TES WAWASAN KEBANGSAAN
1. Pancasila
merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena pada hakikatnya
Pancasila itu bersumber dari …
A.
Nilai masyarakat modern
B.
Tradisi bangsa masa lalu
C.
Peninggalan leluhur bangsa
D.
Agama–agama besar
E.
Sosial budaya Indonesia
2. Bangsa
Indonesia menjalin kerja sama dengan bangsa–bangsa lain, terutama dalam rangka
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945,
yang pada hakikatnya merupakan salah satu …
A.
Perjanjian luhur
B.
Tujuan pembangunan
C.
Tujuan politik luar negeri lndonesia
D.
Asas pembangunan
E.
Tujuan nasional
3. Hakikat
Orde Baru pada waktu kelahirannya adalah
A.
Sekelompok orang yang anti komunis
B.
Organisasi sosial politik yang pro pembaharuan
C.
Tekad untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
D.
Generasi muda pendukung rezim baru
E.
Semangat perjuangan untuk mengisi kemerdekaan
4. Menurut
UUD 1945, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Hal ini dapat
dibuktikan dengan adanya campur tangan lembaga yang satu dalam bidang kekuasaan
lembaga lainnya, misalnya
A.
Pengadilan memutuskan perkara perselisihan
B.
BPK memeriksa keuangan negara
C.
MA memberikan pertimbangan kepada Presiden
dalam memberikan grasi dan rehabilitasi
D.
DPR ikut merumuskan undang–undang
E.
Presiden memberi sanksi kepada seseorang terhukum
5. Menurut
peraturan perundang–undangan yang berlaku, anggota DPR mempunyai hak untuk
meminta mengajukan usul kepada pemerintah, yang disebut dengan …
A.
Hak inisiatif
B.
Hak budget
C.
Hak interpelasi
D.
Hak angket
E.
Hak amandemen
6. Sebagai
pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki hak untuk
menguji secara materiil terhadap peraturan perundang–undangan berikut, kecuali
…
A.
Undang–undang
B.
Peraturan Pemerintah
C.
Peraturan Presiden
D.
Peraturan Daerah
E.
Perda
7. MPR
merupakan lembaga negara, yang mempunyai tugas antara lain …1
A.
Menetapkan Garis–garis Besar Haluan Negara
B.
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
C.
Memilih pimpinan Majelis
D.
Menetapkan Undang–undang
E.
Mengubah Undang–undang Dasar
8. Menurut
peraturan perundang–undangan yang berlaku, Indonesia merupakan Negara kesatuan
yang menganut asas desentralisasi, yakni …
A.
Pelaksanaan tugas pusat di daerah oleh aparat daerah
B.
Sebagian tugas–tugas pemerintahan diserahkan kepada daerah
C.
Pelimpahan hak untuk memungut pajak kepada daerah dalam bidang
tertentu
D.
Wilayah negra terbagi–bagi dalam beberapa wilayah administratif
E.
Seluruh kekuasaan pemerintahan menjadi tanggung jawab pemerintah
pusat
9. Menurut
peraturan perundang–undangan yang berlaku, seorang Warga Negara Asing yang
ingin menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan permohonan kepada …
A.
Menteri Luar Negeri
B.
Menteri Dalam Negeri
C.
Menteri Hukum dan HAM
D.
Mahkamah Agung
E.
Menteri Kehakiman
10. Perwujudan
kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik antara lain mempunyai makna
bahwa …
A.
Hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan
nasional
B.
Budaya Indonesia adalah satu dengan corak ragam yang kaya
C.
Seluruh kekayaan wilayah nusantara menjadi modal dan milik bersama
bangsa Indonesia
D.
Serangan terhadap satu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh
bangsa Indonesia
E.
Masyarakat Indonesia adalah satu perikehidupan bangsa.
11. Dalam
rangka pembangunan bidang budaya, kedudukan kebudayaan daerah sangat penting
sebagai …
A.
Unsur kebudayaan nasional
B.
Puncak kebudayaan nasional
C.
Ciri khas kebudayaan nasional
D.
Dasar kebudayaan nasional
E.
Lambang kebudayaan nasional
12. Sesuai
dengan prinsip demokrasi Pancasila, peranan
TNI sebagai kekuatan yang terlatih dalam sistem pertahanan dan keamanan
nasional adalah sebagai
A.
Penjelmaan kekuatan rakyat
B.
Inti kekuatan rakyat
C.
Hakikat kekuatan rakyat
D.
Unsur kekuatan rakyat
E.
Puncak kekuatan rakyat
13. Berikut
ini adalah salah satu Dewan PBB, yaitu…
A.
International Labour Organization
B.
Food and Agricultural Organization
C.
Trusteeship Council
D.
World Health Organization
E.
Universal Postal Union
14. Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan
menempatkannya dalam …
A.
Lembaran Negara
B.
Lembaran Daerah
C.
Lembaran Pemerintah
D.
Lembaran Negara dan Daerah
E.
Lembaran Pusat
15. Pemilu
merupakan salah satu indikator negara demokrasi. Dalam Pemilu tersebut setiap
warga negara yang telah memenuhi syarat berhak menggunakan hak pilihnya.
Penggunaan hak pilih atau pemberian suara saat Pemilu pada hakekatnya merupakan …
A.
penyerahan kepercayaan rakyat kepada wakil–wakilnya yang akan
duduk di DPR melalui Organisasi Peserta Pemilu
B.
Pemberian mandat kepada wakil–wakilnya yang akan duduk di DPR untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
C.
Penyerahan kedaulatan rakyat kepada wakil–wakilnya yang akan duduk
di DPR atas nama daerah masing–masing.
D.
Pemberian mandat kepada wakil–wakilnya yang akan duduk di DPR untuk
menciptakan Garis–Garis Besar Haluan Negara.
E.
Penyerahan hak rakyat sepenuhnya kepada negara untuk melindungi
kepentingannya
16. Penentuan
keputusan dengan suara terbanyak sesuai dengan
…. UUD 1945.
A.
pasal 2 ayat 1
B.
pasal 2 ayat 3
C.
pasal 4 ayat 1
D.
pasal 4 ayat 3
E.
pasal 3 ayat 1
17. Secara
umum hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada
kondisi di bawah ini …
A.
Bahwa pusat berwenang mengatur hubungan antara pemerintah pusat
dan daerah
B.
Bahwa tanggung jawab akhir penyelenggaraan urusan-urusan
pemerintahan ada pada pemerintah daerah
C.
Bahwa peran pemerintah pusat adalah membuat kebijakan daerah
D.
Bahwa daerah berperan dalam melakukan supervisi dan evaluasi dalam
menjalankan otonominya
E.
Bahwa daerah yang berwenang mengatur hubungan antara pemerintah
pusat dan daerah
18. Di
bawah ini terdapat kewenangan pemerintah provinsi, kecuali …
A.
Sebagai
pemerintah daerah otonomi sekaligus wakil pemerintah pusat
B.
Lebih banyak
mengatur pengelolaan sumber daya dan bidang kegiatan lintas provinsi
C.
Lebih banyak menetapkan
kriteria dan standar serta kewenangan pengendalian seluruh kegiatan
pemerintahan
D.
Mencakup
kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten/kota
E. Berkaitan
dengan perencanaan tata ruang provinsi
19. Penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, disebut …
A. Dekonsentrasi
B. Desentralisasi
C. Demodernisasi
D. Deviasi
E. Destrukturisasi
20. Penggolongan
etnis yang didasarkan pada identitas kesamaan fisik adalah pendekatan yang
digunakan dalam pemikiran …
A. Primordialis
B. Askriptif
C. Phisicalist
D. Ephifenomenalis
E. Asosiatif
21. Negara
yang memiliki hetergenitas etnis, kultur, agama dan identitas lainnya sangat
rentan bagi terjadinya konflik sosial. Karena itu, agar negara tetap stabil,
maka perlu manajemen yang tepat diantaranya melalui …
A. Dominasi
mayoritas
B. Asimilasi
dan konsilidasi
C. Asimilasi
dan diskriminasi
D. Konsolidasi
bangsa
E. Bhineka
Tunggal Ika
22. Proses
pengadilan pelanggaran HAM berat di Indonesia saat ini dapat dilakukan di …
A.
Pengadilan Negeri Umum
B.
Kejaksaan Agung
C.
Perwakilan
pengadilan HAM Internasional di Jakarta
D.
Mahkamah Agung
E.
Pengadilan HAM
23. Deklarasi
internasional tentang Hak Asasi Manusia tidak lepas dari sejarah perjuangan
para bangsawan Inggris yang berupaya meraih kembali hak–hak mereka yang
dirampas oleh Raja John. Upaya mereka itu kemudian melahirkan sebuah piagam
pada tahun 1215 yang disebut …
A. Magna
Charta
B. Human
Rights Code
C. Charter
of Human Rights
D. Bill
of Rights
E. Hammurabi
Code
24. The
Four Freedoms atau empat macam Hak Asasi Manusia yang terdiri dari freedom of
speech and expression, freedom of
religion, freedom from fear and freedom from want pertama kali dicetuskan
oleh …
A.
Goerge Washington
B.
Eisenhower
C.
Franklin D. Roosevelt
D.
Charles de Montesquieu
E.
Winston Churchil
25. Salah
satu Hak Asasi Manusia di bidang politik adalah …
A.
Hak memiliki suatu jabatan
B.
Hak kebebasan mengeluarkan pendapat
C.
Perlakuan
sama di depan hukum
D.
Hak memilih dan dipilih dalam pemilu
E.
Hak memperoleh penghidupan yang layak
26. Unsur
– unsur adanya Negara adalah sebagai
berikut …
A.
Rakyat, Kepala Negara, UUD
B.
Wilayah, UUD, Rakyat
C.
Rakyat, Wilayah, Pemerintah yang berdaulat
D.
Penduduk, kedaulatan, pengakuan luar negeri
E.
Rakyat, wilayah, pengakuan luar negeri
27. Negara
Indonesia adalah negara hukum. Ini tercantum dalam UUD 1945 yakni …
A.
BAB I Pasal 1 ayat 1
B.
BAB I Pasal 1 ayat 2
C.
BAB I Pasal 1 ayat 3
D.
BAB II Pasal 2 ayat 1
E.
BAB II Pasal 2 ayat 2
28. Dasar
politik luar negeri RI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam
alinea…
A.
Pertama dan Keempat
B.
Kedua dan Ketiga
C.
Kedua dan Keempat
D.
Pertama dan Kelima
E.
Pertama dan Kedua
29. Alinea
keempat dari Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar fundamental negara, antara
lain, kecuali …
A. Tujuan
Negara
B. Bentuk
Negara
C. Dasar
falsafah negara Pancasila
D. Ketentuan
UUD Negara
E. Tujuan
Pembangunan
30. Pancasila
sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan
nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu
merupakan …
A.
Landasan Yuridis
B.
Landasan Kultural
C.
Landasan Historis
D.
Landasan Filosofis
E.
Landasan Pendidikan
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar