SOAL UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN

 SOAL UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN

1.Fungsi kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara tertera pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal ….

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 9 mengatur tentang ….

A.ruang lingkup wilayah peran dan fungsi kepolisian

B.tanda pengenal anggota kepolisian

C.tugas dan tanggung jawab Kapolri

D.susunan dan kedudukan kepolisian

E.tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.Perhatikan pernyataan berkaitan dengan uraian tugas berikut.

1)Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2)Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

3)Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

4)Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

5)Menegakkan hukum. 

Uraian tugas yang merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditunjukkan oleh nomor ….

A. (1), (2), dan (4)

B. (1), (2), dan (5)

C. (1), (4), dan (5)

D. (2), (3), dan (5)

E. (2), (4), dan (5)

4. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, jika dalam waktu 20 hari Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban terhadap usul pengangkatan atau pemberhentian Kapolri, maka ….

A.diberi penangguhan waktu selambat-lambatnya 90 hari

B.berkas usulan perlu diajukan ulang

C.berkas usulan ada yang kurang lengkap

D.calon yang diajukan dianggap disetujui

E.usulan secara otomatis ditolak oleh DPR

5.Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal ….

A.15 ayat (1)

B.15 ayat (2)

C.15 ayat (3)

D.16 ayat (1)

E.16 ayat (2)

6.Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

1)mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

2)Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,

3)Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,

4)Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,

5)Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana 

Pernyataan di atas yang merupakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah ….

A. 1), 2), dan 4)

B. 1), 2), dan 5)

C. 2), 3), dan 4)

D. 2), 3), dan 5)

E. 3), 4), dan 5)

7.Berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan ….

A.Peraturan Pemerintah

B.Perpu

C.Keputusan Presiden

D.Keputusan Kapolri

E.Undang-undang

8.Jabatan penyidik dan penyidik pembantu merupakan jabatan fungsional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pejabatnya diangkat dengan keputusan Polri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada ….

A.Pasal 5

B.Pasal 9

C.Pasal 12

D.Pasal 15

E.Pasal 20

 

9.Pernyataan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan D dengan hormat atau tidak dengan hormat tertera pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal ….

A. 28 ayat (1)

B. 29 ayat (1)

C. 29 ayat (2)

D. 30 ayat (1)

E. 30 ayat (2)

10.Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan UU no 2 tahun 2002 tentang kepolisian pada pasal ….

A. 32

B. 33

C. 34

D. 35

E. 41

11.Salah satu wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat data kejahatan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, registrasi dan identifikasi lalu lintas. Sistem jaringan yang dimaksud biasa disebut ….

A.Pusat Informasi Data Kecelakaan Lalu Lintas

B.Pusat Laporan Lalu Lintas

C.Pusat Keterangan dan Barang Bukti

D.Pusat Informasi Kriminal Nasional

E.Pusat Infomasi Inteligen Nasional

12.Menurut pasal 41 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan ….

A.Keputusan Presiden

B.Keputusan Kapolri

C.Undang-undang

D.Perpu

E.Peraturan Pemerintah

13.Penjelasan mengenai kepolisian khusus yang tertera pada UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 3  adalah ….

A.Pegawai negeri di lingkungan kepolisian Negara RI yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

B.Pejabat kepolisian di lingkungan kepolisian Negara RI yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

C.Instansi dan/atau badan pengamanan bidang barang/jasa milik personal atau perusahaan yang memperoleh izin dan dikukuhkan oleh kepolisian Negara RI.

D.Instansi dan/atau badan pengamanan yang atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri serta memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara RI.

E.Instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas kepolisian di bidang teknis masing-masing.

14.“Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.” merupakan tugas Kapolri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal ….

A.8

B.9 ayat (1)

C.9 ayat (2)

D.10 ayat (1)

E.10 ayat (2)

15.Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

(1)Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

(2)Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3)Menegakkan hukum.

(4)Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

(5)Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pernyataan yang merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (2), dan (4)

C. (1), (3), dan (4)

D. (2), (4), dan (5)

E. (3), (4), dan (5)

16.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 11, usul pengangkatan dan  pemberhentian Kapolri diajukan oleh ….

A. Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat

B. Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat

C. Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden

D. Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Presiden

E. Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat

17.Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002   pada pasal ….

A. 15 ayat (1)

B. 15 ayat (2)

C. 15 ayat (3)

D. 16 ayat (1)

E. 16 ayat (2)

18.Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

1)memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan,kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

2)menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan

3)melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

4)mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana

5)melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

Pernyataan di atas yang merupakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 adalah ….

A. (1), (2), dan (4)

B. (1), (2), dan (5)

C. (1), (3), dan (4)

D. (2), (3), dan (5)

E. (3), (4), dan (5)

19.Pada Pasal 35 ayat (2) di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan ….

A. Keputusan Presiden

B. Keputusan Kapolri

C. Undang-undang

D. Peraturan Pemerintah

E. Perpu

20.Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, pada pasal berapakah yang mengatur tentang pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia?

A. Pasal 2

B. Pasal 9

C. Pasal 11

D. Pasal 12

E. Pasal 15

21.Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal ….

A. 22 ayat (1)

B. 22 ayat (2)

C. 24 ayat (1)

D. 24 ayat (2)

E. 25 ayat (1)

22.Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional berjumlah ….

A. 6 orang

B. 7

C. 8

D. 9

E. 10 

23.Salah satu wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat data kejahatan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, registrasi dan identifikasi lalu lintas. Sistem jaringan yang dimaksud biasa disebut ….

A.Pusat Informasi Data Kecelakaan Lalu Lintas

B.Pusat Laporan Lalu Lintas

C.Pusat Keterangan dan Barang Bukti

D.Pusat Informasi Kriminal Nasional

E.Pusat Infomasi Intelijen Nasional

24.Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri dengan badan-badan kepolisian melalui kerja sama bilateral atau multilateral. Hal ini sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal ….

A. 15

B. 35

C. 41

D. 42

E. 43

25.Pada pasal 3 UU No 2 Tahun 2002, tertera bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu diantaranya oleh ….

A. hakim

B. pengacara

C. penyidik pegawai negeri sipil

D. kepala daerah

E. masyarakat

26.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 9, Kapolri dalam memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab atas ….

A.penegakan hukum dan perlindungan masyarakat

B.perlindungan masyarakat dan pembinaan kemampuan kepolisian

C.perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat

D.kegiatan operasional dan perlindungan masyarakat

E.kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian

27.Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

(1)Menegakkan hukum.

(2)Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

(3)Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(4)Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

(5)Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan yang merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (2), dan (4)

C. (1), (3), dan (5)

D. (2), (4), dan (5)

E. (3), (4), dan (5)

28.Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diatur lebih lanjut melalui ….

A.Ketetapan MPR

B.Keputusan Presiden

C.Peraturan Pemerintah

D.Peraturan Pemerintah Pengganti UU

E.Keputusan Komisi Kepolisian Nasional

29.Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal ….

A. 15 ayat (1)

B. 15 ayat (2)

C. 15 ayat (3)

D. 16 ayat (1)

E. 16 ayat (2)

30.Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

1)Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

2)Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup  dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3)Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

4)Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

5)Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Pernyataan di atas yang merupakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 adalah ….

A. 1), 2), dan 4)

B. 1), 2), dan 5)

C. 2), 3), dan 4)

D. 2), 4), dan 5)

E. 3), 4), dan 5)

31.Untuk menunjang profesi pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia maka diadakan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada pasal ….

A.31

B.32

C.33

D.35

E.41

32.Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada ….

A.Pasal 12 ayat (1)

B.Pasal 12 ayat (2)

C.Pasal 18 ayat (1)

D.Pasal 18 ayat (2)

E.Pasal 19 ayat (2)

33.Seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya.Tata cara pengambilan sumpah atau janji diatur lebih lanjut dengan ….

A.Peraturan Pemerintah

B.Perpu

C.Keputusan Presiden

D.Undang-undang

E.Keputusan Kapolri

34.Ketentuan mengenai kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada pasal ….

A.32 ayat (1)

B.32 ayat (2)

C.34 ayat (2)

D.34 ayat (3)

E.35 ayat (2)

35.Salah satu wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat data kejahatan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, registrasi dan identifikasi lalu lintas. Sistem jaringan yang dimaksud biasa disebut ….

A.Pusat Informasi Data Kecelakaan Lalu Lintas

B.Pusat Laporan Lalu Lintas

C.Pusat Keterangan dan Barang Bukti

D.Pusat Informasi Kriminal Nasional

E.Pusat Infomasi Intelijen Nasional

36.Dalam keadaan darurat militer dan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal ….

A.15

B.17

C.40

D.41

E.42

37.Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah ... kepolisian.

A. tujuan

B. peran

C. fungsi

D. tugas

E. wewenang

38.“Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian.” merupakan tugas Kapolri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal ….

A.8

B.9 ayat (1)

C.9 ayat (2)

D.10 ayat (1)

E.10 ayat (2)

39.Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!

1)Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan    gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2)Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3)Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

4)Menegakkan hukum.

5)Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pernyataan yang merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor ….

A.(1), (2), dan (4)

B.(1), (2), dan (5)

C.(1), (3), dan (4)

D.(2), (4), dan (5)

E.(3), (4), dan (5)

40.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 11, usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh ….

A. Komisi Kepolisian Nasional

B. Dewan Perwakilan Rakyat

C. Menteri Hukum dan HAM

D. Perwira Tinggi Kepolisian

E. Presiden

41.Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal ….

A. 15 ayat (1)

B. 15 ayat (2)

C. 15 ayat (3)

D. 16 ayat (1)

E. 16 ayat (2)

42.Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

1)melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

2)mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

3)menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan

4)membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan

5)melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

Pernyataan di atas yang merupakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah ….

A. 1), 2), dan 3)

B. 1), 3), dan 4)

C. 1), 3), dan 5)

D. 2), 3), dan 5)

E. 2), 4), dan 5)

 

43.Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib untuk ….

A.mengabdi di daerah pedalaman

B.mengabdi di daerah konflik

C.mengucapkan sumpah atau janji

D.mengucapkan kode etik kepolisian

E.menjalankan dinas keanggotaan

44.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, jabatan penyidik dan penyidik pembantu merupakan jabatan fungsional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pejabatnya diangkat dengan keputusan Polri. Hal ini tercantum pada ….

A. Pasal 12 ayat (1)

B. Pasal 12 ayat (2)

C. Pasal 18 ayat (1)

D. Pasal 18 ayat (2)

E. Pasal 19 ayat (1)

45.Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 21, berikut ini yang bukan merupakan syarat     untuk menjadi calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ….

A. berumur paling rendah 18 tahun

B. berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat

C. belum pernah menikah

D. sehat jasmani dan rohani

E. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

46.Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ….

A. MPR

B. DPR

C. Kapolri

D. Presiden

E. Menteri Pertahanan

47.Salah satu wewenang kepolisian negara republik indonesia adalah menyelenggarakan sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat data kejahatan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, registrasi dan identifikasi lalu lintas. Sistem jaringan yang dimaksud biasa disebut ….

A. Pusat Informasi Data Kecelakaan Lalu Lintas

B. Pusat Laporan Lalu Lintas

C. Pusat Keterangan dan Barang Bukti

D. Pusat Informasi Kriminal Nasional

E. Pusat Infomasi Intelijen Nasional

48.Kepolisian Negara Republik Indonesia ikut berperan secara aktif dalam rangka pemeliharaan perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di dalam Pasal ….

A. 39

B. 40

C. 41

D. 42

E. 43

49.Berikut yang bukan merupakan peran dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yangtertera pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 adalah ….

A.memberikan pengayoman

B.melaksanakan mediasi

C.memelihara keamanan

D.memelihara ketertiban

E. memberikan perlindungan

50.Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan ….

A. kebijakan teknis kepolisian

B. program kerja selama masa jabatan

C. rencana strategis kepolisian

D. kedisiplinan anggota kepolisian

E. peraturan internal kepolisian

51.Perhatikan uraian tugas berikut.

(1)Menegakkan hukum.

(2)Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

(3)Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(4)Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

(5)Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Uraian tugas yang merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor ….

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (2), dan (4)

C. (1), (3), dan (5)

D. (2), (4), dan (5)

E. (3), (4), dan (5)

52.Berdasarkan Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002, persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat … hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

A. 10 (sepuluh)

B. 15 (lima belas)

C. 20 (dua puluh)

D. 25 (dua puluh lima)

E. 30 (tiga puluh)

53.Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Pernyataan tersebut tertera dalam Pasal … Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

A. 15 ayat (1)

B. 15 ayat (2)

C. 15 ayat (3)

D. 16 ayat (1)

E. 16 ayat (2)

54.Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

1)Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

2)Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan.

3)Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada

4)penuntut umum.

5)Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

6)Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Pernyataan yang merupakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditunjukkan oleh nomor ….

A. 1), 2), dan 3)

B. 1), 2), dan 4)

C. 1), 3), dan 5)

D. 2), 4), dan 5)

E. 3), 4), dan 5)

55.Pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tertera bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan ….

A. peradilan umum

B. peradilan agama

C. peradilan konstitusi

D. peradilan militer

E. peradilan tata usaha negara

56.Jabatan fungsional yang terkait dengan keahlian teknis dalam kelancaran tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat melalui ….

A. Keputusan presiden

B. Keputusan Kapolri

C. Peraturan pemerintah

D. Perpu

E. Undang-undang

57.Pernyataan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak tertera pada UU No. 2 Tahun 2002 Pasal ….

A. 25

B. 26

C. 27

D. 28

E. 29

58.Keanggotaan Komisi Kepolisian nasional berasal dari unsur-unsur ….

A. pemerintah, DPR, dan tokoh masyarakat

B. DPR, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat

C. pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat

D. pemerintah, Pakar kepolisian, dan PNS di lingkungan kepolisian

E. Pakar kepolisian, PNS di lingkungan kepolisian, dan tokoh masyarakat

59.Kepolisian Negara republik indonesia memiliki wewenang salah satunya adalah menyelenggarakan sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat data kejahatan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, registrasi dan identifikasi lalu lintas. Sistem jaringan yang dimaksud biasa disebut ….

A. Pusat Informasi Data Kecelakaan Lalu Lintas

B. Pusat Laporan Lalu Lintas

C. Pusat Keterangan dan Barang Bukti

D. Pusat Informasi Kriminal Nasional

E. Pusat Informasi Inteligen Nasional

60.Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 pada pasal ….

A. 39 ayat (1)

B. 39 ayat (2)

C. 41 ayat (1)

D. 41 ayat (2)

E. 41 ayat (3)

61.Salah satu wewenang polisi adalah memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Wewenang tersebut diatur dalam UU no 2 tahun 2002 pada....

A. pasal 9

B. pasal 26

C. pasal 15

D. pasal 14

E. pasal 10

62.Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini.

1. Menghormati hak asasi manusia.

2. Dilakukan secara adil dan tidak memihak.

3. Harus patut dan termasuk dalam lingkungan jabatan.

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

5. Mengutamakan asas praduga tak bersalah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 16, yang termasuk persyaratan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ditunjukkan oleh pernyataan nomor ....

A. 1, 2, dan 4

B. 1, 3, dan 4

C. 2, 4, dan 5

D. 2, 3, dan 4

E. 1, 3, dan 5

63.Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.

1.menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran

2.lalu lintas di jalan;

3.melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

4.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

5.melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

6.memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Pernyataan di atas yang merupakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 ditunjukkan oleh nomor ......

A. 1, 2, dan 5

B. 1, 3, dan 4

C. 1, 2, dan 4

D. 3, 4, dan 5

E. 2, 3, dan 5

64.Sesuai isi pasal 15 ayat 3 di dalam UU no 2 tahun 2002, tata cara pelaksanaan ketentuan tentang wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan......

A. Peraturan Pemerintah

B. Keputusan Presiden

C. Undang-Undang

D. Perpu

E. Keputusan Kapolri

65."Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.” merupakan tugas Kapolri yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal.....

A. 9 ayat 2

B. 9 ayat 1

C. 8

D. 10 ayat 2

E. 10 ayat 1

66.Berikut ini perilaku yang menggambarkan tugas pokok kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat adalah ....

A. melakukan penyelidikan terhadap kasus narkoba

B. melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah

C. mengawasi pelaksanaan unjuk rasa

D. membantu warga mengurus surat keterangan catatan kepolisian

E. mengatur kelancaran lalu lintas pada saat jam padat kendaraan

67.Hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, badan, lembaga, penegak hukum, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas....

A. partisipasi dan legalitas

B. partisipasi dan subsidiaritas

C. konsesualisme dan subsidiaritas

D. konsesualisme dan legalitas

E. partisipasi dan kekeluargaan

68.Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah....

A. fungsi kepolisian

B. tujuan kepolisian

C. wewenang kepolisian 

D. tugas kepolisian

E. peran kepolisian

69.Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam keadaan mendesak presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat....

A. pejabat fungsional kepolisian

B. penanggung jawab sementara

C. perwira Tinggi Kepolisian

D. wakil Kapolri sebagai pengganti

E. pelaksana tugas Kapolri

70.Peraturan tentang pelanggaran terhadap kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No 2 tahun 2002 pada pasal-pasal di bawah ini ....

A. 34

B. 32

C. 33

D. 35

E. 31