TWK Bagian 3

 TES WAWASAN KEBANGSAAN

1.     Terdapat beberapa dimensi yang menunjukkan ciri khas dalam ideologi Pancasila yakni dimensi Teologis, dimensi Etis, dan dimensi Integral – Integratif. Dimensi yang menunjukkan bahwa manusia dan martabat manusia mempunyai kedudukan yang sentral dimana seluruh proses pembangunan diarahkan untuk mengangkat derajat manusia, merupakan pengertian …

A.    Dimensi Teologis

B.     Dimensi Etis

C.     Dimensi Integral – Integratif

D.    Dimensi Teologis dan Etis

E.     Dimensi Etis dan Integral – Integratif

2.     Pancasila sebagai ideologi terbuka dan terwujud jika hal-hal berikut ini dilaksanakan secara optimal, KECUALI … 

A.    perlunya dinamisasi kehidupan masyarakat

B.     perlunya demokrasi masyarakat yang mampu membentuk setiap warga negara menjadi dewasa

C.     perlunya fungsionalisasi atau refungsionalisasi lembaga-lembaga pemerintah dengan lembaga masyarakat

D.    perlunya institusi analisasi nilai-nilai yang membuat seluruh mekanisme masyarakat berjalan dengan wajar dan sehat

E.     perlunya standarisasi penerapan nilai untuk semua warga negara sehingga tercapai kerukunan hidup

3.   Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945 dan dieksplorasikan dalam dimensi-dimensi yang melekat. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila akan tetap aktual, relevan, serta fungsional sebagai pedoman kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat Bhineka Tunggal Ika adalah makna dimensi …

A.    Realitas

B.     Idealitas

C.     Fleksibilitas

D.    Fungsionalitas

E.     Aktualitas

4.     Pancasila digali dari bumi Indonesia dan merupakan kristalisasi dari Nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan rakyat di kehidupan nyata (living reality). Ini merupakan pengertian justifikasi …

A.    Yuridis

B.     Teoritis – Filsafati

C.     Sosiologis – Historis

D.    Etis – Historis

E.     Aktual – Filosofis

5.     Perumusan Pancasila yang sah dan resmi adalah yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pernyataan di atas adalah isi dari …

A.    Dekrit Presiden 5 Juli 1959

B.     Ketetapan MPR No.11/MPR/1978

C.     Ketetapan MPR No.11/MPR/1983

D.    Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968

E.     Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004

6.     Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia tercantum dalam …

A.    Proklamasi 17 Agustus 1945

B.     Undang-Undang Dasar 1945

C.     Pembukaan UUD 1945

D.    Ketetapan MPR No.XX/MPRS/1966

E.     Dekrit Presiden 5 Juli 1959

7.     Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada abad ke-7 s/d 16, bangsa Indonesia berada dalam periode yang sering disebut sebagai masa “Kerajaan Nusantara” yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Di sini ditunjukkan betapa kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia sudah berkembang sejak dahulu. Bahkan Kerajaan Majapahit menerapkan politik luar negeri dengan prinsip bertetangga yang baik (good neighbour policy) dikenal dengan …

A.    “Bhineka Tungga Ika”

B.     “Tan Hana Dharma Mangrua”

C.     “Ekaprasetia Pancakarsa”

D.    “Mitreka Satata”

E.     “Manunggaling Kawula Gusti”

8.     Terdapat beberapa fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, salah satunya berfungsi sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Dalam hal ini fungsi Pancasila dilihat secara …

A.    Yuridis bertatanegaraan

B.     Bersifat sosiologis

C.     Bersifat etis dan fisiologis

D.    Bersifat formal

E.     Dimensi realitas

9.     Pancasila, seperti yang dijelaskan dalam teori Von Savigny telah lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia. Dalam hal tersebut, maka Pancasila memiliki fungsi sebagai …

A.    Kepribadian bangsa Indonesia

B.     Perjanjian Luhur bangsa Indonesia

C.     Cita-cita dan Tujuan bangsa Indonesia 

D.    Jiwa bangsa Indonesia

E.     Pandangan hidup bangsa Indonesia

10. Susunan sila-sila dari Pancasila tersusun secara sistematis hierarkis. Pancasila jika dikaji dari sudut pandang metafisika berlandaskan pada usaha-usaha untuk menemukan kebenaran mengenai alam semesta yang lebih menekankan pemikiran murni, sehingga nila-nilai Pancasila memiliki sifat objektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut, KECUALI …

A.    Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan kenyataan adanya sifat-sifat abstrak, umum, dan universal

B.     Inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia

C.     Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang mendasar yang tak boleh diabaikan

D.    Pembukaan UUD 1945 (yang memuat jiwa Pancasila), secara hukum dapat diubah untuk mengikuti dinamika kehidupan, dengan demikian, Pancasila akan tetap ada

E.     Pembukaan UUD 1945 yang menjadi nilai-nilai Pancasila tetap ada karena kemerdekaan merupakan karunia Tuhan  

11. Pengertian kita tentang UUD 1945 akan bersumber pada penafsiran resmi dan/atau berdasarkan berdasarkan kenyataan sejarah, maka dipakailah suatu metoda penguraian yang isi penyelesaiannya selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis kepada materi UUD 1945 itu sendiri. Metode ini adalah …

A.    Obyektif – praktis

B.     Obyektif – teoritis

C.     Obyektif – fulsatis

D.    Subjektif – praktis

E.     Subjektif – teoritis

12. Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan Penjelasan UUD 1945 merupakan satu kekuatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Naskahnya yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam “Berita Republik Indonesia” …

A.    Tahun I No.1 tanggal 18 Agustus 1945

B.     Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946

C.     Tahun IIINo.12 tanggal 8 April 1947

D.    Tahun IV No.8 tanggal 12 April1948

E.     Tahun V No.12 tanggal 9 Oktober 1960

13. Makna alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 yang menunjukkan suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan mengandung pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dari penjajahan adalah makna alinea …

A.    pertama     

B.     kedua       

C.     ketiga

D.    keempat

E.     pertama dan kedua

14. Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan negara yang secara konstitusional ditetapkan dalam UUD 1945 melalui tujuh kunci pokoknya, yang pelaksanaan selanjutnya terdapat dalam peraturan perundangan dibawahnya, termasuk ketetapan MPR. Inti dari Demokrasi Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Hal ini ditegaskan di dalam …

A.    Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4

B.     Ketetapan MPR No.I/MPR/1983

C.     Ketetapan MPR No.II/MPR/1978

D.    Ketetapan MPR No.III/MPR/1999

E.     Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000

15. Berdasarkan UUD 1945 (Amandemen), lembaga yang antara lain berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara adalah …

A.    Mahkamah Agung (MA)

B.     Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

C.     Komisi Yudisial (KY)

D.    Mahkamah Konstitusi (MK)

E.     Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

16. Berdasarkan UUD 1945 pasal 22E ayat (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah …

A.    Setiap penduduk

B.     Setiap warga negara yang ditetapkan oleh UU

C.     Setiap warga negara telah dewasa/menikah

D.    Fraksi politik

E.     Partai politik

17. Kekuasaan-kekuasaan Presiden yang terdapat dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 UUD 1945 ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai …

A.    Penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi

B.     Penyelenggara negara di bawah MPR

C.     Kepala pemerintahan negara

D.    Kepala negara

E.     Mandataris MPR

18. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan, KECUALI ..

A.    Pembentukan, pemekaran, serta pembangunan daerah

B.     Pendapatan dan belanja negara

C.     Hubungan pusat dan daerah

D.    Pengelola sumber daya alam

E.     Perimbangan keuangan pusat dan daerah

19. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pendidikan guna mengadakan hukum dan keadilan (UUD 1945 pasal 24 ayat (1)). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh …

A.    Mahkamah Agung

B.     Mahkamah Agung dan DPR

C.     Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

D.    Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

E.     Mahkamah Agung dan Presiden

20. Aturan Tambahan, pasal II UUD 1945 menyatakan dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD negeri RI tahun 1945 terdiri atas …

A.    Pembukaan dan batang tubuh

B.     Pembukaan dan batang tubuh serta penjelasan

C.     Pembukaan dan pasal-pasal

D.    Pembukaan dan batang tubuh amandemen

E.     Pembukaan dan batang tubuh serta penjelasan amandemen 

21. Sejarah sistem pemerintahan parlementer di Indonesia telah dimulai sejak periode berlakunya UUD 1945 yang pertama. Tepatnya sejak kekuasaan pemerintahan bergeser dari tangan Presiden Soekarno kepada menteri atau menteri-menteri, sejak keluarnya …

A.    Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945

B.     Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

C.     Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959

D.    TRITURA tanggal 12 Maret 1966

E.     Amandemen UUD 1945

22. Menurut Konstitusi RIS 1949 bahwa kekuasaan pembentukan perundang-undangan federal dilakukan oleh … 

A.    Pemerintah

B.     Pemerintah bersama DPR

C.     Pemerintah bersama DPR dan Senat

D.    Pemerintah bersama Senat

E.     Dewan Perwakilan Rakyat

23. Pada 10 November 1956, sidang pertama Konstituante dibuka di Bandung oleh Presiden Soekarno, dengan memperkenalkan istilah Demokrasi Terpimpin. Lebih dari dua tahun bersidang, Konstituante belum berhasil merumuskan rancangan UUD baru, perdebatan mereka adalah mengenai …

A.    Sistem pemerintahan

B.     Bentuk negara

C.     Dasar negara

D.    Tujuan negara

E.     Sistem politik

24. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka …

A.    Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR

B.     Menjunjung tinggi supremasi hukum

C.     Menyatakan Presiden tidak boleh membubarkan dan/atau membekukan DPR

D.    Pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden

E.     Pelaksanaan fungsi perwakilan rakyat

25. “MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD”. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh …

A.    MPR atas usul seluruh rakyat lewat referendum

B.     MPR atas usul Mahkamah Konstitusi

C.     MPR atas usul Mahkamah Agung

D.    MPR atas usul DPR

E.     MPR atas usul Komisi Yudisial

26. Kurun waktu 18 Agustus 1949 sampai 16 Oktober 1945 segala kekuasan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) di jalankan oleh satu badan/lembaga yaitu presiden dibantu oleh KNIP-Kekuasaan presiden yang demikian luas itu berdasarkan …

A.    Pembukaan UUD 1945 alinea IV

B.     Batang tubuh UUD 1945 pasal 10

C.     Aturan peralihan UUD 1945 pasal IV

D.    Aturan tambahan UUD 1945 ayat (3)

E.     Maklumat wakil presiden dan No.X

27. Berdasarkan ketentuan-ketentuan Konstitusi RIS 1949 dapat disimpulkan bahwa konstitusi RIS 1949 juga … pembagian kekuasaan yang terbagi dalam 6 lembaga negara yakni …

A.    MPR, DPR, MA, BPK, SENAT, Presiden

B.     MPR, DPR, MA, BPK, Presiden, Menteri-menteri

C.     Presiden, menteri-menteri, DPR, MA, BPK, Badan Federal

D.    Presiden, menteri-menteri, DPR, MA, BPK, Senat

E.     MPR, Presiden, DPR, MA, BPK, Senat

28. Masa berlakunya UUDS 1950 diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintahannya tidak stabil. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut, KECUALI …

A.    Adanya sistem parlementer yang multipartai

B.     Partai politik hanya untuk kepentingan partai golongan

C.     Pelaksanaan sistem demokrasi tidak sehat

D.    Menggunakan Pancasila sebagai dasar negara hanya dalam ketentuan formal

E.     Kekuasaan-kekuasaan negara dipegang oleh beberapa alat perlengkapan negara

29. Keluarnya Keppres RI No.28 tahun 2003 menetapkan seluruh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam status bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer, sejak 19 Mei 2003, disebabkan pihak GAM tidak menerima pernyataan pernyataan yang disampaikan pemerintah RI yaitu menerima NKRI, Otonomi khusus NAD dan meletakkan senjata. Perundingan tesebut dilaksanakan di kota …

A.    Helsinki, Finlandia

B.     Jakarta, Indonesia

C.     Manila, Filipina

D.    Tokyo, Jepang

E.     Oslo, Norwegia

30. Kendati pasal-pasal UUD 1945 yang sudah diamandemen tersebut memberikan indikasi pelaksanaan sistem presidensial, tetapi dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, sistem presidensial ini masih belum dilaksanakan secara resmi. Hal ini tampak jelas tertuang dalam ketetapan MPR ..

A.    TAP MPR No.III/MPR/1999

B.     TAP MPR No.IV/MPR/1999

C.     TAP MPR No.V/MPR/1999

D.    TAP MPR No.VI/MPR/1999

E.     TAP MPR No.VII/MPR/1999

31. Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, menetapkan berbagai sistem/cara yang dipakai menentukan bidang-bidang kemenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wewenang pusat sudah ditentukan secara formal, di luar itu merupakan wewenang pemerintah daerah, adalah sistem …

A.    Residu

B.     Material

C.     Formal

D.    Otonomi riil

E.     Formal – material             

32. Menurut UU No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, salah satunya adalah Dana Perimbangan. Yang termasuk Dana Perimbangan, KECUALI bagian daerah …

A.    Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

B.     Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

C.     Sumber Daya Alam (SDA)

D.    Dana Alokasi Umum (DAU)

E.     Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

33. Otonomi luas yang diterapkan oleh daerah mencakup keleluasan daerah menyelenggarakan pemerintahan pada bidang-bidang seperti berikut, KECUALI …

A.    Pendidikan dan kebudayaan

B.     Kesehatan

C.     Pinjaman (utang)

D.    Lingkungan hidup

E.     Agama

34. Peran serta masyarakat dalam sistem politik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. UU yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden tertuang dalam …

A.    UU Nomor 9 tahun 1998

B.     UU Nomor 12 tahun 2003

C.     UU Nomor 23 tahun 2003

D.    UU Nomor 31 tahun 2003

E.     UU Nomor 22 tahun 1999

35. Di penghujung tahun 1995, ada kasus “pembocoran” rahasia Negara yang melibatkan pers dan sifatnya agak langka yaitu kebocoran uang negara di Departemen perhubungan. Pers pun terlibat dan otomatis memunculkan masalah hukum dan kode etik jurnalistik. Pers bebas memberitakan segala tindak tanduk pemerintah, khususnya setelah dikeluarkannya UU Pers yang baru, yakni …

A.    UU No.22 tahun 1999

B.     UU No.25 tahun 1999

C.     UU No.40 tahun 1999

D.    Perpem. No.25 tahun 2000

E.     Perpem. No.84 tahun 2000