TES WAWASAN KEBANGSAAN
1. Daerah
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,
peningkatan peran usaha, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan prinsip otonomi daerah
yakni ….
A. Luas
B. Mandiri
C. Bertanggung
jawab
D. Efisien
E. Nyata
2. Penyelenggaraan
otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi,
yang pada dasarnya untuk memperdayakan daerah termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional merupakan prinsip otonomi daerah ….
A. Luas
B. Mandiri
C. Bertanggung
jawab
D. Efisien
E. Nyata
3. Yang
menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah ….
A. Menentukan
nilai mata uang.
B. Mengendalikan
peredaran uang.
C. Memungut
dan memberdayakan pajak dan retribusi daerah.
D. Menetapkan
kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara.
E. Memberi
pengakuan terhadap keberadaan suatu agama.
4. Perpindahan
Pegawai Negeri Sipil antar kabupaten /kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh
….
A.
Bupati dengan pertimbangan Kepala
Badan Kepagawaian Daerah.
B.
Gubernur dengan pertimbangan
Kepala Badan Kepegawaian Negara.
C.
Menteri dalam Negeri dengan
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
D.
Gubernur dengan pertimbangan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
E.
Bupati dengan pertimbangan Kepala
Badan Kepagawaian Negara.
5.
Penetapan formasi Pegawai Negeri
Sipil daerah provinsi/kabupaten/kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas
usul ….
A.
Presiden
B.
Menteri
C.
DPR
D.
Gubernur
E.
Bupati/Walikota
6.
Wilayah kecamatan dibentuk di
wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada ….
A.
Keppres
B.
Peraturan Pemerintah
C.
UU
D.
PERPU
E.
TAP MPR
7.
Perangkat daerah provinsi terdiri
dari atas , kecuali …..
A.
Sekretariat daerah
B.
Sekretariat DPRD
C.
Dinas Daerah
D.
Lembaga Teknis daerah
E.
Sekretariat DPD
8.
Mahkamah konstitusi menyampaikan
putusan hasil penghitungan suara kepada …. kecuali :
A.
MPR
B.
DPR
C.
Presiden
D.
KPU
E.
Partai Politik atau Gabungan
partai
9. Jumlah
kursi anggota DPRD provinsi yang daerahnya memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta sampai dengan 7 juta jiwa adalah ….
A. 35
Kursi
B. 45
Kursi
C. 55
Kursi
D. 65
Kursi
E. 75
Kursi
10. Yang
merupakan kewajiban dari Partai Politik sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU NO.
31 Tahun 2002 adalah …. kecuali :
A.
Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945
B.
Berpartisipasi dalam pembangunan nasional
C.
Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri
D.
Mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum
E.
Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah
sumbangan yang diterima serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan
pemerintah.
11. Keuangan
partai politik bersumber dari …. kecuali :
A.
Iuran anggota
B.
Pajak/Kontribusi
C.
Sumbangan yang sah menurut hukum
D.
Bantuan dari anggaran negara
E.
Sumbangan dari perusahaan atau Badan Usaha
12. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
disebut dengan ….
A. Anggaran
rutin
B. Anggaran
negara
C. Kas
Daerah
D. Dana
Alokasi Umum
E. Dana
Alokasi khusus
13. Jumah
anggota KPU sebanyak-banyaknya adalah ….
A.
5 Orang
B.
7 Orang
C.
9 Orang
D.
11 Orang
E.
13 Orang
14. Yang
tidak termasuk tugas dan wewenang dari Komisi Pemiihan Umum adalah ….
A. Merencanakan
penyelenggara pemilu
B. Menetapkan
hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/ Kota
C. Melakukan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu
D. Memutus
perselisihan hasil pemilihan umum
E. Menetapkan
peserta pemilu
15. Di
bawah ini yang bukan merupakan fungsi dari lembaga keagamaan adalah ….
A. Tempat
media penyampaian gagasan yang bermanfaat
B. Menetapkan
hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional
C. Wahana
silaturahmi
D. Wadah
penyalur kegiatan keagamaan
E. Wadah
pengembangan dan pembinaan anggota
16. Nasionalisme
adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi setiap pribadi harus diserahkan kepada ….
A. Negara
Kebangsaan.
B. Pemerintah
Negara.
C. Lembaga
tinggi negara.
D. Pemegang
kedaulatan rakyat.
E. Pengemban
amanat penderitaan rakyat sebangsa dan setanah air.
17. Prinsip
kerja sama bangsa Indonesia dengan negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN
berdasarkan sikap ….
A. Hidup
berdampingan dan bekerja sama di bidang pertahanan
B. Anti
dominasi negara Barat di kawasan Asia Tenggara
C. Saling
menguntungkan dan tidak mencampuri urusan intern negara – negara lain
D. Mengutuk
berbagai bentuk peperangan yang menyelaraskan rakyat
E. Menjaga
keseimbangan kekuatan ekonomi Barat dan Jepang.
18. Sifat
atau ciri Wawasan Nusantara adalah menunggal, utuh menyeluruh. Berikut ini yang bukan merupakan asas untuk
mewujudkan ciri-ciri Wawasan Nusantara adalah ….
A.
Adanya satu kesatuan wilayah Nusantara secara terpadu antara
daratan, lautan dan udara
B.
Adanya satu kesatuan politik dalam arti adanya UUD yang dipedomani
dalam pelaksanaannya
C.
Adanya satu kesatuan ekonomi tata perekonomian yang berasaskan
usaha bersama dan kekeluargaan
D.
Adanya satu kesatuan sosial budaya atas dasar “Bhinneka Tunggal
Ika”
E.
Adanya satu kesatuan dalam menyeragamkan seluruh tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara
19. Alat
pembuktian dalam hukum acara perdata, meliputi ….
A. Bukti
tulisan
B. Persangkaan
C. Bukti
saksi
D. Pengakuan
E. Semua
jawaban benar
20. Perkawinan,
perceraian dan pengangkatan anak diatur dalam ….
A. Hukum
Dagang
B. Hukum
Pidana
C. Hukum
Tata Negara
D. Hukum
Adminstrasi
E. Hukum
Perdata
21. Ketentuan
yang mengatur tingkah laku manusia untuk berprilaku guna menjaga keseimbangan
kepentingan dalam masyarakat dinamakan ….
A.
Kaidah Hukum
B.
Kaidah Agama
C.
Kaidah Kesopanan
D.
Kaidah Kesusilaan
E.
Kaidah Sosial
22. Rambu
lalu lintas yang ditunjukkan dalam bentuk gambar atau simbol terdiri atas
A.
Tanda perintah, larangan, dan kebolehan
B.
Tanda larangan parkir
C.
Tanda larangan peringatan, dan penunjuk arah
D.
Tanda perintah, larangan dan peringatan
E.
Tanda perintah, peringatan, dan petunjuk arah
23. Pemilu
yang menggunakan sistem distrik memiliki kelemahan yaitu ….
A.
Terlalu mengandalkan tokoh politik
B.
Susah dijalankan karena terlalu kaku
C.
Banyak suara yang terbuang jika tidak memenuhi kuota
D.
Hanya menguntungkan partai tertentu
E.
Bertentangan dengan asas pemilu yang bebas dan rahasia
24. Negara
RI berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, artinya ….
A. Kekuasaan
tertinggi negara bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa.
B. Penyelenggaraan
pemerintah dengan negara didasarkan hukum
C. Negara
Indonesia menyatakan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
D. Mengharuskan
semua warga negara percaya kepada Tuhan Yang maha Esa
E. Indonesia
menganut paham Theokrasi
25. Di
dalam negara RI yang berdasarkan Pancasila , kegiatan anti agama tidak
dibenarkan hal itu sesuai dengan makna yang terkandung dalam pokok pikiran ….
A.
Pertama dari Pembukuan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945.
B.
Kedua dari Pembukuaan UUD 1945 dan pasal 28 UUD 1945.
C.
Ketiga dari Pembukaan UUD 1945 dan pasal 27 UUD 1945
D.
Keempat dari Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27 UUD 1945
E.
Kelima dari Pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945.
26. Kedudukan
Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 bersifat yuridis
konstitusional. Ini berarti bahwa ....
A. Pancasila
merupakan kaidah hukum konstitusional untuk mengatur negara RI beserta seluruh
unsur–unsurnya
B. Pancasila
adalah nilai–nilai filosofi
C. Pancasila
mengandung nilai–nilai pragmatis
D. Pancasila
merupakan manifestasi dari sosio–budaya bangsa.
E. Pancasila
merupakan nilai–nilai budaya luar
27. Dilihat
dari visinya dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam jangka
panjang, periode perjuangan tahun 1928 dapat dinyatakan sebagai .....
A. Angkatan
Pendobrak
B. Angkatan
Penegas
C. Angkatan
Pelaksana
D. Angkatan
Penegak
E. Angkatan
Perintis
28. Menurut
peraturan perundang–undangan yang berlaku, pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa saja, dengan memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah,
yakni seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ....
A.
menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang di tuduhkan
B.
menjadi tersangka bahwa dia melakukan kesalahan
C.
diperoleh bukti–bukti yang kuat tentang kesalahannya
D.
berlaku keputusan Hakim yang menyatakan dia bersalah
E.
seseorang mengakui tentang kesalahan yang dilakukan
29. Pemisahan
TNI dan POLRI memiliki tujuan, terutama ....
A.
meningkatkan kesejahteraan Polri
B.
meningkatkan profesionalisme Polri
C.
mereformasi struktur organisasi Polri
D.
mereformasi struktur organisasi TNI
E.
meningkatkan kewaspadaan nasional
30. Demokrasi
Pancasila pada hakikatnya adalah wujud kedaulatan di tangan rakyat yang
diselenggarakan melalui permusyawaratan/ perwakilan berdasarkan Pancasila yang
mengandung makna sebagaimana hal–hal berikut, kecuali ....
A.
dalam penyelesaian masalah nasional yang menyangkut perikehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejauh mungkin di tempuh jalan
musyawarah
B.
penyelenggaraan pemerintah di Indonesia tidak mengenal pemisahan
kekuasaan secara murni, tetapi menganut pembagian kekuasaan berdasarkan paham
kekeluargaan
C.
tidak mengenal bentuk–bentuk oposisi, dominasi mayoritas, dan
tirani minoritas
D.
memperkukuh pelaksanaan pemerintah di daerah berdasarkan pada
otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab
E.
hubungan antara lembaga pemerintahan dan antara lembaga pemerintahan
dan lembaga negara lainnya dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, dan
keterbukaan yang bertanggung jawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar