TES WAWASAN KEBANGSAAN
1.
Peraturan perundang-undangan dan
keputusan
kepala negara
yang bersifat
mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam ….
A.
Lembaran Daerah
B.
Lembaran Pusat
C.
Lembaran Negara
D.
Lembaran Pemerintah
E.
Lembaran Negara dan Daerah
2.
Undang - Undang yang mengatur
tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah ….
A.
UU No. 19 tahun 2004
B.
UU No. 20 tahun 2003
C.
UU No. 18 tahun 2003
D.
UU No. 19 tahun 2003
E.
UU No. 20 tahun 2004
3.
Faktor - faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan otonomi daerah adalah, kecuali ….
A.
Kemampuan personil (manusia
pelaksana)
B.
Kemampuan peralatan
C.
Kemampuan keuangan
D.
Kemampuan manajemen serta
organisasi
E.
Kemampuan menjalin
hubungan dengan pemerintah pusat
[[[
4.
Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang
mempunyai kekuatan hukum
mengikat keluar
dan ke dalam disebut ….
A.
Keputusan MPR
B.
Ketetapan MPR
C.
Kebijakan Publik
D.
Input
E.
Output
5.
Salah satu
asas dari peraturan
perundang -
undangan di Indonesia adalah tidak berlaku surut
artinya ….
A.
Peraturan perundang
-
undangan itu tidak dapat diuji
B.
Suatu peraturan
hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan
yang terjadi sesudah peraturan itu berlaku
C.
Undang - Undang baru meniadakan
yang lama
D.
Undang -
Undang yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang - Undang yang lebih tingkatannya
E.
Suatu hal diatur oleh peraturan
yang bersifat umum dan juga diatur oleh
peraturan yang bersifat khusus
6.
Khusus mengenai
bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia
tidak dapat dilakukan perubahan
sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945
yakni pada ….
A.
Pasal 1 ayat (1)
B.
Pasal 35 ayat (1)
C.
Pasal 36 ayat (1)
D.
Pasal 37 ayat (5)
E.
Pasal 36 ayat (1)
7.
Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mengajukan pertanyaan
atas kebijaksanaan yang
diambil Pemerintah/Presiden disebut ….
A.
hak interplasi
B.
hak petisi
C.
hak opsi
D.
hak inisiatif
E.
hak angket
8.
Mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri merupakan salah satu tugas Presiden RI sebagai ….
A. Kepala Pemerintah
B. Mandataris MPR
C.
Kepala Negara
D. Pemegang Hak Prerogatif
E.
Lembaga Negara
9.
Penjajahan Belanda atas Indonesia
menimbulkan akibat di bidang politik, yaitu
….
A.
Pembentukan partai
politik sebagai sarana demokrasi
B.
Hak - hak rakyat dirumuskan dalam
undang -undang
C.
Pemerintahan tidak
langsung melalui para bupati
D. Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat
E.
Pembentukan parlemen
10.
Pembentukan
BPUPKI dan PPKI
sebagai upaya
persiapan kemerdekaan Indonesia
dilatarbelakangi oleh ….
A.
Janji Perdana
Menteri Koiso guna
meraih simpati
dan dukungan untuk
memenangkan perang
B.
Keputusasaan Jepang dalam upaya memenangkan peperangan
di kawasan Asia dan
Pasifik
C.
Usulan para pemimpin
bangsa Indonesia kepada kepala pemerintahan militer Jepang
D.
Perkembangan terakhir
peperangan antara Jepang melawan Sekutu di Pasifik
E.
Program Jepang dalam Persemakmuran
Asia Timur Raya
11.
Kondisi di bawah ini
memperlihatkan berlakunya
sistem ekonomi liberal, kecuali
….
A.
Individu memiliki hak penuh dalam
memiliki modal
B.
Persaingan bebas antar perusahaan diperkenankan secara ilegal
C.
Negara memberi beberapa perhatian terhadap BUMN
D.
Semua sektor produksi dan industri
ditangani swasta
E.
Semua kegiatan produksi dilandasi oleh tujuan mencari laba
12.
Negara RI berdasarkan
Ketuhanan yang Maha
Esa, artinya ….
A.
Kekuasaan tertinggi negara bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa.
B.
Penyelenggaraan pemerintah
dengan negara didasarkan hukum
C.
Negara Indonesia
menyatakan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
D.
Mengharuskan semua warga negara
percaya kepada Tuhan Yang maha Esa
E.
Indonesia menganut paham
Theokrasi
13.
Demokrasi
Pancasila pada hakikatnya
adalah wujud kedaulatan
di tangan rakyat
yang diselenggarakan melalui permusyawaratan/ perwakilan berdasarkan Pancasila yang
mengandung makna sebagaimana hal-hal berikut,
kecuali
A.
dalam penyelesaian
masalah nasional yang
menyangkut
perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejauh mungkin di
tempuh jalan musyawarah
B.
penyelenggaraan
pemerintah di Indonesia tidak
mengenal pemisahan kekuasaan secara
murni, tetapi menganut pembagian
kekuasaan berdasarkan paham kekeluargaan
C.
tidak mengenal
bentuk-bentuk oposisi, dominasi
mayoritas, dan tirani minoritas
D.
memperkukuh
pelaksanaan pemerintah di daerah
berdasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis,
serasi, dan bertanggung jawab
E.
hubungan antara lembaga
pemerintahan dan antara
lembaga pemerintahan dan
lembaga negara lainnya dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, dan keterbukaan
yang bertanggung jawab.
14.
Pendidikan keluarga merupakan
bagian dari jalur pendidikan
luar sekolah yang
diselenggarakan dalam
keluarga lebih menekankan kepada pemberian
A.
keyakinan agama, nilai budaya,
nilai moral dan keterampilan
B.
keyakinan agama dan budi pekerti
saja
C. pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan serta pendidikan
bahasa
D. pendidikan
agama, pendidikan moral, pendidikan kebudayaan
E. pendidikan agama, bahasa dan keahlian
15. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di
negara kita mempunyai ciri-ciri antara
lain
A.
tidak bersifat paksaan melainkan persuasif dan tidak ada sanksi hukum
B.
bersifat
wajib oleh karena
itu setiap warga negara harus masuk SD dan SMP, dan tidak diatur dengan Undang-undang.
C.
ada unsur wajib/ paksaan dan ada
sanksi bagi orang tua
D.
tidak bersifat paksaan akan tetapi
ada sanksi
bagi orang tua.
E.
ada unsur paksaan yang disertai
sanksi
16.
Di dalam negara R-I yang
berdasarkan Pancasila , kegiatan
anti agama tidak
dibenarkan hal itu sesuai
dengan makna yang
terkandung dalam pokok
pikiran ….
A.
Pertama dari Pembukuan UUD 1945
dan pasal 29 UUD 1945.
B.
Kedua dari Pembukuaan UUD 1945 dan
pasal 28 UUD 1945.
C.
Ketiga dari Pembukaan UUD 1945
dan pasal 27 UUD 1945
D.
Keempat dari Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27
UUD 1945
E.
Kelima dari Pembukaan UUD 1945 dan
pasal 29 UUD 1945.
17. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 bersifat yuridis konstitusional. Ini berarti bahwa
A.
Pancasila merupakan kaidah hukum konstitusional untuk
mengatur negara RI beserta seluruh unsur-unsurnya
B.
Pancasila adalah nilai-nilai filosofi
C.
Pancasila mengandung nilai-nilai pragmatis
D.
Pancasila merupakan manifestasi
dari sosio- budaya bangsa.
E.
Pancasila merupakan nilai-nilai budaya luar
18.
Yang
merupakan ciri – ciri sistem pemerintahan presidensial adalah, kecuali ….
A.
Kedudukan
Presiden sama kuatnya dengan DPR
B.
Presiden
tidak bertanggung jawab kepada DPR
C.
Kekuasaan
legislatif lebih kuat dari eksekutif
D.
Menteri
bertanggung jawab kepada Presiden
E.
Presiden
mengangkat dan memberhentikan menteri
19.
Yang dimaksud
dengan asas praduga
tidak bersalah adalah ….
A.
Hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan diri
B.
Hak untuk melindungi diri dari
proses peradilan
C.
Hak seseorang
untuk
mendapatkan
perlindungan dalam hukum
D.
Hak seseorang
untuk membela diri di pengadilan
E.
Hak seseorang untuk tidak
dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
20.
Menurut hukum, orang yang menurut
penyidikan polisi berdasarkan bukti - bukti
sementara diduga melakukan pelanggaran hukum disebut….
A.
terdakwa
B.
tertuduh
C.
terpidana
D.
saksi
E.
tersangka
21.
Pada batas landas
benua, suatu negara
pantai berhak mengekspresikan dan
mengeksplorasi kekayaan laut dengan kewajiban …
A.
Membagi keuntungan kepada negara
tetangga
B.
Membagi keuntungan
dengan masyarakat internasional
C.
Dapat menjaga lingkungan
D.
Dapat menyelamatkan lingkungan
E.
Mewujudkan kehidupan yang seimbang dengan alam
22.
Suatu negara yang tadinya
merupakan jajahan dari negara -
negara yang kalah
dalam PD I dan diletakkan di bawah
perlindungan negara yang menang
dengan pengawasan dewan mandat Liga Bangsa-Bangsa
disebut bentuk kenegaraan ….
A. Protektorat
B.
Dominion
C.
Mandat
D.
Trustee
E.
Koloni
23.
Pergerakan kebangsaan
Indonesia diperingati setiap tanggal 20 Mei 1908. Hal ini
mengingatkan kita
akan ….
A.
Bedirinya partai - partai politik
B.
Masuknya Jepang ke Indonesia
C.
Diikrarkannya Sumpah Pemuda
D.
Berdirinya Budi Utomo
E.
Adanya pemberontakan terhadap
Belanda
24.
Hak untuk mendapat pengajaran
termasuk ….
A.
Hak asasi ekonomi
B.
Hak asasi politik
C. Hak asasi pendidikan dan kebudayaan
D.
Hak asasi pribadi
E.
Hak asasi sosial budaya
25.
Dari segi
pemerintahan setiap warga
negara bersamaan
kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan ….
A.
Tidak ada kecualinya
B.
Itikad baik
C.
Jujur berwibawa
D.
Jujur dan adil
E.
Adil dan benar
26.
Isi delapan jalur pemerataan antara
lain yaitu ….
A.
Kesempatan untuk memperoleh
keadilan bagi
setiap orang
B.
Adanya tuntutan hukum supaya
ditegakkan
C.
Kesempatan dapat menikmati
pendidikannya
D.
Kesempatan menegakkan kebenaran
E.
Meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak
27.
Dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggung jawab
adalah di tangan presiden
SEBAB
Presiden ialah penyelenggara
pemerintah yang tertinggi
28.
Pimpinan DPR terdiri atas seorang
ketua dan tiga orang
wakil ketua yang
dipilih dari dan
oleh anggota MPR.
SEBAB
Pemilihan ketua dan wakil DPR dilakukan melalui
Sidang Paripurna DPR.
29.
Demokrasi ekonomi
pancasila mendukung pengembangan potensi, inisiatif dan daya
kreatif warga negara.
S E B A B
Potensi, inisiatif
dan daya kreatif
sangat mendukung perekonomian suatu negara.
30.
Sistim gabungan dalam pemilu merupakan sistem
yang
menggabungkan sistem distrik
dengan sistem proporsional
S
E B A B
Dalam sistem gabungan ini diterapkan di Indonesia sejak pemilu tahun 1977 dalam memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
Tidak ada komentar:
Posting Komentar