SOAL TWK
1.
Negara adalah
alat masyarakat untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat
tersebut, pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara
sebagai ….
A.
Organisasi
politik
B.
Organisasi
kesusilaan
C.
Organisasi
integralistik
D.
Organisasi
kekuasaan
E.
Organisasi
kemasyarakatan
2.
Indonesia
adalah Negara yang berdasarkan Rechtsstaat, ini berarti bahwa kekuasaan
pemerintah dibatasi oleh hukum. Pernyataan ini termaktub dalam ….
A.
Pasal –pasal
UUD 1945
B.
Sistem
pemerintahan Negara RI yang ditegaskan dalam UUD 1945
C.
Kitab
Undang–Undang Hukum Pidana dan Perdata
D.
Pembukaan UUD
1945
E.
Pasal 1 ayat
1 UUD 1945
3.
Anggota DPR
merangkap anggota
A.
Kekuasaan DPR
yang diatur dalam UUD 1945
B.
Fungsi
legislatif DPR dalam UUD 1945
C.
Tugas DPR
yang diatur dalam UUD 1945
D.
Fungsi
pengawasan yang diatur dalam UUD 1945
E.
Wewenang DPR
yang diatur dalam UUD 1945
4.
Menurut John
Locke dalam bukunya yang berjudul “To
Treatises Civil Goverment” bahwa untuk membatasi kekuasaan Raja yang
absolut terdapat 3 macam kekuasaan yaitu ….
A.
Legislatif,
Eksekutif, dan Federatif
B.
Legislatif,
Eksekutif, dan Yudikatif
C.
Legislatif,
Eksekutif, dan Deklaratif
D.
Legislatif,
Eksekutif, dan Demokratif
E.
Legislatif,
Demokratif, dan Federatif
5.
Pengakuan de
jure berarti pengakuan Negara lain terhadap Negara Indonesia secara resmi
menurut hukum, misalnya ….
A.
Tanggal 17
Agustus 1945, terbentuknya Negara Indonesia
B.
Tanggal 27
Desember 1949, pengakuan kedaulatan
Republik Indonesia oleh Belanda
C.
Tanggal 10
Juli 1947, pengakuan Republik Indonesia oleh Mesir
D.
Tanggal 10
Juli 1945, terbentuknya Negara RIS oleh Belanda
E.
Tanggal 19
Agustus 1945, pengakuan kedaulatan RIS oleh Arab Saudi
6.
Apabila
Mahkamah Agung melakukan suatu kesalahan, tidak ada yang berhak mengadili,
karena kedudukan kekuasaan negaranya sama tinggi. Pembagian kekuasan ini
merupakan teori yang dikemukakan oleh ….
A.
Immanuel Kant
B.
Van Vollen
Houven
C.
John Locke
D.
Montesqueiu
E.
Polybios
7.
Kekuasaan
harus tunduk kepada hukum bukan hukum yang harus mengikuti kehendak kekuasaan
negara. Apabila hukum tunduk terhadap kekuasaan maka ….
A.
hukum menjadi
aturan yang tinggi
B.
kedudukan
hukum akan sama
C.
keberadaan
hukum untuk pejabat berbeda
D.
pelaksanaan
kekuasaan tidak menyimpang
E.
akan terjadi
kekuasaan yang dapat membatalkan hukum
8.
Dalam
melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri
tanpa menghiraukan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang politik, hal
tersebut menunjukkan bahwa manusia ….
A.
berpartisipasi
politik
B.
insan politik
C.
kaderisasi
politik
D.
makhluk
politik
E.
aktif
berpolitik
9.
Partai
politik dalam mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat yang dapat
menimbulkan kekacauan dalam masyarakat berfungsi sebagai sarana ….
A.
mengembangkan
kehidupan politik
B.
sebagai
partner pemerintah dalam rangka pembangunan politik
C.
mewujudkan
cita–cita bangsa sebagai yang dimaksud dalam UUD 1945
D.
menentukan
sistem pemerintahan
E.
mewujudkan
sistem pemerintahan
10. Peristiwa ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa, sekitar
proklamasi ialah ….
A.
Pembentukan
kabinet yang pertama
B.
Penetapan
sistem multipartai
C.
Pembentukan
KNIP sebagai pengganti
D.
Penetapan
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
E.
Penetapan UUD
1945
11. Hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD
1945 adalah ….
A.
Pembukaan UUD
1945 merupakan pernyataan dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
B.
Pembukaan UUD
1945 mengandung pokok–pokok pikiran kenegaraan
C.
Pembukaan UUD
1945 merupakan tertib hukum tertinggi dalam Negara
D.
Pembukaan UUD
1945 merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia yang terperinci
E.
Pembukaan UUD
1945 merupakan pokok kaidah fundamental
12. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri merupakan salah satu
tugas Presiden RI sebagai ….
A.
Kepala negara
B.
Pamegang hak
prerogatif
C.
Mandataris
MPR
D.
Panglima
tertinggi
E.
Kepala
pemeritahan
13. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh 1945 adalah
bahwa Batang Tubuh UUD 1945 ….
A.
dijabarkan ke
dalam Pembukaan UUD 1945
B.
menjabarkan
pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
C.
merupakan
pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945
D.
merupakan
uraian terperinci dari Pembukaan UUD 1945
E.
penjabaran
kaidah Negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
14. Pasal 18 UUD 1945 mengandung makna sebagai berikut, Kecuali ….
A.
Di daerah
otonom akan dibentuk DPRD
B.
Indonesia
berbentuk Negara Kesatuan
C.
Daerah –
daerah terdiri dari daerah besar dan kecil
D.
Daerah dapat
berbentuk otonom dan administratif
E.
Negara
berdasarkan sentralisasi
15. Dalam suatu negara di mana daerah diberi kekuasaan untuk mengatur
rumah tangga daerahnya berdasarkan inisiatif sendiri adalah ….
A.
Negara
Kesatuan dengan sistem sentralisasi
B.
Negara
Serikat yang terdiri dari gabungan beberapa Negara
C.
Negara
Serikat yang terdiri dari Gabungan Negara-negara bagian
D.
Negara
Kesatuan dengan sistem desentralisasi
E.
Negara
Kerajaan dengan sistem konstitusional
16. Teori kedaulatan hukum adalah teori yang mengajarkan bahwa ….
A.
Negara
dan pemerintah mendapat kekuasaan,
kekuasaan tertinggi dari Tuhan
B.
Kekuasaan
tertinggi terletak pada hukum Penguasa, Rakyat maupun Negara wajib taat pada
hukum
C.
Kekuasaan
tertinggi terletak pada Negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya Negara.
D.
Negara dan
Pemerintah mendapat kekuasaan bersumber dari Raja, karena Raja dianggap sebagai
utusan Tuhan
E.
Negara dan
Pemerintah memperoleh kekuasaan dari Rakyat melalui pemilu
17. Salah satu ciri negara Indonesia adalah adanya kekuasaan kehakiman
yang bebas artinya ….
A.
bebas
memutuskan perkara-perkara di pengadilan
B.
memutuskan
kekuasaan tidak terbatas
C.
dalam
menjalankan tugasnya terlepas dari kekuasaan pemerintah
D.
dalam
menjatuhkan hukuman selalu memperhatikan kepentingan golongan
E.
dalam
menjalankan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain
18. Adanya pasal-pasal aturan peralihan UUD 1945 mempunyai arti bahwa
….
A.
aturan
peralihan berfungsi sebagai pelengkap peraturan yang ada
B.
aturan
peralihan merupakan penghubung aturan
lama dengan aturan baru
C.
sebelum ada
peraturan yang baru disusun menurut UUD 1945 peraturan lama tetap berlaku
D.
sebelum ada
aturan peralihan bersifat sementara maka peraturan lama tetap berlaku
E.
aturan
tambahan dapat dicabut setelah ditetapkan aturan baru
19. Salah satu contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde
Lama ialah ….
A.
Presiden
mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas
B.
Presiden
diangkat dan diberhentikan oleh MPRS
C.
Presiden
dibantu oleh Perdana Menteri
D.
Presiden
Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup
E.
Presiden
bertindak sebagai panglima tertinggi
20. Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh
DPR kepada
A.
DPA (Dewan
Pertimbangan Agung )
B.
Mahkamah
Konstitusi
C.
Mahkamah
Agung
D.
Seluruh
anggota DPR
E.
Dewan
Penasehat Presiden
21. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk
memilih anggota ….
A.
MPR, DPR, dan
Presiden
B.
C.
D.
DPR, DPRD Tk.
I, dan DPRD Tk. II
E.
Presiden,
Wapres, DPR, DPD, DPRD Tk. I, dan DPRD Tk. II.
22. Pengertian sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar dalam
pemilu adalah ….
A.
pemungutan
suara untuk DPR memakai surat suara oleh badan perwakilan dan dilaksanakan
serentak
B.
besarnya
kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR adalah seimbang dengan banyaknya kursi
di perlemen
C.
besarnya
kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR adalah seimbang dengan banyaknya
dukungan masyarakat pemilih
D.
menggambarkan
adanya pengakuan terhadap stelsel organisasi yang ikut dalam kehidupan
ketatanegaraan
E.
tiap-tiap
daerah mendapat sekurang-kurangnya seorang wakil yang ditetapkan berdasarkan
perwakilan berimbang.
23. Dwi Kewarganegaraan antara RI dan
A.
UU No.62/1958
B.
UU No. 8/1962
C.
UU No. 2/1958
D.
UU No. 3/1962
E.
UU No. 3/1946
24.
Seseorang
dinyatakan berstatus Bipatride, apabila
….
A.
Ia dilahirkan di negara yang
menganut asas Ius Soli dan sekaligus Ius Sanguinis
B.
Negaranya menganut Ius Sanguinis,
tetapi ia dilahirkan di negara yang Ius Sanguinis juga
C.
Negaranya menganut Ius Soli dan
dilahirkan di negara yang berdasarkan Ius Soli juga.
D.
Negaranya menganut Ius Sanguinis
tetapi ia dilahirkan di negara yang asas
Ius Soli
E.
Negaranya menganut asas Ius soli
dan ia dilahirkan di negara yang asas Ius Sanguinis
25. Salah
satu hal yang menyebabkan seorang
A.
dapat memiliki kewarganegaraannya
sendiri
B.
bertempat tinggal di negara asing
karena tugas Negara
C.
laki-laki Indonesia kawin dengan
wanita asing
D.
perempuan WNI yang kawin dengan
laki-laki WNA jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri
mengikuti kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan
E.
mengangkat sumpah sebelum menjabat
jabatan penting
26. Perhatikan
tokoh – tokoh perdamaian dunia berikut
1.
Tun Abdul Razak
2.
Soekarno
3.
Jawaharlal Nehru
4.
Nasser
5.
Nrumah
Dari
tokoh –tokoh di atas yang termasuk pendiri Gerakan Non-Blok adalah nomor ….
A.
1, 2, dan 3
B.
2, 3, dan 4
C.
1, 4, dan 5
D.
2, 4, dan 5
E.
1, 3, dan 4
27. Perhatikan
beberapa sumber Hukum Internasional berikut :
1.
Yurisprudensi Internasional
2.
Perjanjian Internasional
3.
Organisasi Internasional
4.
Kebiasaan Internasional
5.
Konsensus Internasional
6.
Doktrin Internasional
Berdasarkan
urutan di atas yang termasuk sumber hukum internasional adalah ….
A.
1, 2, 3, dan
4
B.
1, 2, 4, dan
5
C.
1, 2, 5, dan
6
D.
2, 4, 5, dan
6
E.
1, 2, 4, dan
6
28. Perhatikan
tahapan–tahapan Perjanjian Internasional berikut :
1.
Negotiation
2.
Clarification
3.
Signature
4.
Labbying
5.
Ratification
Berdasarkan
urutan di atas, tahapan yang benar dalam membuat Perjanjian Internasional
adalah nomor ….
A.
2, 3 dan 4
B.
1, 2 dan 3
C.
1, 3 dan 5
D.
2, 4 dan 5
E.
3, 4 dan 5
29. Berikut
ini sebab–sebab Perjanjian Internasional baik secara bilateral maupun
multilateral dapat berakhir, kecuali
….
A.
Perundingan/negotiation tidak
dihadiri kepala negara
B.
Tidak tercapai tujuan perjanjian
C.
Habis masa berlakunya
D.
Salah satu pihak peserta
perjanjian punah
E.
Para peserta perjanjian setuju
untuk mengakhiri perjanjian
30. Landasan
hukum perpajakan di Indonesia adalah….
A.
Pasal 25
B.
Pasal 24
C.
Pasal 23
D.
Pasal 33
E. Pasal 34
KUNCI JAWABAN
1.
Kunci : A
Istilah Negara kemudian berkembang dalam berbagai
defenisi dan dalam banyak sudut pandang yakni defenisi Negara :
· Sebagai Organisasi Kekuasaan
Negara
adalah persekutuan manusia yang bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan
masyarakat.
· Sebagai Organisasi Politik
Negara
merupakan organisasi yang keanggotaannya bersifat memaksa. Negara adalah
sebagai alat yang mengatur hubungan–hubungan manusia dan menertibkan
gejala–gejala kekuasan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat
tersebut.
·
Sebagai Organisasi Kesusilaan
Negara merupakan organisasi yang berkewajiban
menjaga kemerdekaan dan mentertibkan berbagai kepentingan individu sehingga
kemerdekaan individu yang satu tidak bertentangan dengan individu lainnya
· Sebagai Organisasi Integralistik
Negara merupakan persekutuan dari manusia-manusia
yang mempunyai hubungan yang erat dan menyatu untuk mencapai tujuan yang
sebesar-besarnya.
2.
Kunci : B
Istilah Indonesia adalah negara yang berdasarkan
Rechtsstaat tercantum di dalam sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam
UUD 1945.
3.
Kunci : C
DPR bertugas mengawasi pelaksanaan target
pemerintah. Namun demikian, DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Apabila
DPR menganggap Presiden telah sungguh–sungguh melanggar haluan negara, DPR
dapat menyampaikan memorandum (peringatan) kepada presiden atau meminta kepada
MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa. Hal itu merupakan salah satu tugas
DPR yang diatur dalam UUD 1945.
4.
Kunci : A
Jhon Locke mengemukakan teori pemisahan yang
kemudian teori itu dikembangkan oleh Montesquieu. Menurut Jhon Locke, kekuasaan
negara terpisah antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Dalam
ini badan legislatif memiliki kekuasaan untuk membentuk undang–undang kekuasaan
eksekutif menjalankan undang–undang. Adapun kekuasaan federatif meliputi
kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan eksekutif, seperti
mengadakan kerja sama dan aliansi negara lain di luar negeri
5.
Kunci : B
Pengakuan negara lain terdiri:
· Pengakuan de facto adalah pengakuan bahwa secara
fisik di sebuah wilayah telah berdiri sebuah negara
Contoh: Indonesia diakui secara
de facto tanggal 17 Agustus 1945
· Pengakuan de jure adalah pernyataan secara resmi
menurut hukum tentang berdirinya sebuah negara
Contoh: Indonesia diakui secara
de jure tanggal 27 Desember 1949.
6.
Kunci : D
Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga
jenis, yang satu sama lain memiliki kedudukan yang sama tingginya kekuasaan
legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan prinsip kesejajarannya itu, apabila
MA sebagai pemegang kekuasaan yudikatif,
melakukan pelanggaran maka ia tidak ada yang berhak mengadilinya.
7.
Kunci : E
Menurut teori kedaulatan hukum (nomokrasi), hukum
merupakan sumber kedaulatan. Karena itu, kekuasaan harus tunduk kepada hukum.
Setiap tindakan penguasa/pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
hukum. Apabila hukum tunduk kepada kekuasaan atau penguasa, maka yang akan
terjadi kekuasaan dapat membatalkan hukum
8.
Kunci : B
Ingin menguasai, menonjolkan diri, mendapatkan
pengakuan, selalu mementingkan diri sendiri dengan tanpa menghiraukan orang
lain, merupakan beberapa sifat manusia sebagai insan politik
9.
Kunci : B
Perbedaan pendapat dalam masyarakat dapat mengundang
timbulnya konflik apabila pemerintah tidak melakukan penyelesaian secara tepat.
Agat tidak menjurus ke arah konflik yang membahayakan keutuhan masyarakat, maka
partai politik memiliki peranan penting yakni dapat menjadi partner pemerintah
dalam rangka pembangunan politik.
10.
Kunci : E
Peristiwa –peristiwa ketatanegaraan yang sangat
penting bagi bangsa Indonesia di sekitar proklamasi adalah :
· Penetapan Pembukaan UUD 1945
· Penetapan UUD 1945
· Pemilihan presiden dan wakil presiden
· Penetapan fungsi presiden
11.
Kunci : D
Hubungan proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan
UUD 1945, terletak pada hal–hal berikut :
· Pembukaan UUD 1945 merupakan realisasi bagian kedua
proklamasi
· Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan
pernyataan kemerdekaan Indonesia secara terperinci.
12.
Kunci : E
Tugas Presiden RI terbagi ke dalam dua bagian, yakni
tugas presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Mengagkat
dan memberhentikan menteri–menteri merupakan tugas/wewenang presiden sebagai
kepala pemerintahan.
13.
Kunci : B
Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi dan hubungan
langsung dengan Batang Tubuh UUD 1945. Dalam hal ini Batang Tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran
dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
14. Kunci: E
Berdasarkan pasal 18 UUD 1945, penyelenggaraan
pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi melahirkan otonomi daerah.
Adapun dalam asas sentralisasi tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah yang
digagaskan dalam pasal 18 UUD 1945
15.
Kunci : D
Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan sistem
desentralisasi. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengatur
rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkan inisiatif sendiri.
16.
Kunci : B
Menurut teori kedaulatan hukum, hukumlah yang
merupakan sumber kedaulatan. Karena itu penguasa, rakyat maupun negara wajib
taat pada hukum.
17.
Kunci : E
Ciri negara hukum adalah sebagai berikut:
· Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia
· Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
yang tidak dipengaruhi atau terlepas dari kekuasaan lain
· Legalitas dalam arti hukum
18.
Kunci : C
UUD 1945, terdiri atas :
a.
Pembukaan, yang terdiri atas
empat alinea
b.
Batang tubuh, yang terdiri atas :
16 BAB, 37 Pasal, 3 ayat aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan.
Sebagaimana dinyatakan dalam satu pasal aturan
peralihan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku
sebelum diadakan yang baru. Berdasarkan hal itu maka pasal–pasal aturan
peralihan UUD 1945 mempunyai arti bahwa sebelum ada peraturan yang baru menurut
UUD 1945 peraturan lama tetap berlaku.
19.
Kunci : D
Penyimpangan – penyimpangan yang terjadi pada Orde
Lama adalah sebagai berikut :
a. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan
membentuk DPR gotong–royong
b. Pimpinan Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara
diangkat sebagai menteri Negara
c. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur
hidup
d. Kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan
dalam UUD 1945
e. Hak budget DPR tidak berjalan karena pemerintah
tidak mengajukan Rancangan APBN
20.
Kunci : B
Dinyatakan dalam pasal 24C UUD 1945 bahwa salah satu
wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Dalam kaitan ini, Mahkamah
Konstitusi juga berwenang memberikan putusan bila terjadi persengketaan DPR
dengan presiden
21.
Kunci : C
Dalam pemilu 7 Juli 1999, yang dipilih rakyat adalah
wakil–wakil yang akan duduk di
22.
Kunci: C
Dalam masa Orde Baru, pemilu menggunakan sistem
perwakilan berimbang dengan stelsel daftar. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 1
Tahun 1985, pasal 5 yang antara lain bahwa jumlah anggota DPR yang dipilih bagi
tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang
terdapat dalam daerah pemilihan.
23.
Kunci : C
Untuk memecahkan masalah dwi kewarganegaraan antara
Indonesia – Cina, dilakukan perundingan antara Menteri Luar Negeri Indonesia
Sunario, dengan Menteri Luar Negeri
24.
Kunci : D
Bipartride atau berkewarganegaraan rangkap terjadi
apabila seseorang yang negaranya menganut asas ius sanguinus dan lahir di
negara yang menganut ius soli
25.
Kunci : D
Sebagaimana diatur dalam pasal 23-26 UU No.12 tahun
2006, seseorang dapat kehilangan kewarganegaannya apabila :
a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri
b. tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain,
sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden
atas permohonan sendiri
d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih
dahulu dari presiden
e. secara sukarela masuk dinas negara asing, yang
jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI
f. tidak diwajibkan tetapi turut dalam pemilihan yang
bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor
dari negara asing
h. bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun
berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan
dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI
i. perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA jika
menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti
kewarganegaraan suaminya sebagai akibat perkawinan.
j. laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA jika menurut
hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan
suaminya sebagai akibat perkawinan
26.
Kunci : B
Tokoh pendiri gerakan Non–Blok adalah :
· Soekarno dari Indonesia
· Jawaharlal Nehru dari India
· Gamal Abdul Naser dari Mesir
· Josep Bross Tito dari Yoguslavia
27.
Kunci : E
Sumber-sumber hukum internasional meliputi:
· kebiasaan – kebiasaan internasional
· traktat internasional (perjanjian internasional)
· yurisprudensi internasional
· doktrin atau karya – karya hukum
28.
Kunci : C
Ada tiga prosedur yang harus dilalui oleh suatu
negara sebelum membuat atau menandatangani suatu perjanjian internasional,
yaitu :
· Perundingan (negotiation)
· Penandatanganan (signature)
· Pengesahan (ratification)
29.
Kunci : A
Sebab perjanjian internasional dinyatakan berakhir
jika terjadi hal–hal berikut :
· Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai atau gagal
· Masa berlakunya perjanjian tersebut telah habis
· Salah satu pihak peserta perjanjian punah atau tidak
lagi memiliki kedaulatan baik secara de facto maupun de jure
· Adanya persetujuan dari negara peserta
· Adanya perjanjian baru yang bersifat meniadakan
perjanjian sebelumnya
· Terpenuhinya syarat–syarat pengakhiran perjanjian
sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri
· Diakhiri perjanjian secara sepihak oleh salah satu
peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain
30.
Kunci : C
Landasan
hukum perpajakan di Indonesia yaitu pasal 23 UUD 1945.
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar