SOAL TWK
1.
Bahwa warga negara Indonesia
tidak selalu berarti bangsa Indonesia asli terbukti dari ….
A. UU
No. 62/1958
B. UU
No. 3/1946
C. Pasal
26 ayat (1) UUD 1945
D. Pasal
26 ayat (2) UUD 1945
E.
Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUD
1945
2.
Adanya perbedaan pedoman
penentuan kewarganegaraan yang dianut oleh masing – masing negara mengakibatkan
seseorang dapat menjadi ….
A. Apatride,
bipatride
B. Ius
soli, lus sangguinis
C. Ius
costitutum
D. Ius
costituendum
E. Ius
poenale
3.
Tata urutan perundang –
undangan di Indonesia yang benar berdasarkan UU No.10 tahun 2004 adalah ….
A. UUD
1945, Tap MPR, PP, UU, Keppres
B. UUD
1945, PP, Tap MPR, UU, Keppres
C. UUD
1945, UU/PERPPU, PP, Keppres dan Perda
D. Pancasila,
Pembukaan UUD 1945, Tap MPR, UU, PP, Keppres
E. Pembukaan
UUD 1945, Tap MPR, UU, PP, Keppres
4.
Mekanisme kepemimpinan
nasional berlangsung secara periodik lima tahun sekali. Sirkulasi ini
didasarkan pada UUD 1945 ….
A. Bab
III Pasal 7
B. Bab
III Pasal 16
C. Bab
I Pasal 1 ayat (2)
D. Bab
X Pasal 28
E. Bab
VI Pasal 18
5.
Pada dasarnya UUD 1945 dapat
diubah oleh MPR sesuai dengan Pasal 37, dengan persyaratan ….
A. Dihadiri
oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju
B. Disetujui
oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR
C. Dihadiri
oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang – kurangnya 50% +1 dari
seluruh anggota MPR
D. Diajukan
dan disetujui oleh 2/3 jumlah anggota MPR lebih satu jumlah anggota MPR
E. Dihadiri
oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR
yang hadir
6.
Pada hakikatnya setiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Aturan dasar ini tercantum dalam UUD 1945 ….
A. Bab
IX Pasal 27 (1)
B. Bab
IX Pasal 27 (2)
C. Bab
X Pasal 27 (2)
D. Bab
XII Pasal 30 (1)
E. Bab
XII Pasal 30 (2)
7.
Kebijakan pembangunan
diserahkan kepada ….
A. Fisik
material
B. Mental
spiritual
C. Pembangunan
mental
D. Manusia
Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya
E. Pembangunan
di bidang agama
8.
Dewan pertimbangan otonomi
daerah atau DPOD adalah ….
A. Forum
konsultasi di tingkat daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur
B. Forum
konsultasi yang di tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada Presiden
C. Forum
konsultasi di tingkat pusat yang betanggung jawab kepada MPR
D. Forum
konsultasi di tingkat daerah yang bertanggung jawab kepada DPRD
E. Forum
konsultasi di tingkat DPR pusat
9.
Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah berkedudukan di ….
A. Ibukota
Negara RI
B. Ibukota
Propinsi
C. Ibukota
Kab./Kota
D. A
dan B benar
E. Ibukota/Kecamatan
10. Daerah
mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah adalah ….
A. Kewenangan
dalam bidang pendidikan luar negeri
B. Kewenangan
yang mencakup seluruh bidang pemerintah
C. Kewenangan
di bidang pertahanan dan keamanan
D. Kewenangan
di bidang moneter
E. Kewenangan
di bidang kas daerah
11. Proklamasi kemerdekanan 17 Agustus 1945 mempunyai makna
diantaranya….
A.
berakhirnya
perjuangan bangsa Indonesia
B.
berakhirnya
revolusi Indonesia
C.
Indonesia
masih terikat oleh janji-janji kemerdekaan hadiah Jepang
D.
berakhirnya
perselisihan antara Indonesia dan Belanda
E.
lahirlah
negara dan bangsa Indonesia merdeka
12. Peradilan
yang mengadili rakyat pada umumnya, baik menyangkut perkara perdata atau
perkara pidana adalah ….
A. Peradilan
Tinggi
B. Peradilan
Negeri
C. Peradilan
Umum
D. Peradilan
Agama
E. Peradilan
Tata Usaha Negara
13. Kekuasaan
kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sebagaimana
diatur dalam ….
A. UU
No. 10 Tahun 2004
B. UU
No. 12 Tahun 2006
C. UU
No. 4 Tahun 2004
D. UU
No. 32 Tahun 2004
E. UU
No. 24 tahun 2003
14.
Menguji
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-undang
merupakan salah satu wewenang dari ….
A. Mahkamah
Agung
B. Mahkamah
Konstitusi
C. Komisi
Yudisial
D. Kekuasaan
Kehakiman
E. Badan
Peradilan
15. Asas-asas
hukum acara pidana adalah asas-asas yang mengatur tata cara penangkapan,
penahanan dan pemeriksaan dalam suatu tindakan pidana yang di antaranya, kecuali ….
A. Persaingan
di muka hukum
B. Praduga
tak bersalah
C. Pemberian
ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntut.
D. Hakim
harus memberi nasihat dan pertimbangan kepada penggugat pada waktu memasukkan
permasalahan
E. Pencabutan
hukuman terhadap seseorang yang terbukti tidak bersalah
KUNCI JAWABAN
1.
Kunci : C
Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa yang menjadi
warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang – orang
bangsa asing yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang.
2.
Kunci : A
Adanya perbedaan pedoman penentuan kewarganegaraan yang
dianut oleh masing – masing negara mengakibatkan seseorang dapat menjadi
apatride dan bipatride.
3.
Kunci : C
Tata urutan perundang – undangan di Indonesia yang benar
menurut UU No. 10 Tahun 2004 yakni dari yang tetinggi sampai yang terendah
adalah UUD 1945, UU/PERPPU, PP, Keppres dan Perda
4.
Kunci : A
Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara
periodik lima tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945 yakni bab
III pasal 7.
5.
Kunci : C
Perubahan UUD 1945 oleh MPR dapat dilakukan sesuai dengan
persyaratan yang terdapat dalam pasal 37, yakni diajukan 1/3 jumlah anggota
MPR, dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya
50% + 1 dari jumlah anggota MPR.
6.
Kunci : C
Bab X pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berisikan tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
7.
Kunci : D
Kebijakan pembangunan diserahkan kepada manusia Indonesia
seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya
8.
Kunci : B
Dewan pertimbangan otonomi daerah atau DPOD adalah forum
konsultasi yang di tingkat pusat yang bertanggung jawab kepada Presiden
9.
Kunci : A
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah berkedudukan di ibukota
Negara R.I
10.
Kunci : E
Daerah mempunyai kewenangan sesuai dengan Undang – Undang
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah kewenangan di bidang kas
daerah
11.
Kunci : E
Makna proklamasi kemerdekaan adalah lahirnya negara dan bangsa
12.
Kunci : C
Peradilan umum adalah peradilan yang mengadili rakyat
pada umumnya, baik menyangkut perkara perdata atau perkara pidana.
13.
Kunci : C
UU No. 4 tahun 2004 mengatur mengenai pelaksanaan
kekuasaan kehakiman di Indonesia
14.
Kunci : A
Salah satu wewenang dari Mahkamah Agung adalah menguji
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.
15.
Kunci : D
Hakim harus memberi nasehat dan pertimbangan kepada
penggugat pada waktu memasukkan permasalahan bukan merupakan asas hukum acara
pidana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar