SOAL TWK
1.
Daerah
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,
peningkatan peran usaha, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan prinsip otonomi daerah
yakni ….
A.
Luas
B.
Mandiri
C.
Bertanggung
jawab
D.
Efisien
E.
Nyata
2.
Penyelenggaraan
otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi,
yang pada dasarnya untuk memperdayakan daerah termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional merupakan prinsip otonomi daerah ….
A.
Luas
B.
Mandiri
C.
Bertanggung
jawab
D.
Efisien
E.
Nyata
3.
Yang
menjadi kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah ….
A.
Menentukan
nilai mata uang.
B.
Mengendalikan
peredaran uang.
C.
Memungut
dan memberdayakan pajak dan retribusi daerah.
D.
Menetapkan
kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara.
E.
Memberi
pengakuan terhadap keberadaan suatu agama.
4.
Perpindahan
Pegawai Negeri Sipil antar kabupaten /kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh
….
A.
Bupati
dengan pertimbangan Kepala Badan Kepagawaian Daerah.
B.
Gubernur
dengan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
C.
Menteri
dalam Negeri dengan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
D.
Gubernur
dengan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
E.
Bupati
dengan pertimbangan Kepala Badan Kepagawaian Negara.
5.
Penetapan
formasi Pegawai Negeri Sipil daerah provinsi/kabupaten/kota setiap tahun
anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara atas usul ….
A.
Presiden
B.
Menteri
C.
DPR
D.
Gubernur
E.
Bupati/Walikota
6.
Wilayah
kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada ….
A.
Keppres
B.
Peraturan
Pemerintah
C.
UU
D.
PERPU
E.
TAP
MPR
7.
Perangkat
daerah provinsi terdiri dari atas , kecuali …..
A.
Sekretariat
daerah
B.
Sekretariat
DPRD
C.
Dinas
Daerah
D.
Lembaga
Teknis daerah
E.
Sekretariat
DPD
8.
Mahkamah
konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada …. kecuali :
A.
MPR
B.
DPR
C.
Presiden
D.
KPU
E.
Partai
Politik atau Gabungan partai
9.
Jumlah
kursi anggota DPRD provinsi yang daerahnya memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta sampai dengan 7 juta jiwa adalah ….
A.
35
Kursi
B.
45
Kursi
C.
55
Kursi
D.
65
Kursi
E.
75
Kursi
10. Yang merupakan kewajiban dari Partai Politik
sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU NO. 31 Tahun 2002 adalah …. kecuali :
A.
Mengamalkan
Pancasila dan UUD 1945
B.
Berpartisipasi
dalam pembangunan nasional
C.
Mengatur
dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri
D.
Mensukseskan
penyelenggaraan pemilihan umum
E.
Membuat
pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima
serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah.
11. Keuangan partai politik bersumber dari ….
kecuali :
A.
Iuran
anggota
B.
Pajak/Kontribusi
C.
Sumbangan
yang sah menurut hukum
D.
Bantuan
dari anggaran negara
E.
Sumbangan
dari perusahaan atau Badan Usaha
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disebut dengan ….
A.
Anggaran
rutin
B.
Anggaran
negara
C.
Kas
Daerah
D.
Dana
Alokasi Umum
E.
Dana
Alokasi khusus
13. Jumah anggota KPU sebanyak-banyaknya adalah ….
A.
5
Orang
B.
7
Orang
C.
9
Orang
D.
11
Orang
E.
13
Orang
14. Yang tidak termasuk tugas dan wewenang dari
Komisi Pemiihan Umum adalah ….
A.
Merencanakan
penyelenggara pemilu
B.
Menetapkan
hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/ Kota
C.
Melakukan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu
D.
Memutus
perselisihan hasil pemilihan umum
E.
Menetapkan
peserta pemilu
15. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi dari
lembaga keagamaan adalah ….
A.
Tempat
media penyampaian gagasan yang bermanfaat
B.
Menetapkan
hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional
C.
Wahana
silaturahmi
D.
Wadah
penyalur kegiatan keagamaan
E.
Wadah
pengembangan dan pembinaan anggota
16. Nasionalisme adalah suatu paham yang
menganggap bahwa kesetiaan tertinggi setiap
pribadi harus diserahkan kepada ….
A.
Negara
Kebangsaan.
B.
Pemerintah
Negara.
C.
Lembaga
tinggi negara.
D.
Pemegang
kedaulatan rakyat.
E.
Pengemban
amanat penderitaan rakyat sebangsa dan setanah air.
17. Prinsip kerja sama bangsa Indonesia dengan
negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN berdasarkan sikap ….
A.
Hidup
berdampingan dan bekerja sama di bidang pertahanan
B.
Anti
dominasi negara Barat di kawasan Asia Tenggara
C.
Saling
menguntungkan dan tidak mencampuri urusan intern negara – negara lain
D.
Mengutuk
berbagai bentuk peperangan yang menyelaraskan rakyat
E.
Menjaga
keseimbangan kekuatan ekonomi Barat dan Jepang.
