SOAL TWK
1.
Perubahan
pemberlakuan Konstitusi RIS 1949 menjadi UUD
Sementara 1950 dilatarbelakangi oleh ....
A. Keterbatasan kemampuan pengendalian
pemerintahan
B.
Ketidaksesuaian
bentuk negara serikat
C.
Tekanan pemerintah
Kerajaan Belanda
D.
Tekanan PBB
E.
Kesepakatan
KMB
2.
Organisasi
yang membantu dalam mengembangkan proyek–proyek di Indonesia adalah ....
A.
UNESCO
B.
CGI
C.
IMF
D.
FAO
E.
UNICEF
3.
Perjanjian
internasional yang dibuat untuk memecahkan permasalahan yang bersifat sementara
dinamakan dengan...
A.
Charter
B.
Deklarasi
C.
Agreement
D.
Protokol
E.
Modus Vivendi
4.
Penugasan dari pemerintah kepada
daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau
desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas
tertentu disebut dengan ...
A.
Desentralisasi
B.
Sentralisasi
C.
Negara Kesatuan
D.
Dekonsentrasi
E.
Tugas Pembantuan
5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang ditetapkan dengan ...
A.
Peraturan Pemerintah
B.
Keputusan Presiden
C.
Undang-Undang
D.
Peraturan daerah
E.
Lembaran daerah
6.
Tugas Gubernur sebagai Kepala
daerah adalah yakni ...
A.
Memberhentikan anggota MPR
B.
Membentuk peradilan di daerah
C.
Mengangkat anggota DPD
D.
Memberikan pertimbangan kepada
DPRD
E.
Mengajukan rancangan Peraturan
daerah
7.
Yang merupakan wewenang MPR adalah
...
A.
Memilih wakil presiden dari 2
calon yang diajukan presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya
selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari
B.
Membuat Undang-Undang
C.
Memilih presiden pada pemilu 2009
D.
Menetapkan jumlah anggota DPR
E.
Melantik Hakim Agung
8.
Hak DPR untuk
meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting
dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,
disebut dengan ...
A.
Hak petisi
B.
Hak angket
C.
Hak
interpelasi
D.
Hak
protokoler
E.
Hak imunitas
9.
Pelaksanaan
referendum oleh presiden terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945 sesuai
dengan UUD 1945 yakni ....
A.
Pasal 36
B.
Pasal 37
C.
Pasal 8
D.
Pasal 9
E.
Pasal 19
10. Sebelum ada peraturan perundang-undangan yang baru menurut UUD,
maka segala peraturan perundangan yang ada masih tetap berlaku, sebagaimana
diatur dalam ...
A.
Pasal I
aturan peralihan
B.
Pasal II
aturan peralihan
C.
Pasal III
aturan peralihan
D.
Pasal I
aturan tambahan
E.
Pasal II
aturan tambahan
11. Berdasarkan sistem pemerintahan negara R.I, kedudukan Dewan
Perwakilan Rakyat adalah kuat, artinya ... kecuali :
A.
Dewan ini
dapat memberhentikan presiden
B.
Dewan ini
tidak bisa dibubarkan oleh presiden
C.
Anggota-anggota
dewan merangkap menjadi anggota MPR
D.
Senantiasa
mengawasi tindakan-tindakan presiden
E.
Mengawasi
jalannya pemerintahan
12. Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk
menjalankan Undang-Undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan
Pemerintah disebut dengan istilah ...
A.
Eksekutive
Power
B.
Legislative
Power
C.
Yudicative
Power
D.
Pouvoir
Reglementair
E.
Council of
State
13. Selama menjadi anggota DPR, yang bersangkutan harus berdomisili di
ibukota Negara Republik Indonesia untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas
penuh waktu. Arti “berdomisili di ibukota Negara R.I” adalah bertempat tinggal
di sekitar wilayah, kecuali ….
A.
Kota Depok
B.
Kabupaten
Banten
C.
Kabupaten/Kota
Bogor
D.
Kabupaten/Kota
Tangerang
E.
Kabupaten/Kota
Bekasi
14. Sistem pemilu dengan cara membagi wilayah Negara menjadi beberapa
daerah pemilihan sesuai dengan jumlah badan perwakilan yang dikehendaki adalah
sistem ….
A.
Mekanis
B.
Berimbang
C.
Proporsional
D.
Stelsel
daftar
E.
Distrik
15. Hubungan kerja sama antara legislatif dan eksekutif menurut pasal
11 UUD 1945 adalah …
A.
Menyatakan
perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain
B.
mengangkat
menteri-menteri Negara untuk memimpin kehormatan
C.
mengangkat
duta dan konsul untuk ditempatkan di Negara lain
D.
memberi
gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
E.
Memberi
abolisi dan amnesti
16. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan Politik Luar Negeri
Bebas dan Aktif adalah ….
A.
Menjual
produksi alat-alat perang kepada Negara lain
B.
Mengirimkan
pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian
C.
Membantu
salah satu pihak yang dirugikan dalam politik nasional
D.
Memutuskan
hubungan diplomatik dengan suatu negara lain
E.
Melakukan
suatu kerja sama dengan negara- negara besar
17. Subjek hukum perdata internasional adalah ….
A.
Negara
B.
Gabungan
negara
C.
Vatican
D.
Organisasi
internasional
E.
Manusia pribadi
18. Yang dimaksud dengan stelsel aktif berhubungan dengan
kewarganegaraan, untuk menjadi warga negara suatu negara seseorang perlu ....
A.
Memenuhi
segala ketentuan yang berlaku
B.
Berpartisipasi
dalam pembangunan
C.
Memberi
sumbangan nyata kepada negara
D.
Mempunyai
inisiatif sebagai warga negara
E.
Melakukan
upaya hukum tertentu
19. Norma hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara terutama untuk …
A.
Mengayomi
pihak-pihak yang lemah
B.
Mengatur
pergaulan sesama
C.
Mewujudkan
kelancaran pembangunan
D.
Menjamin
kepentingan warga negara
E.
Mendukung
kestabilan pemerintahan
20. Berikut ini hal-hal yang termasuk dalam bidang hukum privat,
kecuali ....
A.
Seseorang
mengadakan jual beli sepetak tanah
B.
Seseorang
tidak menepati perjanjian sewa menyewa rumah
C.
Seseorang
melakukan perkawinan di luar negeri
D.
Seseorang
dengan sengaja menipu orang lain
E.
Seorang anak
menuntut hak waris dari orang tuanya
21. Hukum publik antara lain mengatur hubungan antara ….
A.
Seorang warga
negara dengan warga negara lain
B.
Orang – orang
yang menjadi pejabat pemerintahan
C.
Seseorang
dengan benda yang menjadi hak miliknya
D.
Warga negara
dengan negara sebagai organisasi kekuasaan
E.
Antara warga
negara dengan warga negara asing
22. Berikut ini negara-negara yang menganut pemerintahan sistem
kabinet parlementer adalah, kecuali ….
A.
Australia
B.
India
C.
Jepang
D.
Amerika Serikat
E.
Kanada
23. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kecuali terhadap ….
A.
Peraturan
Pemerintah
B.
Keputusan
menteri
C.
Keputusan
presiden
D.
Peraturan
daerah
E.
Undang-Undang
24. Negara Republik Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer,
yaitu pada masa, kecuali …
A.
Pemerintahan
Orde Lama
B.
Pada masa
berlakunya Konstitusi RIS 1949
C.
Pada masa
berlakunya UUDS 1950
D.
Setelah
berdirinya negara Republik Indonesia
E.
Setelah
pemilu 1955
25. Penandatangan perjanjian ektradisi antara Republik Indonesia
dengan Singapura yang dilaksanakan di Istana Tampaksiring, Bali oleh kedua
wakil negara dilakukan pada tanggal ….
A.
25 April 2007
B.
26 April 2007
C.
27 April 2007
D.
28 April 2007
E.
29 April 2007
.png)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar