SOAL TWK (4) DAN JAWABAN

 SOAL TWK

1.Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai  . . 

A.pernyataan tentang hak –hak asasi manusia

B.peraturan hukum

C.konvensi hukum

D.deklarasi umum

E.pernyataan tujuan Negara

2.Pembukaan UUD 1945 secara yuridis formal  . . .

A.boleh diubah

B.tidak boleh diubah

C.boleh diubah dengan persetujuan 2/3 anggota MPR

D.boleh diubah dengan cara referendum

E.boleh diubah dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi

3.Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan ditetapkan dalam UUD 1945 dalam pasal  . . .

A.Pasal 28 A  

B.Pasal 28 B  

C.Pasal 28 C ayat 1 

D.Pasal 28 D ayat 1 

E.Pasal 28 E ayat 3 

4.Kebijakan makro politik luar negeri R . I berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 khususnya  . . .

A.Alinea 1 

B.Alinea 2 

C.Alinea 3 

D.Alinea 4 

E.Alinea 5 

5.Pancasila sebagai dasar negara R . I mulai berlaku pada  . . .

A.1 Juni 1945 

B.17 Agustus 1945 

C.18 Agustus 1945 

D.1 Oktober 1945

E.22 Juni 1945 

6.Tujuan negara R.I terdapat dalam Pembukaan  UUD 1945 pada alinea  . . .

A.Alinea 1 

B.Alinea 2 

C.Alinea 3 

D.Alinea 4 

E.Alinea 5 

       

7.Partisipasi masyarakat untuk membantu  korban bencana alam Tsunami di Aceh dan sebagai perwujudan dan penghanyatan terhadap Pancasila khususnya sila ke  . . .

A.Sila ke 1 

B.Sila ke 2 

C.Sila ke 3 

D.Sila ke 4 

E.Sila ke 5 

8.Jambore nasional yang diikuti oleh pramuka dari berbagai daerah di Indonesia merupakan implementasi dari  . . .

A.Sila ke 1 

B.Sila ke 2 

C.Sila ke 3 

D.Sila ke 4 

E.Sila ke 5 

9.Sistem Pemerintahan Daerah saat ini diatur dalam .. 

A.UU No . 22 Tahun 1999  

B.UU No . 25 Tahun 1999 

C.UU No . 30 Tahun 2004 

D.UU No . 32 Tahun 2004 

E.UU No . 33 Tahun 2004 

10.Mekanisme hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah saat ini diatur dalam  . . .

A.UU No . 22 Tahun 1999 

B.UU No . 25 Tahun 1999 

C.UU No . 30 Tahun 2004 

D.UU No . 32 Tahun 2004 

E.UU No . 33 Tahun 2004 

11.Dalam sistem pemerintahan presidensial para menteri bertanggung jawab kepada  . . .

A.Presiden 

B.DPR 

C.MPR 

D.Mahkamah Konstitusi 

E.MPR dan DPR 

12.Selama pemerintahan presiden Soekarno telah dilaksanakan Pemilu sebanyak  . . .

A.Satu Kali 

B.Dua Kali 

C.Tiga Kali 

D.Empat Kali 

E.Lima Kali 

13.Yang berwenang menetapkan RAPBN menjadi APBN adalah  . . .

A.Presiden 

B.MPR 

C.DPR 

D.Presiden dan DPR 

E.Dewan Pertahanan dan Keamanan 

14.Lembaga negara yang memiliki tugas di bidang pengawasan adalah  . . .

A. Bapeka / BPK 

B. MA 

C. Mahkamah Konstitusi 

D. DPR

E. DPA dan MPR 

15.DPRD dapat melakukan fungsi meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terhadap suatu hal dengan menggunakan hak  . . .

A. Hak Interpelasi 

B. Hak Amandemen 

C. Hak Angket 

D. Hak Budget 

E. Hak Opsi 

 

16.Menurut ketentuan undang – undang tentang pemerintahan daerah ,kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah yang berjumlah  . . .

A. Satu Orang 

B. Dua Orang 

C. Tiga Orang 

D. Empat Orang 

E. Lima Orang 

17.Berikut ini yang bukan menjadi wewenang pemerintah pusat menurut sistem pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah bidang  . . .

A.Moneter 

B.Politik Luar Negeri 

C.Pertahanan dan Keamanan 

D.Peradilan 

E. Kesehatan 

18.Menurut undang – undang yang berlaku calon kepala daerah dapat diajukan dan dicalonkan oleh  . 

A.Rakyat 

B.DPRD 

C.Rakyat melalui DPRD 

D.Partai Politik 

E.Rakyat dan Partai Politik  

19.Lembaga pemerintahan daerah yang bertugas melakukan fungsi perencanaan daerah adalah …. 

A.Dinas Pendapatan 

B.Dinas Tata Kota 

C.Dinas Perencanaan Wilayah 

D.Bappeda 

E.Dinas Cipta Karya 

20.Menurut Undang – Undang yang berlaku, Pegawai negeri sipil  . . .

A.Boleh menjadi anggota parpol asal tidak  menduduki jabatan struktural

B.Boleh menjadi anggota parpol dengan   izin atasan 

C.Boleh menjadi anggota parpol dengan   izin peradilan setempat 

D.Boleh menjadi anggota parpol 

E.Tidak boleh menjadi anggota parpol 

21.Yang bertugas dalam memutuskan perkara di pengadilan adalah  . . .

A.Jaksa 

B.Pengacara 

C.Polisi 

D.Hakim

E.Panitera 

22.Undang – Undang yang mengatur tentang partai politik adalah Undang-Undang  . . .

A.UU No. 12 Tahun 2004 

B.UU No. 31 Tahun 2002 

C.UU No.  2  Tahun 2008

D.UU No. 10 Tahun 2008 

E.UU No. 25 Tahun 2004 

23.Menurut Undang-Undang  perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan antar pemeluk yang berbeda agama  . . .

A.Diperbolehkan 

B.Dilarang 

C.Diperbolehkan asal ada izin Departemen  agama 

D.Diperbolehkan dengan izin agama 

E.Diperbolehkan asal ada izin Orang tua 

24.Konflik antar pemeluk agama yang berbeda dan antar etnis yang berbeda berkepanjangan merupakan penyimpangan dari Pancasila yaitu . . .

A.Sila ke 1 dan 3

B.Sila ke 2 dan 3

C.Sila ke 3

D.Sila ke 1

E.Sila ke 1 dan 5

25.Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara terdapat dalam UUD 1945 pada  . . .

A.Pasal 28 ayat (1) 

B.Pasal 28 ayat (2) 

C.Pasal 27 ayat (3) 

D.Pasal 30 ayat (2)

E.Pasal 30 ayat (3)

26.Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah sebagai . . .

A.Kepala Negara 

B.Kepala Legislatif

C.Kepala Pemerintahan 

D.Kepala Yudikatif 

27.Pencetus teori pembagian kekuasaan yang terdiri bidang Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif adalah  . . .

(1)John locke

(2)Rousseau 

(3)Aristoteles

(4)Mountesquieu

28.Mahkamah Konstitusi berwenang  . . .

(1)Mengadili pada tingkat pertama dan  terakhir yang putusannya bersifat final 

(2)Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

(3)Memutus pembubaran partai politik 

(4)Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu

29.Pembangunan dalam bidang Hankamnas menunjuk kekuatan TNI sebagai  . . .

(1)Moderator dan pengaruh pembangunan

(2)Stabilisator dan dinamisator masyarakat

(3)Kekuatan sosial dan kultural bangsa

(4)Pengawal dan pengaman pembangunan  nasional                                                                                       

30.Undang – Undang yang mengatur kepolisian negara adalah  . . .

(1)UU No. 22 Tahun 1999 

(2)UU No. 12 Tahun 2003

(3)UU No. 32 Tahun 2004

(4)UU No. 3 Tahun 2004

31.Munculnya Etika Protestan di Eropa menum-buhkan etos kerja yang berlebihan sehingga menimbulkan paham : 

(1)Kapitalisme 

(2)Indivisualisme 

(3)Liberalisme

(4)Imperialisme

32.Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari ….

(1)DPR

(2)Utusan golongan 

(3)DPD

(4)Wakil parpol 

33.Yang termasuk anggota ASEAN di bawah ini adalah …..

(1)Indonesia

(2)Kamboja 

(3)Myanmar 

(4)Singapura     

34.Tujuan didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah….

(1)menjamin perdamaian dunia

(2)kerjasama bangsa-bangsa di bidang sosial,  budaya dan ekonomi 

(3)terwujudnya Hak-hak Asasi Manusia

(4)mencegah imperialisme

35.Sumpah Pemuda merupakan realisasi integrasi nasional karena….

(1) pengakuan satu bangsa

(2) Anti komunisme

(3) Menggalang nasionalisme

(4) Menjauhkan chauvinisme

KUNCI JAWABAN

1. Kunci : A

Pembukaan UUD 1945 merupakan Piagam dan pedoman penghargaan dan penghormatan HAM di Indonesia. 

2. Kunci : B

Pembukaan UUD 1945 secara yuridis formal tidak dapat diubah sebab mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti mengubah dasar Negara Indonesia.

3. Kunci : E

Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 berisikan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang.

4. Kunci : D

Kebijakan makro politik luar negeri R.I berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 khususnya alinea IV

5. Kunci : C

Pancasila sebagai dasar Negara R.I mulai berlaku sejak pada 18 Agustus 1945

6. Kunci : D

Tujuan Negara R.I terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV.

7. Kunci : B

Partisipasi masyarakat untuk membantu korban bencana alam Tsunami di Aceh merupakan pengalaman dan penghayatan dari sila II Pancasila yakni gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

8. Kunci : C

Jambore nasional merupakan kegiatan pramuka yang dilakukan guna memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini merupakan pengalaman sila III Pancasila.

9. Kunci  : D

UU No. 32 tahun 2004 mengatur tentang sistem Pemerintahan Daerah.

10. Kunci : E

Mekanisme hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah diatur dalam UU No. 33 tahun 2004.

11. Kunci : A

Dalam sistem pemerintahan Presidensil maka para menteri bertanggung jawab kepada Presiden.

12. Kunci : A

Selama pemerintahan Presiden Soekarno, Pemilu telah berlangsung hanya satu kali yaitu tahun 1955

13. Kunci : C

Yang menetapkan APBN adalah DPR.

14. Kunci : D

DPR adalah Lembaga Negara yang memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan.

15. Kunci : A

Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta penjelasan dari pemerintah daerah terhadap suatu hal.

16. Kunci : A

Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah yang berjumlah 1 orang.

17. Kunci : E

 Menurut sistem pemerintahan yang berlaku, bidang   kesehatan bukan wewenang pemerintah pusat melainkan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

18. Kunci : D

Calon kepala daerah dapat diajukan dan dicalonkan oleh dan partai politik.

19. Kunci : D

 Lembaga Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan

 fungsi perencanaan daerah adalah Bappeda.

20. Kunci : E

Menurut UU yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil tidak boleh menjadi anggota Parpol. 

21. Kunci : D

Yang bertugas memutuskan perkara di pengadilan adalah Hakim

22. Kunci : C

UU No. 2 Tahun 2008 mengatur tentang partai politik

23. Kunci : B

Menurut UU No. 1 tahun 1974 perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dilarang.

24. Kunci : A

Konflik antar pemeluk agama yang berbeda dan antar etnis yang berbeda yang berkepanjangan merupakan penyimpangan dari sila 1dan 3 Pancasila.

25. Kunci : C

Tiap – tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945

26. Kunci : B

Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil, Presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan.

27. Kunci : D

Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu terdiri dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

28. Kunci : E

Wewenang mahkamah konstitusi adalah :

   Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

   Menguji UU terhadap UUD 1945 

   Memutus pembubaran partai politik

 Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

29. Kunci : C

Fungsi TNI dalam Pembagunan di bidang Hankamnas adalah sebagai stabilisator dan dinamisator masyarakat, pengawal dan pengaman pembagunan nasional.

30. Kunci : D

UU yang mengatur Kepolisian Negara adalah UU No. 3 tahun 2004.

31. Kunci : E

Munculnya Etika Protestan di Eropa menimbulkan paham :

 Kapitalisme

 Individualisme

 Liberalisme

 Imperalisme

32. Kunci : B

Keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu.

33. Kunci : E

Keangotaan Asean terdiri dari 10 negara yaitu :

 Indonesia

 Malaysia

 Sigapura

 Philipina

 Thailand

 Kamboja

 Myammar

 Laos

 Brunai Darusalam

 Vietnam

34. Kunci : E

Tujuan didirikannya PBB adalah :

 Menjamin perdamaian dunia

 Kerjasama bangsa–bangsa di bidang sosial, budaya dan ekonomi

 Terwujudnya HAM

 Mencegah Imperialisme

35. Kunci : B

Sumpah Pemuda merupakan realisasi integrasi nasional karena merupakan pengakuan satu bangsa dan menggalang nasionalisme.