TES WAWASAN KEBANGSAAN
1.
Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan
negara Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai . .
A.
pernyataan tentang hak –hak asasi manusia
B.
peraturan hukum
C.
konvensi hukum
D.
deklarasi umum
E.
pernyataan tujuan Negara
2.
Pembukaan UUD
1945 secara yuridis formal . . .
A.
boleh diubah
B.
tidak boleh diubah
C.
boleh diubah dengan persetujuan
2/3 anggota
D.
boleh diubah dengan cara
referendum
E.
boleh diubah dengan persetujuan
Mahkamah Konstitusi
3.
Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran
secara lisan dan tulisan ditetapkan dalam UUD 1945 dalam pasal . . .
A.
Pasal 28 A
B.
Pasal 28 B
C.
Pasal 28 C ayat 1
D.
Pasal 28 D ayat 1
E.
Pasal 28 E ayat 3
4.
Kebijakan makro politik luar
negeri R . I berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 khususnya . . .
A.
Alinea 1
B.
Alinea 2
C.
Alinea 3
D.
Alinea 4
E.
Alinea 5
5.
Pancasila sebagai dasar negara R .
I mulai berlaku pada . . .
A.
1 Juni 1945
B.
17 Agustus 1945
C.
18 Agustus 1945
D.
1 Oktober 1945
E.
22 Juni 1945
6.
Tujuan negara R.I terdapat dalam
Pembukaan UUD 1945 pada alinea . . .
A.
Alinea 1
B.
Alinea 2
C.
Alinea 3
D.
Alinea 4
E.
Alinea 5
7.
Partisipasi masyarakat untuk
membantu korban bencana alam Tsunami di
Aceh dan sebagai perwujudan dan penghanyatan terhadap Pancasila khususnya sila
ke . . .
A.
Sila ke 1
B.
Sila ke 2
C.
Sila ke 3
D.
Sila ke 4
E.
Sila ke 5
8.
Jambore nasional yang diikuti oleh
pramuka dari berbagai daerah di Indonesia merupakan implementasi dari . . .
A.
Sila ke 1
B.
Sila ke 2
C.
Sila ke 3
D.
Sila ke 4
E.
Sila ke 5
9.
Sistem Pemerintahan Daerah saat
ini diatur dalam ..
A.
UU No . 22 Tahun 1999
B.
UU No . 25 Tahun 1999
C.
UU No . 30 Tahun 2004
D.
UU No . 32 Tahun 2004
E.
UU No . 33 Tahun 2004
10. Mekanisme hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah saat ini diatur dalam
. . .
A.
UU No . 22 Tahun 1999
B.
UU No . 25 Tahun 1999
C.
UU No . 30 Tahun 2004
D.
UU No . 32 Tahun 2004
E.
UU No . 33 Tahun 2004
11. Dalam sistem pemerintahan presidensial para menteri bertanggung
jawab kepada . . .
A.
Presiden
B.
DPR
C.
MPR
D.
Mahkamah Konstitusi
E.
MPR dan DPR
12. Selama pemerintahan presiden Soekarno telah dilaksanakan Pemilu
sebanyak . . .
A.
Satu Kali
B.
Dua Kali
C.
Tiga Kali
D.
Empat Kali
E.
Lima Kali
13. Yang berwenang menetapkan RAPBN menjadi APBN adalah . . .
A.
Presiden
B.
MPR
C.
DPR
D.
Presiden dan DPR
E.
Dewan Pertahanan dan Keamanan
14. Lembaga negara yang memiliki tugas di bidang pengawasan
adalah . . .
A.
Bapeka / BPK
B.
MA
C.
Mahkamah Konstitusi
D.
DPR
E.
DPA dan MPR
15.
DPRD dapat melakukan fungsi
meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terhadap
suatu hal dengan menggunakan hak . . .
A.
Hak Interpelasi
B.
Hak Amandemen
C.
Hak Angket
D.
Hak Budget
E.
Hak Opsi
16. Menurut ketentuan undang – undang tentang pemerintahan daerah , kepala daerah dibantu oleh
wakil kepala daerah yang berjumlah . . .
A.
Satu Orang
B.
Dua Orang
C.
Tiga Orang
D.
Empat Orang
E.
Lima Orang
17. Berikut ini yang bukan menjadi wewenang pemerintah pusat menurut sistem
pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah bidang . . .
A.
Moneter
B.
Politik Luar Negeri
C.
Pertahanan dan Keamanan
D.
Peradilan
E.
Kesehatan
18. Menurut
undang – undang yang berlaku calon kepala
daerah dapat diajukan dan dicalonkan oleh
.
A. Rakyat
B. DPRD
C. Rakyat
melalui DPRD
D. Partai
Politik
E. Rakyat
dan Partai Politik
19. Lembaga pemerintahan daerah yang bertugas melakukan fungsi perencanaan daerah
adalah ….
A. Dinas
Pendapatan
B. Dinas
Tata Kota
C. Dinas
Perencanaan Wilayah
D. Bappeda
E. Dinas
Cipta Karya
20. Menurut
Undang – Undang yang berlaku, Pegawai negeri sipil . . .
A.
Boleh menjadi anggota parpol asal
tidak menduduki jabatan struktural
B.
Boleh menjadi anggota parpol
dengan izin atasan
C.
Boleh menjadi anggota parpol
dengan izin peradilan setempat
D.
Boleh menjadi anggota parpol
E.
Tidak boleh menjadi anggota parpol
21. Yang
bertugas dalam memutuskan perkara di pengadilan adalah . . .
A. Jaksa
B. Pengacara
C. Polisi
D. Hakim
E. Panitera
22. Undang
– Undang yang mengatur tentang partai politik adalah Undang-Undang . . .
A. UU
No. 12 Tahun 2004
B. UU
No. 31 Tahun 2002
C. UU
No. 2
Tahun 2008
D. UU
No. 10 Tahun 2008
E. UU
No. 25 Tahun 2004
23. Menurut
Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan antar pemeluk
yang berbeda agama . . .
A. Diperbolehkan
B. Dilarang
C.
Diperbolehkan asal ada izin Departemen agama
D. Diperbolehkan dengan izin agama
E. Diperbolehkan asal ada izin Orang tua
24. Konflik
antar pemeluk agama yang berbeda
dan antar etnis yang berbeda berkepanjangan merupakan penyimpangan dari Pancasila
yaitu . . .
A. Sila ke 1 dan 3
B. Sila ke 2 dan 3
C. Sila ke 3
D. Sila ke 1
E. Sila ke 1 dan 5
25. Tiap-tiap
warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pembelaan negara terdapat dalam UUD 1945 pada . . .
A.
Pasal 28 ayat (1)
B.
Pasal 28 ayat (2)
C.
Pasal 27 ayat (3)
D.
Pasal 30 ayat (2)
E.
Pasal 30 ayat (3)
26. Kedudukan
presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah sebagai . . .
A.
Kepala Negara
B.
Kepala Legislatif
C.
Kepala Pemerintahan
D.
Kepala Yudikatif
27. Pencetus
teori pembagian kekuasaan yang
terdiri bidang Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah . . .
(1) John locke
(2) Rousseau
(3) Aristoteles
(4) Mountesquieu
28. Mahkamah
Konstitusi berwenang . . .
(1) Mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final
(2) Menguji
Undang-Undang terhadap UUD 1945
(3) Memutus
pembubaran partai politik
(4) Memutus
perselisihan tentang hasil Pemilu
29. Pembangunan
dalam bidang Hankamnas menunjuk kekuatan
TNI sebagai . . .
(1) Moderator
dan pengaruh pembangunan
(2) Stabilisator
dan dinamisator masyarakat
(3) Kekuatan
sosial dan kultural bangsa
(4)
Pengawal dan pengaman pembangunan
nasional
30. Undang
– Undang yang mengatur kepolisian negara adalah
. . .
(1) UU
No. 22 Tahun 1999
(2) UU
No. 12 Tahun 2003
(3) UU
No. 32 Tahun 2004
(4) UU
No. 3 Tahun 2004
31. Munculnya
Etika Protestan di Eropa menum-buhkan etos kerja yang berlebihan sehingga
menimbulkan paham :
(1) Kapitalisme
(2) Indivisualisme
(3) Liberalisme
(4) Imperialisme
32. Keanggotaan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari ….
(1) DPR
(2) Utusan
golongan
(3) DPD
(4) Wakil
parpol
33. Yang
termasuk anggota ASEAN di bawah ini adalah …..
(1) Indonesia
(2) Kamboja
(3) Myanmar
(4) Singapura
34. Tujuan
didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa
adalah….
(1) menjamin
perdamaian dunia
(2) kerjasama
bangsa-bangsa di bidang sosial, budaya
dan ekonomi
(3) terwujudnya
Hak-hak Asasi Manusia
(4) mencegah
imperialisme
35. Sumpah
Pemuda merupakan realisasi integrasi nasional karena….
(1) pengakuan satu bangsa
(2) Anti komunisme
(3) Menggalang nasionalisme
(4) Menjauhkan chauvinisme
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar