UNDANG UNDANG KEPOLISIAN

 SOAL PENGETAHUAN UMUM 

UNDANG UNDANG KEPOLISIAN

1. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya. Hal tersebut diatur dalam UU Kepolisian pada pasal…..

a. 28

b. 27

c. 26

d. 25

e. 24

2. Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam UU Kepolisian pada pasal…..

a. 28

b. 27

c. 26

d. 25

e. 24

3. Setiap anggota Kepolisian Negara RI memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang…..

a. Adil dan layak

b. Cukup dan sesuai

c. Adil dan sesuai

d. Layak dan sesuai

e. Cukup dan layak

4. Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara RI terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara RI. Hal tersebut diatur dalam UU Kepolisian pada pasal…..

a. 33

b. 34

c. 35

d. 36

e. 37

5. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada…..

a. Anggaran Kepolisian

b. Anggaran Pendapatan Kepolisian

c. Anggaran Keuangan Kepolisian

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

e. Anggaran Resmi Kepolisian

6. Kepolisian Negara RI membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah…..

a. Bendera Indonesia

b. FBI

c. Presiden

d. Bendera PBB

e. Peradilan Internasional

7. Berikut ini yang ada dalam (SP2HP) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kecuali…..

a. Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya

b. Rencana tindakan selanjutnya

c. Biaya penyidikan

d. Pokok perkara

e. Masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan

8. Dalam kode etik Polri, yang termasuk etika Polri kecuali…..

a. Etika pergaulan

b. Etika kepribadian

c. Etika kenegaraan

d. Etika kelembagaan

e. Etika kemasyarakatan

9. Pelanggaran terhadap kode etik profesi Kepolisian Negara RI oleh pejabat kepolisian Negara RI diselesaikan oleh…..

a. Komisi 1 DPR RI

b. Kapolri dan Mahkamah Konstitusi

c. Presiden dibantu Kapolri

d. Anggota MPR

e. Komisi kode etik Kepolisian

10. Pada pasal 1 UU No. 2 tahun 2002, pegawai negeri pada Polri adalah pengertian dari…..

PNS Polri

b. Anggota Polri

c. Anggota Kepolisian khusus

d. Anggota Kepolisian khusus dan PNS Polri

e. Anggota Polri dan PNS Polri

11. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh…..

a. MPR

b. Presiden dengan persetujuan DPR

c. Presiden dengan persetujuan MPR

d. DPR

e. Presiden atas usulan menteri pertahanan dan keamanan

12. Bentuk penyampaian pendapat dimuka umum menurut UU Nomor 9 tahun 1998 kecuali…..

a. Mimbar bebas

b. Rapat umum

c. Pawai

d. Tausiyah

e. Unjuk rasa/demokrasi

13. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pernyataan tersebut menegaskan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal ....

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

 

14. Menurut pasal 6 ayat (1) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, lingkup daerah kepolisian dalam  melaksanakan peran dan fungsinya adalah ....

A. wilayah tertentu

B. seluruh wilayah negara  Republik Indonesia

C. wilayah negara  Republik Indonesia dan internasional

D. wilayah yang masih dapat dijangkau

E. seluruh wilayah di dunia internasional

 

15. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pasal ....

A. 6

B. 8

C. 9

D. 10

E. 11

 

16. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah ....

A. DPR

B. Kompolnas

C. Presiden

D. Presiden dan DPR

E. Mahkamah Agung

 

17. Di bawah ini pernyataan yang benar tentang kepemimpinan Kapolri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UU Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 9 ayat (2) adalah ....

A. Kapolri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Kapolri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Kapolri bertanggung jawab dalam menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian 

D. jawaban A dan B benar

E. jawaban A, B dan C benar

 

18. Menurut pasal 11 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh ....

A. DPR

B. Presiden

C. Presiden dengan persetujuan DPR

D. Presiden dengan Mahkamah Agung

E. Mahkamah Konstitusi

 

19. Pasal 12 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang ....

A. kewenangan, tugas dan tanggung jawab Kapolri

B. jabatan fungsional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. pengangakatan anggota kepolisian

D. pemberhentian anggota kepolisian

E. usulan pengangkatan kapolri

 

20. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal ....

A. 10

B. 11

C. 13

D. 14

E. 16

 

21. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan merupakan salah satu uraian tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam pasal ....

A. 10

B. 11

C. 13

D. 14

E. 16

 

22. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang dalam menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat, dan mengganggu ketertiban umum serta mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan uraian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui ....

A. pasal 15 ayat (1)

B. pasal 15 ayat (2)

C. pasal 15 ayat (3)

D. pasal 16 ayat (1)

E. pasal 16 ayat (2)

23. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dalam memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan uraian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui ....

A. pasal 15 ayat (1)

B. pasal 15 ayat (2)

C. pasal 15 ayat (3)

D. pasal 16 ayat (1)

E. pasal 16 ayat (2) 

 

24. Menurut pasal 18 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk kepentingan umum dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri tentunya dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan ....

A. peraturan perundang- undangan

B. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

C. nilai kemasyarakatan

D. jawaban A dan B benar

E. jawaban B dan C benar

 

25. Hal yang harus diperhatikan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pasa 19 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ....

A. bertindak berdasarkan norma hukum

B. mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan

C. menjunjung timnggi Hak Asasi Manusia

D. jawaban A dan B benar

E. jawaban A, B dan C benar

 

26. Usia minimal untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ....

A. 17 tahun

B. 18 tahun

C. 19 tahun

D. 20 tahun

E. 21 tahun

 

27. Berikut ini yang tidak termasuk dalam ketentuan umum untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ....

A. warga negara Indonesia

B. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

C. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat

E. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan

 

28. Pasal 22 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang ....

A. syarat penerimaan POLRI

B. ketentuan pengucapan sumpah atau janji setelah kelulusan pendidikan calon anggota

C. lafal sumpah atau janji

D. ketentuan ikatan dinas

E. sistem kepangkatan

 

29. Sistem ikatan dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal ....

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

E. 26

30. Sistem kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal ....

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

E. 26  

 

31. Sistem penggajian dan hak- hak lain yang adil dan layak untuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal ....

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

E. 26 

 

32. Sistem atau ketentuan kedisiplinan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal ....

A. 24

B. 25

C. 26

D. 27

E. 28