...
A.
Jenderal Van
Heutz
B.
Jenderal
Kohler
C.
Snouck
Hurgronje
D.
Jenderal
Clerens
E.
Van Swieten
9. Peristiwa
yang sangat besar pengaruhanya terhadap gerakan nasionalisme di Asia adalah….
A.
peristiwa
lemahnya kekuatan bangsa –bangsa Eropa
B.
perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi
C.
kemenangan
Jepang atas Rusia
D.
kemenangan
Turki atas Inggris
E.
ingin
menyaingi kekuatan colonial
10. Kebijakan
pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan dan usaha meningkatkan
jumlah wajib pajak dengan kebijakan wajib NPWP merupakan ..
A.
Politik pasar
terbuka
B.
Kebijakan
fiskal
C.
Kebijakan
moneter
D.
Politik uang
E.
Politik
diskonto
11. Krisis
ekonomi dunia 1929 telah mematahkan “Hukum Say” yang berbunyi…..
A.
“Supply create it’s own demand”
B.
“Demand
create it’s own supply”
C.
“Supply can’t
safe our consumtion”
D.
“Invisible
Hand can’t stop Inflation”
E.
“The Law of
Diminishing Marginal Return”
12. Azas
pemungutan pajak yang menekankan pentingnya memperhatikan jumlah pajak yang
akan dipungut dengan biaya pemungutan pajak adalah
A. Azas
Equality
B. Azas
Convenience
C. Azas
Efisiensi
D. Azas
Certainty
E. Azas
Manfaat
13.
Kebijakan
moneter untuk mengatasi inflasi adalah ....
A.
Menambah jumlah barang
B.
Menaikkan diskonto
C.
Menghemat belanja pemerintah
D.
Memperlonggar pemberian kredit
E.
Penetapan pajak progresif
14. Untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik serta meningkatkan kesejahteraan rakyat
maka pemerintah berperan bersama swasta dalam perekonomian, hal tersebut menunjukkan
sistem ekonomi yang dianut adalah…
A. sistem
ekonomi tradisional
B. sistem
ekonomi terpusat
C. sistem
ekonomi komando
D. sistem
ekonomi bebas
E. sistem
ekonomi campuran
15.
Di bawah ini
merupakan pos pengeluaran rutin pemerintah kecuali ....
A. Belanja
pemeliharaan
B. Bunga
dan cicilan utang
C. Pengeluaran
pembangunan
D. Subsidi
daerah otonom
E. Belanja
pegawai
16. Kekuasaan
kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sebagaimana
diatur dalam ….
A.
UU No. 10 Tahun 2004
B.
UU No. 12 Tahun 2006
C.
UU No. 4 Tahun 2004
D.
UU No. 32 Tahun 2004
E.
UU No. 24 tahun 2003
17. Menguji peraturan perundang –undangan
di bawah Undang –Undang terhadap Undang –undang merupakan salah satu wewenang
dari ….
A.
Mahkamah Agung
B.
Mahkamah Konstitusi
C.
Komisi Yudisial
D.
Kekuasaan Kehakiman
E.
Badan Peradilan
18. Pancasila
merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena pada hakikatnya
Pancasila itu bersumber dari ….
A. nilai
masyarakat modern
B. tradisi
bangsa masa lalu
C. nilai
nilai luhur bangsa
D. agama
– agama besar
E.
nilai – nilai
luhur sosial budaya Indonesia
19.
Hakikat
keadilan menurut nilai – nilai Pancasila secara singkat dapat dijelaskan ….
A.
memperlakukan
orang lain sebagai sesama manusia
B.
menyikapi
orang lain dengan tidak semena – mena
C. memenuhi
harapan orang lain secara layak
D.
mendistribusikan
sesuatu kepada orang lain secara merata
E. memperhatikan
kepentingan orang lain dengan sebaik – baiknya
20.
Salah satu
pernyataan di bawah ini merupakan perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu
kesatuan ekonomi, yaitu ….
A. secara
psikologis
B. kebulatan
wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan
wilayah
C. kekayaan
wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama
bangsa
D. masyarakat
Indonesia adalah satu
E. tiap
– tiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan mata
pencaharian/pekerjaan
21. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Pernyataan
ini merupakan salah satu ciri dari ….
A. Demokrasi
politik
B. Demokrasi
ekonomi
C. Politik
ekonomi
D. Liberalisasi
ekonomi
E. Sosial
ekonomi
22.
Dalam
demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal – hal
berikut, kecuali ….
A. Kebijakan
pencabutan Subsidi
B. Persaingan
bebas
C. Sistem
free fight liberalism
D. Etatisme
E. Monopoli
23. Yang
menetapkan berlakunya Undang – Undang Dasar 1945 sebagai Undang – Undang Dasar
Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah ….
A. Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
B.
Badan
Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
C.
Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
D. Panitia
kecil (Panitia Sembilan)
E. Panitia
Perancang Undang – Undang Dasar 1945
24. Tujuan
nasional negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang –
Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut, kecuali ….
A. melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
B. memajukan
kesejahteraan umum
C. mencerdaskan
kehidupan bangsa
D.
ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
E.
menciptakan
masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945
25.
Hak Asasi
Manusia sering juga disebut dengan hak dasar manusia. Hak Asasi Manusia antara lain mempunyai ciri – ciri
sebagai berikut, kecuali ….
A.
Hak yang melekat
pada setiap manusia
B. Hak
yang lahir bersama manusia itu sendiri
C.
Hak ini perlu
pengakuan manusia itu sendiri
D. Hak
ini bersifat universal
E. Hak
ini diperoleh manusia dari penciptanya
26. Menurut
UU Mahkamah Konstitusi No. 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama, kecuali ….
A.
menguji UU terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B.
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C.
memutus peleburan (fusi) Partai Politik
D.
memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum
E.
memutus pembubaran Partai Politik
27. Bahwa
setiap warga negara bebas untuk memilih pekerjaannya masing – masing dengan hak
atas penghasilan untuk dapat hidup secara layak, merupakan pengejawantahan dari
….
A.
Sila I dan Sila II Pancasila
B.
Sila II dan Sila V Pancasila
C.
Sila II
Pancasila dan pasal 27 ayat (2) UUD 1945
D.
Sila V
Pancasila dan pasal 27 ayat (2) UUD 1945
E.
Sila II, Sila
V Pancasila dan pasal 27 (2) UUD 1945
28.
Inti dari
pada pelaksanaan hak – hak asasi manusia itu sebenarnya adalah ….
A.
Kebebasan
mutlak, tanpa dapat diganggu gugat
B.
Kebebasan terbatas
C.
Kebebasan dalam keterikatan
D.
Kebebasan sebanyak mungkin, pembatasan sedikit mungkin
E.
Kebebasan sebanyak mungkin, pembatasan seperlu mungkin
29. Terjadinya
kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia merupakan bukti dari
dihayatinya serta diamalkannya ……
A.
Pancasila
B.
Pancasila dan UUD 1945
C.
Bhinneka Tunggal Ika
D.
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
E.
Sila I Pancasila dan pasal 29 ayat (2) UUD 1945
30. Membeda–bedakan
bangsa Indonesia atas suku golongan/keturunan dengan maksud untuk
mengintimidasi, menyebarkan rasa
permusuhan/rasialisme dan maksud – maksud negatif lainnya jelas berarti
menentang ….
A.
Sila I Pancasila
B.
Sila II dan III Pancasila
C.
TAP MPR No. III/MPR/1979
D.
Sila III dan IV Pancasila
E.
Sila V Pancasila
31. Tiap
– tiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan. Untuk itu, ia dapat menyalurkan aspirasinya
kepada lembaga – lembaga infrastruktur seperti ….
A.
DPR
B.
MPR
C.
Gubernur
D.
Partai politik
E.
Perwakilan pemerintah
32. Selama
dinamika ketatanegaraan RI berlangsung, yang tidak pernah mengalami perubahan
adalah ….
A.
Sistem demokrasi
B.
Bentuk negara
C.
Bentuk pemerintahan
D.
Corak pemerintahan
E.
Lembaga negara
33. Penjelasan
UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dari UUD 1945 karena penjelasan tersebut
….
A.
Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
B.
Terdapat
dalam satu rangkaian utuh dengan pasal – pasalnya
C.
Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskannya
D.
Sejalan
dengan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya
E.
Tidak dapat
diubah dan tidak dapat dipisahkan dari pasal – pasalnya
34.
Hukum publik
antara lain mengatur hubungan antara ….
A.
Seseorang warga negara dengan warga negara lain
B.
Orang – orang yang menjadi pejabat pemerintah
C.
Seseorang dengan benda yang menjadi hak miliknya
D.
Warga negara
dengan negara yang menyangkut kepentingan umum
E.
Antara warga negara Indonesia dengan warga asing
35. Adanya
perbedaan pedoman penentuan kewarganegaraan yang dianut oleh masing – masing
negara mengakibatkan seseorang dapat menjadi ….
A.
Apatride, bipatride
B.
Ius soli, lus sangguinis
C.
Ius costitutum
D.
Ius costituendum
E.
Ius poenale
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar