UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN

SOAL TEST tentang UU NO 2 /2002  POLRI

1.Polri sebagai warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah sama dengan warga nwgara lainnya, tertuang dalam UUD 1945….

A.Pasal 30 ayat (1)

B.Pasal 29 AYAT (1)

C.Pasal 28D ayat (1)

D.Pasal 28 ayat (1)

E.Pasal 27 ayat (1) lihat UUD 45

2.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, adalah….

A.Pegawai Negeri Sipil pada Polri

B.Pegawai Negeri yang di persenjatai

C.Pegawai Negeri pada kepolisian NRI  (Pasal 1 UU No. 2/2002)

D.Pegawai Negeri yang mempunayai pangkat

E.Pegawai Negeri Sipil yang di persenjatai

3.Menurut Undang-Undang No 2 tahun 2002 mengatur Polri sebagai lembaga negara dengan tugas untuk meningkatkan pemeliharaan keamanan masyarakat melalui upaya sebagai berikut,kecuali....

A.Menjaga keamanan dan ketertiban masyarkat

B.Memberikan perlindungan kepada masyarakat

C.Memberikan pelayanan pada masyarakat

D.Peningkatan penegakan hukum

E.Mengayomi penguasa

4.Polri dipimpin oleh Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada….

A.DPR

B.MPR

C.Menteri

D.Presiden

E.Mahkama Agung 

5.Anggota Kepolisian Negara RI dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah.....

A.Mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian

B.Melakukan pelanggaran berat

C.Menduduki jabatan yang tinggi

D.Menjadi anggota yang berprestasi

E.Mendapat mutasi promosi

6.Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan….

A.Peradilan militer

B.Peradilan TUN

C.Peradilan umum

D.Peradilan koneksitas

E.Peradilan arbitrase

7.Keadilan dan keterbukaan menjadi salah satu hal yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat ,jika ingin mendapatkan kepercayaan dan dukungan  dalam Penyelenggaran  pemerintahan .Contoh  penegakkan keadilan  dan keterbukaan dalam Berbagai kehidupan ,khususnya di bidang hukum  adalah....

A.Memberi kesempatan kepada orang lain  yang ingin beribadah

B.Memberi kesempatan kepada semua orang untuk menduduki jabatan

C.Memberikan upah /bayaran yang sama kepada setiap orang

D.Tidak  menganggap seseorang bersalah sebelum dibuktikan di pengadilan

E.Memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengemukakan pendapatnya

8.Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:  memelihara keamanan dan   ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta  memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.Penyataan tersebut terdapat dalam pasal... undang-undang no 2 tahun 2002.

A.Pasal 10

B.Pasal 11

C.Pasal  12

D.Pasal  13

E.Pasal 14

9.Sesuai dengan rumusan, fungsi, tugas pokok,tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU no.2 tahun 2002,dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi....kecuali....

A.Tugas pembinaan masyarakat

B.Tugas dibidang Preventif

C.Tugas dibidang  reprasif

D.Tugas Pre-emtif

E.Tugas Kuratif.

10.Sejak 1 januari 2001 ,tanda kepangtkatan Polri dipisahkan dari TNI,sehingga Polri menggunakan  tanda kepangkatan sendiri.tanda kepangkatan Polri disimbolkan dengan .. Kecuali..

A.Bintang 

B.bungan sudut lima

C.Balok

D.Bengkok

E.Segitiga

11.Berikut ini adalah urutan  kepangkatan dan tanda pangkat  Polri .berikut ini adalah kepangkatan dan tanda kepangkatan Polri yang  benar.....kecuali...

A.Perwira tinggi ,tanda pangkatnya adalah bintang

B.Perwira menengah, tanda pangkatnya bunga bersudut lima

C.Perwira pertama  ,tanda kepangkatannya bunga melati

D.Tamtama ,tanda kepangkatannya segitiga 

E.Bintara ,tanda kepangkatan nya dua segitiga bersambung

12.Dalam kehidupan  politik, sikap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

A.Dapat berpolitik sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia 

B.Netral dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis

C.Dapat menggunakan hak pilih 

D.Selama menjadi anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian.

E.Dapat menggunakan hak untuk dipilih

13.Ketentuan batas usia pensiun bagi anggota Polri adalah :

A.56 tahun dan dapat ditambah dua tahun apabila mempunyai keahlian khusus dan dibutuhkan.

B.58 tahun dan dapat ditambah dua tahun apabila mempunyai keahlian khusus dan dibutuhkan.

C.60 tahun maksimal

D.48 tahun. 

E.50 tahun

14.Berdasar kedudukannya Polri merupakan satu kesatuan yang utuh dari Negara Kesatuan      Republik Indonesia sehingga :

A.Polri merupakan Kepolisian Negara  R I

B.Polri merupakan Kepolisian Nasional

C.Polri merupakan Criminal Justice Sistem Polri

D.Merupakan Kepolisian dalam negeri

E.Polri merupakan kepolisian luar negri

15.Susunan Polri ditetapkan dengan Keputusan Presiden, atas usul :

A.Dewan Perwakilan Rakyat

B.Kepala Kepolisian Republik Indonesia

C.Lembaga Komisi Kepolisian Nasional

D.Kapolri dengan persetujuan DPR

E.Dewan Perwakilan Daerah

16.Dalam UU No. 2 tahun 2002 menerangkan bahwa setiap sikap dan perilaku pejabat  Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada :

A.Pancasila dan UUD 1945

B.Kode Etik Profesi Polri

C.Tribrata

D.Tribrata dan Catur Prasetya

E.Catur Prasetya

17.Landasan formal bagi Reformasi Polri adalah :

A.Instruksi Presiden No. 2 tahun 1999

B.Instruksi Presiden No. 3 tahun 1999

C.Instruksi Presiden No. 2 tahun 2000

D.Instruksi Presiden No. 3 tahun 2000

E.Instruksi  Presiden No.3 tahun 2004

18.Pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasar syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah disebut :

A.Penyelidik

B.Penyidik

C.Investigator

D.Penyidik Pembantu

E.Investigasi

19.Seorang anggota Polri yang berdasar Undang – undang memiliki kewenangan umum Kepolisian disebut :

A.Anggota Polri

B.Pimpinan Polri

C.Komandan Polri

D.Pejabat Polri 

E.Atasan Polri

20.Lambang polri bernama “RastraSewakottama” artinya…..

A.Polri adalah abdi utama dari pada nusa dan bangsa

B.Polri adalah abdi utama pada Negara dan masyarakat

C.Polri tumbuh dan berkembang dari rakyat dan untuk rakyat

D.Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat

E.Polri adalah pahlawan Negara

21.Kode etik polri diaturdalam….

A.UU No. 22 Tahun 2002

B.Perkap No. 14 Tahun 2011

C.Perkap No. 23 Tahun 2010

D.Perkap No. 21 Tahun 2011

E.PP No. 50 Tahun 2010

22.Berikut ini yang harus ada dalam SP2HP, kecuali….

A.Pokok perkara

B.Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya

C.Masalah/kendala yang dihadapi   dalam penyidikan

D.Rencana tindakan selanjutnya

E.Biaya penyidikan

23.Dalam kode etikpolri, yang termasuk etika polri, kecuali…

A.Etika kenegaraan

B.Etika kelembagaan

C.Etika kemasyarakatan

D.Etika pergaulan

E.Etika kepribadian

24.Setiap anggota kepolisian  republik Indonesia memperoleh gaji dan  hak-hak lainnya yang adil dan layak.seperti yang tertulis pada pasal.....UU no.2/2002 

A.Pasal 24

B.Pasal 25

C.Pasal 26

D.Pasal 28

E.Pasalo 29 

25.Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, merupakan bunyi UU No. 2 Tahun 2002….

A.5

B.4

C.3

D.2

E.1

26.Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh….

A.DPR

B.MPR

C.Persiden dengan pertujuan DPR

D.Presiden dengan persetujun MPR

E.Presiden atas usulan Menteri pertahanan dan keamanan

27.Bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut UU No. 9 Tahun 1998, kecuali….

A.Unjuk rasa/demonstrasi

B.Tausiyah

C.Pawai

D.Rapat umum

E.Mimbar bebas

28.Pejabat polri yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan adalah….

A.Penyidik pegawai negeri sipil

B.Penyidik

C.Kapolri

D.Penyidik pembantu

E.Penyelidik

29.Serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang  diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang….

A.Penyidik

B.Penyelidik

C.Penyelidikan

D.Penyidikan

E.Pengamanan

30.Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Hal ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002  pasal….

A.24

B.25

C.26

D.27

E.28

31.Usia pensiun maksimum anggota polri adalah….

A.58 Tahun

B.65 Tahun

C.50 Tahun

D.55 Tahun

E.63 Tahun

32.Fungsi kepolisian umum dilaksanakan oleh polri dalam fungsinya….

A.Criminal justice system

B.Lebaga pemerintahan Negara

C.Pengawasan administrasi

D.Badan swakarsa dalam masyarakat

E.Penegak hukum dan kebenaran

33.Fungsi polri dalam  dimensi sosiologi adalah berupa rumusan fungsi kepolisisan yang diemban oleh….

A.Lembaga pemerintahan

B.Negara criminal justice system

C.Pengawasan administrasi

D.Badan swakarsa dalam masyarakat

E.Badan penegak hukum negara

34.Fungsi kepolisian khusus yang merupakan bagian dari fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis dibedakan menjadi dua, yaitu….

A.Fungsi kepolisian eksekutif dan legislatif

B.Fungsi kepolisian eksekutif dan yudikatif

C.Fungsi kepolisian yudikatif dan administratif

D.Fungsi kepolisian legislative dan administratif

E.Fungsi kepolisian  administratif dan  eksekutif

35.Untuk kepentingan umum penjabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut….

A.Undang-undang

B.Peraturan pemerintah

C.Pasal-pasal

D.Penilaiannya sendiri

E.Peraturan presiden

36.UU No. 2 Tahun 2002 menerangkan bahwa setiap  sikap dan perilaku pejabat polri terikat pada….

A.Pancasila

B.UU 1945

C.Kode etik profesi polri

D.Tri Brata

E.Tri Brata dan Catur Prasetya

37.Anggota polri menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas, yang dimaksud dengan menjalani ikatan dinas adalah….

A.Kewajiban anggota polri untuk bekerja di lingkungan polri selama kurun waktu tertentu

B.Hak dan kewajiban anggota polri yang harus dijalani setelah menjalani pendidikan dan latihan

C.Ikatan tugas yang harus dijalani anggota polri sehingga setelah menjalani ikatan dinas tersebut dapat mengundurkan diri

D.Ikatan tugas untuk bekerja di lingkungan polri yang ditentukan pemerintah

E.Hak dan kewajiban anggota polri yang harus dijalani di tempat tertentu dalam kurun waktu tertentu

38.Berdasarkan keputusan presiden No. 89 Tahun 2002 tentang kedudukan polri, maka….

A.Polri berada di bawah departemen pertahanan dan keamanan

B.Polri berada sejajar dengan presiden

C.Polri berada di bawah presiden

D.Polri berada sejajar dengan DPR

E.Polri berada sejajar dengan MPR

39.Dalam melaksanakan tugasnya, komisi kepolisian nasional berwenang….

A.Melakukan penindakan terhadap pejabat polri yang menyimpang dalam melaksanakan tugasnya

B.Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada presiden

C.Mengawasi pejabat kepolisian dalam menjalankan lingkup tugas yang diberikan sesuai dengan ketetuan peraturan hukum yang berlaku

D.Mengontrol secara manajerial terhadap perkembangan struktur organisasi kepolsian Negara republik Indonesia

E.Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan dan tindak pidana

40.Dalam melaksanakn tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian negara republik indonesia senantiasa bertindak berdasarkan....

A.Norma hukum

B.Norma adat

C.Perintah atasan

D.Keinginan sendiri

E.Perintah presiden

41.Dalam suatu tindak pidana pencurian di JL. Proklamasi Padang yang diamanatkan UU kepolisian telah melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki TKP untuk kepentingan penyidikan, adapun maksudnya adalah....

A.Mencari sebab akibat terjadinya tindak pidana

B.Menemukan pelaku dan saksi

C.Pengamanan TKP serta barang bukti

D.Kegiatan pengumpulan bahan keterangan

E.Menangkap pelaku tindak pidana

42.Di bawah ini yang bukan misi Polri adalah....

A.Melaksanakan deteksi dini dan peringantan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan

B.Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif

C.Menjalin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri

D.Menjatuhkan hukuman kepada tersangka kejahatan

E.Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum

43.Dalam pasal 34 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 1993 ditegaskan bahwa dalam keadaan tertentu petugas kepolisian negara republik Indonesia dapat melakukan tindakan, kecuali....

A.Memberhentikan mobil pemadam kebakaran

B.Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus

C.Mempercepat arus lalu lintas

D.Memperlambat arus lalu lintas

E.Mengubah arus lalu lintas

44.Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat ijin mengemudi (SIM). Hal ini tercantum dalam....

A.Pasal 18 (1) UU No. 14 Thun 1992

B.Pasal 20 (1) UU No. 14 Thun 1992

C.Pasal 21 (2) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993

D.Perkap No. 23 Tahun 2010

E.PP No. 50 Tahun 2010

45.Nama bapak KAPOLRI saat sekarang adalah….

A.Jenderal Polisi Badrodin Haiti

B.Jenderal Polisi Tito Karnavian

C.Jenderal Polisi Idham Azis

D.Jenderal Polisi Ikhwan Azis

E.Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

46.Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan kepada....

A.Untuk tingkat pusat dibebankan pada APBN

B.Untuk didaerah dibebankan pada APBD 

C.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

D.APBN dan APBD

E.Subtitusi silang APBD

47.Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah....

A.UU No.20 Tahun 2001

B.UU No.6 Tahun 2011

C.UU No.8 Tahun 2010

D.UU No.34 Tahun 2010

E.UU No.20 Tahun 2002

48.Keanggotaa Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas ketuamerangkap anggota,waki ketua merangkap anggotasekretaris merangkap anggota yang berasal dari ....

A.Unsurpemerintah,akademisi,pakar kepolisian

B.Unsur masyarakat,Pakar kepolisian,Pakar hukum

C.Unsur-unsur pemerintah,Pakar kepolisian,tokoh masyarakat

D.Pakar Kepolisian,pakar Hukum,unsur pemerintah

E.Pemerintah,Masyarakat,Pakar,Pakar hukum,Pakar kepolisian 

49.Hari jadi POLRI diperingati setiap tanggal….

A.19 April

B.1 Juli

C.17 Agustus

D.5 Oktober

E.15 Desember

50.Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara republik Indonesia dengan luar negri terutama dengan badan-badan kepolisian dan Penegak Hukum lainnya melalui....

A.Kerja sama Bilateral

B.Kerja sama Multilateral

C.Badan Pencegah Kejahatan

D.Kerjasama bilateral dan multilateral

E.KerjasamaBilateral,multilateral,Badan Pencegahan Kejahatan,baik tugas operasional maupun teknikdan pendidikan serta pelatihan

PEMBAHASAN SOAL

1.Baca  UUD 1945 amandemen pasal 27 ayat 1

2.Terdapat pada pasal 1 ayat 2 UU No.2/2002

3.Terdapat dalam pasal 13 A,B,C UU No.2/2002

4.Pasal 8 ayat 2 UU No.2/2002

5.Pasal 28 ayat 3 uu no.2/2002

6.Pasal 29ayat 1 UU No.2/2002, sebelum reformasi polri masuk pada peradilan militer

7.Azas praduga tidak bersalah (presumtion of innocent) adalah Azas dimana seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesasalahan dean memilikinkekuatan hukum tetap.  

8.Terdapat pasal 13 UU No.2/2002

9.Fungsi utama polisi

•Tugas dibidang preventif (pencegahan)

•tugas dibidang represif (tindakanyang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial)

•tugas dibidang Pre-emtif (pembinaan masyarakat)melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme)

10.Tanda-tanda kepangakatan:

•bintang

•bunga melati/bunga bersudut lima

•balok 

•segitiga bergelombang

11.Urutan kepangakatan:

•JENDRAL POLISI (pangakat tertinggi dengan lambang bintang empat berwarna emas)

•KOMJEMPOL (bintang tiga berwarna emas)

•IRJENPOL (bintang dua berwarna emas. Biasnya disandang oleh Kapolda)

•BRIGJENPOL(bintang satu warna emas)

•KOMBES/ (3 bunga bersudut lima/bunga melati)

•AKBP (dua bunga melati/ bunga bersudut lima)

•KOMPOL (bungan melati satu)

•AKP (tiga balok berwarna emas)

•IPTU (dua balok berwarna emas)

•IPDA (satu balok emas)

•AIPTU (2 buah segitiga bersambung)

•AIPDA (satu buah segitiga bersambung warna perak)

•BRIPKA (empat segitiga besusun perak)

•BRIGPOL (tiga segitiga bersusun perak)

•BRIPTU (dua segitiga besusun perak)

•BRIPDA (satu segita perak)

Golongan pangkat terendah di kepolisian adalah TAMTAMA dan tertinggi PATI. Dalam hal kepangkatan, pangkat terendah adalah BHARADA dan pangkat tertinggi adalah JENDRAL POLISI.

12.Terdapat di pasal 28 ayat1 UU No.2/2002

13.Pasal 30 ayat 2 UU No.2/2002

14.Polri merupakan Kepolisian Negara Republik Indonesia

15.Kapolri dengan persetujuan DPR

16.Pasal 34 ayat 1 UU No.2/2002

17.Instruksi Presiden No. 2 tahun 1999 tanggal 1 Januari 1999

18.Pasal 1 ayat 10 UU No.2/2002

19.Pasal 1 ayat 3 UU No.2/2002

20.Lambang Polri bernama Rastra Sewakottama artinya Polri adalah Abdi Utama dar pada Nusa dan Bangsa. Sebutan iotu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1945.

21.Kode etik Polri diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian RI (perkap) No.14 Tahun 2011

•UU No.22 Tahun 2002 (tentang Grasi)

•Perkap No.23 Tahun 2010 (tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

•Perkap No.21 Tahun 2011 (tentang perubahan atas tata cara pemberian Tunjangan Kinerja Polri

22.Yang harus ada dalam SP2HP(Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan) adalah a. pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan, dan rencana tindakan selanjutnya

23.Dalam kode etik Polri diatur tentang etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian

24.Terdapat dalam pasal 26 UU No.2/2002

25.UU No.2/2002 pasal berbunyi “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

26.Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR hal ini sesuai dengan bunyi pasal 11 UU No.2/2002

27.Bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut UU No.9/1998 yaitu unjuk rasa/demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas

28.UU No.2/2002 pasal 1 ayat 10 menetapkan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

29.UU No.2/2002 pasal 1 ayat 9 menetapkan “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

30.UU No.2/2002 pasal 28 menetapkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis

31.UU No.2/2002 pasal 30 ayat 2 menetapkan “usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun

32.Fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.2/2002 menyangkut fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis dan sosiologis

i.Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis meliputi:

•Fungsi kepolisian yang bersifat umum, yang dilaksanakan oleh Polri sebagai bagian dari lembaga pemerintahan yaitu merupakan bagian dari administrasi negara

•Fungsi kepolisian khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

ii.Fungsi kepolisian dalam dimensi sosiologis, yaitu berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh,dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat

33.Berdasarkan pembahasan soal nomor 32 poin (ii) dapat disimpulkan bahwa fungsi Polri dalam dimensi sosiologis adalah berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan swakarsa dalam masyarakat

34.Fungsi kepolisian khusus yang merupakan bagian dari fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi kepolisian administrasi dan eksekutif

35.Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakn tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi). Hal ini tentang dalam pasal 18 ayat 1 UU No.2/2002

36.Dalam UU No.2/2002 menerangkan bahwa setiap sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu tertuang dalam pasal 34 ayat 1

37.Ikatan dinas adalah hak dan kewajiban anggota Polri yang harus dijalani setelah menjalani pendidikan dan latihan

38.Berdasarkan keputusan Presiden No.89 tahun 2002 tentang kedudukan Polri, Polri berada dibawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden

39.Dalam melaksankan tugasnya, komisi kepolisian nasional(kompolnas ) berwenang menerima saran dan keluhan dri masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan UU No.2/2002 pasal 38 ayat 2c.kompolnas dibentuk berdasarkan Pepres no.17/2011,keanggotannya terdiridari  unsur pemerintah,3org pakar kepolisian,3 orang, tokoh masarakat 3 orang,ketua.wkl,sekretaris merangkap anggota

40.Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum yang berlaku

41.Penyidikan, sesuai UU No.2/2002 pasal 1ayat 13 merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undnag-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sesuai wacana tersebut kepolisian melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki TKP guna untuk mengamankan TKP serta berang bukti agar dapat menemukan tersangkanya

42.Misi Polri antara lain:

•Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan

•Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif

•Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguang keamanan dalam negeri

•Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum

43.Dalam pasal 34 ayat 1 PP Nomor 43 tahun 1993 ditegaskan bahwa dalam keadaan tertentu petuga Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan: 

a.Memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu

b.Memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus

c.Mempercepat arus lalu lintas

d.Memperlambat arus lalu lintas 

e.Mengubah arah arus lalu lintas

44.Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Hal ini tercantum dalam pasal 18 (1) UU No.14/1992

45.Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

46.Bab VI ,pasal 40 uu no.2/2002

47.UU No.20 Tahun 2001 Undang2 TIPIKOR

48.Bab VI,Lembaga Kepolisian Nasional pasal 39 ayat 1,2

49.1 Juli

50.Bab VII,Bantuan, Hubungan dan Kerja sama pasal 42