18. Sifat atau ciri Wawasan Nusantara adalah
menunggal, utuh menyeluruh. Berikut ini
yang bukan merupakan asas untuk mewujudkan ciri-ciri Wawasan Nusantara
adalah ….
A.
Adanya
satu kesatuan wilayah Nusantara secara terpadu antara daratan, lautan dan udara
B.
Adanya
satu kesatuan politik dalam arti adanya UUD yang dipedomani dalam
pelaksanaannya
C.
Adanya
satu kesatuan ekonomi tata perekonomian yang berasaskan usaha bersama dan
kekeluargaan
D.
Adanya
satu kesatuan sosial budaya atas dasar “Bhinneka Tunggal Ika”
E.
Adanya
satu kesatuan dalam menyeragamkan seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan
bernegara
19. Alat pembuktian dalam hukum acara perdata,
meliputi ….
A.
Bukti
tulisan
B.
Persangkaan
C.
Bukti
saksi
D.
Pengakuan
E.
Semua
jawaban benar
20. Perkawinan, perceraian dan pengangkatan anak
diatur dalam ….
A.
Hukum
Dagang
B.
Hukum
Pidana
C.
Hukum
Tata Negara
D.
Hukum
Adminstrasi
E.
Hukum
Perdata
21. Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia
untuk berprilaku guna menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat
dinamakan ….
A.
Kaidah
Hukum
B.
Kaidah
Agama
C.
Kaidah
Kesopanan
D.
Kaidah
Kesusilaan
E.
Kaidah
Sosial
22. Rambu lalu lintas yang ditunjukkan dalam
bentuk gambar atau simbol terdiri atas
A.
Tanda
perintah, larangan, dan kebolehan
B.
Tanda
larangan parkir
C.
Tanda
larangan peringatan, dan penunjuk arah
D.
Tanda
perintah, larangan dan peringatan
E.
Tanda
perintah, peringatan, dan petunjuk arah
23. Pemilu yang menggunakan sistem distrik
memiliki kelemahan yaitu ….
A.
Terlalu
mengandalkan tokoh politik
B.
Susah
dijalankan karena terlalu kaku
C.
Banyak
suara yang terbuang jika tidak memenuhi kuota
D.
Hanya
menguntungkan partai tertentu
E.
Bertentangan
dengan asas pemilu yang bebas dan rahasia
24. Negara RI berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa,
artinya …
A.
Kekuasaan
tertinggi negara bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa.
B.
Penyelenggaraan
pemerintah dengan negara didasarkan hukum
C.
Negara
Indonesia menyatakan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
D.
Mengharuskan
semua warga negara percaya kepada Tuhan Yang maha Esa
E.
Indonesia
menganut paham Theokrasi
25. Di dalam negara RI yang berdasarkan Pancasila
, kegiatan anti agama tidak dibenarkan hal itu sesuai dengan makna yang
terkandung dalam pokok pikiran ….
A.
Pertama
dari Pembukuan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945.
B.
Kedua
dari Pembukuaan UUD 1945 dan pasal 28 UUD 1945.
C.
Ketiga
dari Pembukaan UUD 1945 dan pasal 27 UUD 1945
D.
Keempat
dari Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 27 UUD 1945
E.
Kelima
dari Pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945.
26. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam
Pembukaan UUD 1945 bersifat yuridis konstitusional. Ini berarti bahwa ....
A.
Pancasila
merupakan kaidah hukum konstitusional untuk mengatur negara RI beserta seluruh
unsur–unsurnya
B.
Pancasila
adalah nilai–nilai filosofi
C.
Pancasila
mengandung nilai–nilai pragmatis
D.
Pancasila
merupakan manifestasi dari sosio–budaya bangsa.
E.
Pancasila
merupakan nilai–nilai budaya luar
27. Dilihat dari visinya dalam konteks perjuangan
kemerdekaan Indonesia dalam jangka panjang, periode perjuangan tahun 1928 dapat
dinyatakan sebagai .....
A.
Angkatan
Pendobrak
B.
Angkatan
Penegas
C.
Angkatan
Pelaksana
D.
Angkatan
Penegak
E.
Angkatan
Perintis
28. Menurut peraturan perundang–undangan yang
berlaku, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara
tegas terhadap siapa saja, dengan
memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah, yakni seseorang dianggap tidak
bersalah sebelum ....
A.
menjadi
terdakwa dalam tindak pidana yang di tuduhkan
B.
menjadi
tersangka bahwa dia melakukan kesalahan
C.
diperoleh
bukti–bukti yang kuat tentang kesalahannya
D.
berlaku
keputusan Hakim yang menyatakan dia bersalah
E.
seseorang
mengakui tentang kesalahan yang dilakukan
29. Pemisahan TNI dan POLRI memiliki tujuan,
terutama ....
A.
meningkatkan
kesejahteraan Polri
B.
meningkatkan
profesionalisme Polri
C.
mereformasi
struktur organisasi Polri
D.
mereformasi
struktur organisasi TNI
E.
meningkatkan
kewaspadaan nasional
KUNCI JAWABAN
1.
Kunci : A
Prinsip otonomi luas artinya
daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan,
peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan rakyat.
2.
Kunci : C
Prinsip otonomi bertanggung jawab
artinya penyelenggaraan otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan
maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari
tujuan nasional
3.
Kunci : C
Memungut dan memberdayakan pajak
dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi
daerah
4.
Kunci : B
Berdasarkan pasal 131 UU NO. 32
tahun 2004, perpindahan Pegawai Negari Sipil antar provinsi ditetapkan oleh
Gubernur dengan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara
5.
Kunci : D
Berdasarkan pasal 132 UU NO. 32
tahun 2004, penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur.
6.
Kunci : B
Berdasarkan
pasal 126 UU NO. 32 tahun 2004 bahwa wilayah kecamatan dibentuk di wilayah
Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada peraturan pemerintah
7.
Kunci : E
Perangkat
daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas
daerah, dan lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam pasal 120 UU NO. 32
tahun 2004
8.
Kunci : B
Mahkamah
Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara kepada MPR, Presiden,
KPU, Partai Politik atau gabungan partai yang mengajukan calon, dan pasangan
calon sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (8) UU NO. 23 tahun 2003
9.
Kunci : D
Jumlah
kursi anggota DPRD provinsi yang daerahnya memiliki jumlah penduduk lebih dari
5 juta sampai dengan 7 juta jiwa mendapat 65 kursi sesuai dengan pasal 49 UU NO
31 Tahun 2003
10.
Kunci : C
Mengatur
dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri bukan merupakan kewajiban
dari partai politik melainkan hak partai politik.
11.
Kunci : B
Sumber-sumber
keuangan partai politik yaitu dari uraian anggota, sumbangan yang sah menurut
hukum, Bantuan dari anggaran negara, sumbangan dari perusahaan dari/atau Badan
Usaha, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU NO. 31 tahun 2003.
12.
Kunci : B
Yang dimaksud
dengan anggaran negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13.
Kunci : D
Jumlah
anggota KPU sebanyak banyaknya 11 orang
14.
Kunci : D
Memutus
perselisihan hasil pemilihan umum bukan tugas dari wewenang KPU melainkan
Mahkamah Konstitusi
15.
Kunci : B
Menetapkan
hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional bukan fungsi dari lembaga
keagamaan tetapi kewenangan dari pemerintah pusat
16.
Kunci : A
Nasionalisme
adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi setiap pribadi
harus diserahkan kepada negara kebangsaan
17.
Kunci : C
Prinsip kerja
sama ASEAN adalah saling menguntungkan dan tidak mencampuri urusan intern
negara-negara lain.
18.
Kunci : E
Adanya satu
kesatuan dalam menyeragamkan seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,
bukan merupakan asas untuk mewujudkan ciri-ciri wawasan Nusantara.
19.
Kunci : A
Bukti tulisan merupakan alat pembuktian dalam hukum
acara perdata
20.
Kunci : E
Perkawinan,
perceraian dan pengangkatan anak diatur dalam hukum perdata.
21.
Kunci : E
Kaidah sosial
adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia untuk berprilaku guna menjaga
keseimbangan kepentingan dalam hidup bermasyarakat.
22.
Kunci : D
Rambu lalu
lintas yang ditunjukkan dalam bentuk gambar atau simbol terdiri dari tanda
perintah, larangan dan peringatan.
23.
Kunci : C
Kelemahan sistem
pemilu distrik adalah :
§ Suara dari peserta pemilu yang kalah akan hilang (bukan
penggabungan dari setiap distrik)
§ Golongan minoritas kurang terwakili
§ Bila dalam partai besar penguasa parlemen terdapat satu distrik
yang kalah pemilu, maka suaranya tidak terwakili
§ Wakil rakyat yang menang dalam satu distrik lebih memperhatikan
distriknya (kadang-kadang mengabaikan kepentingan nasional)
24.
Kunci : D
Negara RI
berdasarkan atas ketuhanan yang Maha
Esa, artinya Negara (Bangsa) Indonesia menyatakan percaya terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.
25.
Kunci : A
Dalam Negara RI yang berdasarkan
Pancasila, kegiatan arti agama tidak dibenarkan sesuai dengan makna yang
terkandung dalam pokok pikiran pertama dari Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 UUD
1945.
26.
Kunci : A
Pancasila merupakan kaidah hukum
konstitusional untuk mengatur Negara RI beserta seluruh unsur-unsurnya..
27.
Kunci : B
Angkatan 1928 (Sumpah Pemuda) di
sebut sebagai Angkatan “Penegas”
28.
Kunci : D
Sesuai dengan asas Praduga Tak
Bersalah, maka seseorang dianggap bersalah setelah ada keputusan Hakim.
29.
Kunci : B
Pemisahan TNI-Polri ditujukan
untuk meningkatkan profesionalisme Polri.
30.
Kunci : D
Memperkukuh pelaksanaan
pemerintahan di daerah bukan bagian dari Demokrasi Pancasila.
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar