SOAL TWK
1.
Pancasila merupakan jiwa dan
kepribadian bangsa Indonesia karena pada hakikatnya Pancasila itu bersumber
dari …
A.
Nilai masyarakat modern
B.
Tradisi bangsa masa lalu
C.
Peninggalan leluhur bangsa
D.
Agama–agama besar
E.
Sosial budaya Indonesia
2.
Bangsa Indonesia menjalin kerja
sama dengan bangsa–bangsa lain, terutama dalam rangka ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada hakikatnya
merupakan salah satu …
A.
Perjanjian luhur
B.
Tujuan pembangunan
C.
Tujuan politik luar negeri
lndonesia
D.
Asas pembangunan
E.
Tujuan nasional
3.
Hakikat Orde Baru pada waktu
kelahirannya adalah
A.
Sekelompok orang yang anti komunis
B.
Organisasi sosial politik yang pro
pembaharuan
C.
Tekad untuk mewujudkan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
D.
Generasi muda pendukung rezim baru
E.
Semangat perjuangan untuk mengisi
kemerdekaan
4.
Menurut UUD 1945, Indonesia
menganut sistem pembagian kekuasaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya
campur tangan lembaga yang satu dalam bidang kekuasaan lembaga lainnya,
misalnya
A.
Pengadilan memutuskan perkara
perselisihan
B.
BPK memeriksa keuangan negara
C.
MA memberikan
pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi
D.
DPR ikut merumuskan undang–undang
E.
Presiden memberi sanksi kepada
seseorang terhukum
5.
Menurut peraturan
perundang–undangan yang berlaku, anggota DPR mempunyai hak untuk meminta
mengajukan usul kepada pemerintah, yang disebut dengan …
A.
Hak inisiatif
B.
Hak budget
C.
Hak interpelasi
D.
Hak angket
E.
Hak amandemen
6.
Sebagai pelaksana tertinggi
kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki hak untuk menguji secara materiil
terhadap peraturan perundang–undangan berikut, kecuali …
A.
Undang–undang
B.
Peraturan Pemerintah
C.
Peraturan Presiden
D.
Peraturan Daerah
E.
Perda
7.
MPR merupakan lembaga negara, yang
mempunyai tugas antara lain …1
A.
Menetapkan Garis–garis Besar
Haluan Negara
B.
Melantik Presiden dan Wakil
Presiden
C.
Memilih pimpinan Majelis
D.
Menetapkan Undang–undang
E.
Mengubah Undang–undang Dasar
8.
Menurut peraturan
perundang–undangan yang berlaku, Indonesia merupakan Negara kesatuan yang
menganut asas desentralisasi, yakni …
A.
Pelaksanaan tugas pusat di daerah
oleh aparat daerah
B.
Sebagian tugas–tugas pemerintahan
diserahkan kepada daerah
C.
Pelimpahan hak untuk memungut
pajak kepada daerah dalam bidang tertentu
D.
Wilayah negra terbagi–bagi dalam
beberapa wilayah administratif
E.
Seluruh kekuasaan pemerintahan
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat
9.
Menurut peraturan
perundang–undangan yang berlaku, seorang Warga Negara Asing yang ingin menjadi
Warga Negara Indonesia dapat mengajukan permohonan kepada …
A.
Menteri Luar Negeri
B.
Menteri Dalam Negeri
C.
Menteri Hukum dan HAM
D.
Mahkamah Agung
E.
Menteri Kehakiman
10. Perwujudan
kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik antara lain mempunyai makna
bahwa …
A.
Hanya ada satu hukum nasional yang
mengabdi kepada kepentingan nasional
B.
Budaya Indonesia adalah satu
dengan corak ragam yang kaya
C.
Seluruh kekayaan wilayah nusantara
menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia
D.
Serangan terhadap satu daerah
merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia
E.
Masyarakat Indonesia adalah satu
perikehidupan bangsa.
11. Dalam
rangka pembangunan bidang budaya, kedudukan kebudayaan daerah sangat penting
sebagai …
A.
Unsur kebudayaan nasional
B.
Puncak kebudayaan nasional
C.
Ciri khas kebudayaan nasional
D.
Dasar kebudayaan nasional
E.
Lambang kebudayaan nasional
12. Sesuai
dengan prinsip demokrasi Pancasila, peranan
TNI sebagai kekuatan yang terlatih dalam sistem pertahanan dan keamanan
nasional adalah sebagai
A.
Penjelmaan kekuatan rakyat
B.
Inti kekuatan rakyat
C.
Hakikat kekuatan rakyat
D.
Unsur kekuatan rakyat
E.
Puncak kekuatan rakyat
13. Berikut
ini adalah salah satu Dewan PBB, yaitu…
A.
International Labour Organization
B.
Food and Agricultural Organization
C.
Trusteeship Council
D.
World Health Organization
E.
Universal Postal Union
14. Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat mengatur diundangkan dengan
menempatkannya dalam …
A.
Lembaran Negara
B.
Lembaran Daerah
C.
Lembaran Pemerintah
D.
Lembaran Negara dan Daerah
E.
Lembaran Pusat
15. Pemilu
merupakan salah satu indikator negara demokrasi. Dalam Pemilu tersebut setiap
warga negara yang telah memenuhi syarat berhak menggunakan hak pilihnya.
Penggunaan hak pilih atau pemberian suara saat Pemilu pada hakekatnya merupakan …
A.
penyerahan kepercayaan rakyat
kepada wakil–wakilnya yang akan duduk di DPR melalui Organisasi Peserta Pemilu
B.
Pemberian mandat kepada
wakil–wakilnya yang akan duduk di DPR
untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
C.
Penyerahan kedaulatan rakyat
kepada wakil–wakilnya yang akan duduk di DPR atas nama daerah masing–masing.
D.
Pemberian mandat kepada
wakil–wakilnya yang akan duduk di DPR untuk menciptakan Garis–Garis Besar
Haluan Negara.
E.
Penyerahan hak rakyat sepenuhnya
kepada negara untuk melindungi kepentingannya
16. Penentuan
keputusan dengan suara terbanyak sesuai dengan
…. UUD 1945.
A.
pasal 2 ayat 1
B.
pasal 2 ayat 3
C.
pasal 4 ayat 1
D.
pasal 4 ayat 3
E.
pasal 3 ayat 1
17. Secara
umum hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada
kondisi di bawah ini …
A.
Bahwa pusat berwenang mengatur
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
B.
Bahwa tanggung jawab akhir
penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan ada pada pemerintah daerah
C.
Bahwa peran pemerintah pusat
adalah membuat kebijakan daerah
D.
Bahwa daerah berperan dalam
melakukan supervisi dan evaluasi dalam menjalankan otonominya
E.
Bahwa daerah yang berwenang
mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
18. Di
bawah ini terdapat kewenangan pemerintah provinsi, kecuali …
A.
Sebagai
pemerintah daerah otonomi sekaligus wakil pemerintah pusat
B.
Lebih banyak
mengatur pengelolaan sumber daya dan bidang kegiatan lintas provinsi
C.
Lebih banyak menetapkan
kriteria dan standar serta kewenangan pengendalian seluruh kegiatan
pemerintahan
D.
Mencakup
kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten/kota
E.
Berkaitan dengan perencanaan tata
ruang provinsi
19. Penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, disebut …
A.
Dekonsentrasi
B.
Desentralisasi
C.
Demodernisasi
D.
Deviasi
E.
Destrukturisasi
20. Penggolongan
etnis yang didasarkan pada identitas kesamaan fisik adalah pendekatan yang
digunakan dalam pemikiran …
A.
Primordialis
B.
Askriptif
C.
Phisicalist
D.
Ephifenomenalis
E.
Asosiatif
21. Negara
yang memiliki hetergenitas etnis, kultur, agama dan identitas lainnya sangat
rentan bagi terjadinya konflik sosial. Karena itu, agar negara tetap stabil,
maka perlu manajemen yang tepat diantaranya melalui …
A.
Dominasi mayoritas
B.
Asimilasi dan konsilidasi
C.
Asimilasi dan diskriminasi
D.
Konsolidasi bangsa
E.
Bhineka Tunggal Ika
22. Proses
pengadilan pelanggaran HAM berat di Indonesia saat ini dapat dilakukan di …
A.
Pengadilan Negeri Umum
B.
Kejaksaan Agung
C.
Perwakilan
pengadilan HAM Internasional di Jakarta
D.
Mahkamah Agung
E.
Pengadilan HAM
23. Deklarasi
internasional tentang Hak Asasi Manusia tidak lepas dari sejarah perjuangan
para bangsawan Inggris yang berupaya meraih kembali hak–hak mereka yang
dirampas oleh Raja John. Upaya mereka itu kemudian melahirkan sebuah piagam
pada tahun 1215 yang disebut …
A.
Magna Charta
B.
Human Rights Code
C.
Charter of Human Rights
D.
Bill of Rights
E.
Hammurabi Code
24. The
Four Freedoms atau empat macam Hak Asasi Manusia yang terdiri dari freedom of
speech and expression, freedom of
religion, freedom from fear and freedom from want pertama kali dicetuskan
oleh …
A.
Goerge Washington
B.
Eisenhower
C.
Franklin D. Roosevelt
D.
Charles de Montesquieu
E.
Winston Churchil
25. Salah
satu Hak Asasi Manusia di bidang politik adalah …
A.
Hak memiliki suatu jabatan
B.
Hak kebebasan mengeluarkan
pendapat
C.
Perlakuan
sama di depan hukum
D.
Hak memilih dan dipilih dalam
pemilu
E.
Hak memperoleh penghidupan yang
layak
26. Unsur
– unsur adanya Negara adalah sebagai
berikut …
A.
Rakyat, Kepala Negara, UUD
B.
Wilayah, UUD, Rakyat
C.
Rakyat, Wilayah, Pemerintah yang
berdaulat
D.
Penduduk, kedaulatan, pengakuan
luar negeri
E.
Rakyat, wilayah, pengakuan luar
negeri
27. Negara
Indonesia adalah negara hukum. Ini tercantum dalam UUD 1945 yakni …
A.
BAB I Pasal 1 ayat 1
B.
BAB I Pasal 1 ayat 2
C.
BAB I Pasal 1 ayat 3
D.
BAB II Pasal 2 ayat 1
E.
BAB II Pasal 2 ayat 2
28. Dasar
politik luar negeri RI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam
alinea…
A.
Pertama dan Keempat
B.
Kedua dan Ketiga
C.
Kedua dan Keempat
D.
Pertama dan Kelima
E.
Pertama dan Kedua
29. Alinea
keempat dari Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar fundamental negara, antara
lain, kecuali …
A.
Tujuan Negara
B.
Bentuk Negara
C.
Dasar falsafah negara Pancasila
D.
Ketentuan UUD Negara
E.
Tujuan Pembangunan
30. Pancasila
sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan
nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu
merupakan …
A.
Landasan Yuridis
B.
Landasan Kultural
C.
Landasan Historis
D.
Landasan Filosofis
E.
Landasan Pendidikan
KUNCI JAWABAN
1.
Kunci : C
Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, pada hakikatnya Pancasila
bersumber dari peninggalan leluhur bangsa.
2.
Kunci : E
Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial
3.
Kunci : C
Orde baru bertekad untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945.
4.
Kunci : C
Contoh hubungan antar Lembaga Negara adalah MA memberikan
pertimbangan kepada Presiden dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi.
5.
Kunci : A
Hal Inisiatif adalah hak yang dimiliki oleh anggota DPR untuk
mengajukan usul kepada pemerintahan.
6.
Kunci : A
MA hanya berhak menguji peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang yaitu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan daerah
(perda)
7.
Kunci : B
Tugas MPR antara lain:
-
Menetapkan
UUD
-
Melantik
presiden dan wakil presiden R.I
8.
Kunci : B
Penyerahan sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah merupakan wujud pelaksanaan asas desentralisasi.
9.
Kunci : C
Orang yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia mengajukan
permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM.
10.
Kunci : C
Sebagai perwujudan satu kesatuan politik, maka wilayah nasional
beserta kekayaannya menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia.
11.
Kunci : A
Budaya daerah merupakan unsur utama sebagai pembentuk kebudayaan
nasional.
12.
Kunci : B
TNI merupakan kekuatan utama/inti dalam Pertahanan dan Keamanan
Nasional.
13.
Kunci : C
Salah satu Dewan PBB adalah Dewan Perwalian (Trusteeship Council).
14.
Kunci : B
Peraturan daerah (Perda) dan keputusan kepala daerah yang bersifat
mengatur diundangkan dan harus ditulis
dalam Lembaran Daerah
15.
Kunci : B
Pemberian Suara pada Pemilu, merupakan kepercayaan rakyat kepada
para wakilnya untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
16.
Kunci : B
Keputusan berdasarkan suara terbanyak (voting) dilaksanakan
berdasarkan pasal 2 ayat (3) UUD 1945
17.
Kunci : D
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain
bahwa daerah berperan dalam melakukan supervisi dan evaluasi dalam menjalankan
otonominya
18.
Kunci : C
Lebih banyak menetapkan criteria dan standard serta kewenangan
pengendalian seluruh kegiatan pemerintahan bukan merupakan kewenangan
pemerintah provinsi
19.
Kunci : B
Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
20.
Kunci : C
Pendekatan pemikiran Phisicalist adalah Penggolongan etnis yang
didasarkan pada identitas kesamaan fisik
21.
Kunci : E
Negara yang memiliki hetergenitas etnis, kultur, agama dan
identitas lainnya sangat rentan bagi terjadinya konflik sosial. Karena itu,
agar negara tetap stabil, maka perlu manajemen yang tepat diantaranya melalui
Bhinneka Tunggal Ika
22.
Kunci : E
Pengadilan HAM adalah badan peradilan yang bertugas mengadili
pelanggaran – pelanggaran HAM berat di Indonesia.
23.
Kunci : A
Piagam HAM di Inggris yang dihasilkan pada tahun 1215 adalah Magna
Charta sebagai salah satu bentuk upaya rakyat Inggris dalam meraih kembali
hak-hak rakyat yang dirampas oleh Raja Jhon.
24.
Kunci : C
The Four Freedoms atau empat macam Hak Asasi Manusia yang terdapat
dalam Atlhantic Charter, pertama kali dicetuskan oleh Franklin D.
Roosevelt.
25.
Kunci : D
Salah satu Hak Asasi Manusia di bidang politik adalah hak memilih
dan dipilih dalam pemilihan umum.
26.
Kunci : C
Unsur – unsur berdirinya
suatu negara anatara lain adalah adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang
berdaulat.
27.
Kunci : C
Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini tercantum dalam UUD 1945
BAB I pasal 1 ayat (3).
28.
Kunci : C
Dasar politik luar negeri RI tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,
khususnya dalam alinea kedua dan keempat.
29.
Kunci : E
Alinea keempat dari Pembukaan UUD 1945 memuat dasar-dasar
fundamental negara, antara lain tujuan negara, bentuk negara, ketentuan UUD
Negara, dan dasar falsafah Pancasila.
30.
Kunci : D
Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia
merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa
Indonesia, yang merupakan landasan Filosofis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar